Pasal 11

(1) Proses pengawasan penetapan BPP DPR, dengan memperhatikan jumlah total perolehan suara sah partai politik disetiap daerah pemilihan terlebih dahulu dikurangi dengan perolehan suara sah partai politik yang tidak memenuhi ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10. (2) Jumlah total perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dengan jumlah kursi di daerah pemilihan tersebut. (3) Dalam hal pembagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menghasilkan angka pecahan, angka pecahan 0,5 (nol koma lima) atau lebih dibulatkan ke atas dan angka pecahan di bawah 0,5 (nol koma lima) dihapuskan.