Pasal 5

(1) Selain dapat menerima masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pengawas Pemilu dapat melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pemangku kepentingan lain. (2) Pemangku kepentingan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. partai politik Peserta Pemilu; b. pemantau Pemilu; c. perguruan tinggi; d. lembaga swadaya masyarakat; e. organisasi kemasyarakatan; f. organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan; g. organisasi keagamaan; h. media massa; dan i. lembaga lainnya. (3) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua Bawaslu.