Pasal 40

(1) Bawaslu melakukan pengawasan rekapitulasi DPT di tingkat nasional yang dilakukan oleh KPU. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara melakukan pencermatan DPT dan rekapitulasi hasil DPT yang dilakukan oleh KPU. (3) Bawaslu dapat berkoordinasi dengan KPU terkait bahan rekapitulasi DPT yang menampilkan informasi NIK dan nomor KK Pemilih secara utuh. (4) Dalam hal berdasarkan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat: a. Pemilih yang memenuhi syarat namun tidak terdaftar dalam DPT; dan/atau b. Pemilih yang tidak memenuhi syarat namun terdaftar dalam DPT, Bawaslu memberikan saran perbaikan kepada KPU.