Pasal 19

Dalam melaksanakan pengawasan persiapan penghitungan suara, Bawaslu Provinsi melakukan: a. supervisi kepada Panwaslu Kabupaten/Kota terkait kesiapan Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan dalam mempersiapkan pengawasan pemungutan dan penghitungan suara; b. sosialisasi bersama Bawaslu kepada peserta pemilu, pelaksana kampanye, tim kampanye, dan masyarakat di wilayah kerjanya mengenai:

1. ketentuan larangan politik uang;
2. tidak menggunakan hak pilih lebih dari satu kali; dan
3. memastikan mendapatkan C-6 untuk memilih pada hari dan tanggal pemungutan dan penghitungan suara. www.djpp.kemenkumham.go.id

c. koordinasi dengan KPU Provinsi beserta jajarannya dalam kesiapan pemungutan dan penghitungan suara dan kesiapan saksi peserta Pemilu; dan d. bimbingan kepada Panwaslu Kabupaten/kota tentang teknis pengawasan pemungutan dan penghitungan suara.