Pasal 3

(1) Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di lingkungan Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan berdasarkan asas gabungan. (2) Asas gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara: a. sentralisasi untuk penetapan kebijakan kearsipan; dan b. desentralisasi untuk pelaksanaan kearsipan. (3) Penetapan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi penyusunan dan penerapan pedoman serta standar operasional prosedur, sumber daya manusia, dan sarana serta prasarana.