Pasal 33

(1) Administrasi Gakkumdu meliputi dokumen-dokumen yang ada pada proses penerimaan temuan atau laporan, penanganan pelanggaran Pemilu, Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan, upaya hukum, dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. (2) Pihak yang berwenang menerbitkan dan menandatangani administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Koordinator Gakkumdu. (3) Penerbitan dan penandatanganan administrasi disesuaikan dengan kewenangannya masing-masing.