Pasal 26

(1) Pengoordinasian fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dibantu oleh unit organisasi pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota. (2) Pembagian unit organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Divisi Pengawasan, Hubungan Masyarakat, dan Hubungan Antarlembaga, dibantu oleh unit organisasi yang menyelenggarakan urusan di bidang:

1. pengawasan Pemilu dan pengawasan Pemilihan;

2. pengawasan partisipatif Pemilu dan Pemilihan;

3. akreditasi dan penguatan Pemantau Pemilu;

4. kerja sama dan hubungan antarlembaga; dan

5. pengelolaan dan pelayanan informasi publik; b. Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa, dibantu oleh unit organisasi yang menyelenggarakan urusan di bidang:

6. hukum;

7. penanganan dugaan pelanggaran dan tindak pidana Pemilu serta penanganan dugaan pelanggaran dan tindak pidana Pemilihan; dan

8. penyelesaian sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan; dan c. Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Data Informasi, dibantu oleh unit organisasi yang menyelenggarakan urusan di bidang:

9. sumber daya manusia;

10. organisasi; dan

11. data informasi.

12. Ketentuan ayat (2) Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: