Pasal 13

(1) Penyelenggaraan pengawasan Pemilu dan Pemilihan berdasarkan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dibagi dalam divisi dengan ketentuan: a. Bawaslu Provinsi yang memiliki jumlah anggota sebanyak 5 (lima) orang terdiri atas:

1. Divisi Pengawasan dan Hubungan Antarlembaga;

2. Divisi Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Data Informasi;

3. Divisi Penanganan Pelanggaran;

4. Divisi Penyelesaian Sengketa; dan

5. Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi; dan b. Bawaslu Provinsi yang memiliki jumlah anggota sebanyak 7 (tujuh) orang terdiri atas:

6. Divisi Pengawasan dan Hubungan Antarlembaga;

7. Divisi Hukum dan Data Informasi;

8. Divisi Penanganan Pelanggaran;

9. Divisi Penyelesaian Sengketa;

10. Divisi Hubungan Masyarakat;

11. Divisi Sumber Daya Manusia; dan

12. Divisi Organisasi. (2) Setiap divisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dipimpin oleh 1 (satu) orang koordinator divisi.

13. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: