Pasal 4

(1) Pemberian Bantuan Hukum di lingkungan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Panwaslu LN dilaksanakan oleh bagian yang membidangi bantuan hukum pada Bawaslu. (2) Pemberian Bantuan Hukum di lingkungan Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS dilaksanakan oleh bagian yang membidangi bantuan hukum pada Bawaslu Provinsi. (3) Dalam hal Bawaslu Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat memberikan bantuan hukum,

Bawaslu Kabupaten/Kota Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS dapat mengajukan permohonan bantuan hukum kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi.