Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
PERATURAN_BAWASLU Peraturan Badan Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Pasal 3

BAB 2 — PELAKSANA DAN LINGKUP PENGAWASAN

(1) Bawaslu melakukan pengawasan terhadap: a. persiapan penyelenggaraan Pemilu yang meliputi:

  1. perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu;

  2. perencanaan pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;

  3. pelaksanaan persiapan lainnya dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu yang meliputi:

  4. pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap;

  5. penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota;

  6. pendaftaran verifikasi dan penetapan partai politik calon peserta Pemilu;

  7. penetapan peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD;

  8. pencalonan sampai dengan penetapan Pasangan Calon, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;

  9. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara verifikasi pencalonan pasangan calon

dan Wakil

serta Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota; 7. penetapan pasangan calon pada Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN serta Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota; 8. pelaksanaan kampanye dan dana kampanye; 9. pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya; 10. pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS; 11. pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;

  1. proses rekapitulasi suara di PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU;

  2. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan

  3. proses penetapan hasil Pemilu; c. pelaksanaan putusan/keputusan, yang terdiri atas:

  4. putusan DKPP;

  5. putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;

  6. putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota;

  7. keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan

  8. keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional INDONESIA, dan netralitas anggota Kepolisian Republik INDONESIA; d. netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional INDONESIA, dan netralitas anggota Kepolisian Republik INDONESIA; dan e. pelaksanaan Peraturan KPU. (2) Bawaslu Provinsi melakukan pengawasan terhadap: a. tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi yang meliputi:

  9. pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;

  10. verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu;

  11. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPD, anggota DPRD Provinsi dan verifikasi pencalonan gubernur;

  12. proses penetapan calon anggota DPD, DPRD Provinsi, dan calon gubernur;

  13. pelaksanaan kampanye dan dana kampanye

  14. pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;

  15. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;

  16. pelaksanaan seluruh proses penghitungan suara di wilayah kerjanya;

  17. pergerakan surat suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;

  18. proses rekapitulasi suara dari seluruh kabupaten/kota yang dilakukan oleh KPU Provinsi;

  19. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan

  20. proses penetapan hasil Pemilu di wilayah provinsi; b. menindaklanjuti Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu; c. pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Pengawas Pemilu; dan d. pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah provinsi, yang terdiri atas:

  21. putusan DKPP;

  22. putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;

  23. putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota;

  24. keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan

  25. keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional INDONESIA, dan netralitas anggota Kepolisian Republik INDONESIA. (3) Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap:

a. tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota yang meliputi:

  1. pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
  2. verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu;
  3. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara, calon anggota DPD, anggota DPRD Kabupaten/Kota dan verifikasi pencalonan bupati/wali kota;
  4. proses penetapan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota dan calon bupati/wali kota;
  5. penetapan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota dan calon bupati/wali kota;
  6. pelaksanaan kampanye di wilayah kabupaten/kota;
  7. pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
  8. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;
  9. pergerakan surat suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
  10. pergerakan surat suara dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan;
  11. proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dari seluruh kecamatan;
  12. pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
  13. proses penetapan hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota dan pemilihan bupati/wali kota. b. menindaklanjuti Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu; c. pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu;

d. pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Pengawas Pemilu; dan e. pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas:

  1. putusan DKPP;

  2. putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;

  3. putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota;

  4. keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan

  5. keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional INDONESIA, dan netralitas anggota Kepolisian Republik INDONESIA. (4) Panwaslu Kecamatan melakukan pengawasan terhadap: a. tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan atau nama lain yang meliputi:

  6. pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;

  7. verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu;

  8. proses pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan serta verifikasi faktual dukungan calon perseorangan gubernur, bupati atau wali kota;

  9. pelaksanaan kampanye di wilayah kerjanya;

  10. perlengkapan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;

  11. pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara;

  12. pergerakan surat suara dari TPS sampai ke PPK;

  13. proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh PPK dari hasil rekapitulasi di seluruh PPS; dan

  14. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan. b. menindaklanjuti Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu; c. pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Pengawas Pemilu; dan d. pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c berdasarkan instruksi Bawaslu Kabupaten/Kota. (5) Panwas Kelurahan/Desa melakukan pengawasan terhadap: a. tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat desa atau nama lain/kelurahan yang meliputi:

  15. pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap;

  16. verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu;

  17. verifikasi faktual dukungan calon perseorangan gubernur, bupati atau wali kota;

  18. pelaksanaan kampanye di wilayah kerjanya;

  19. perlengkapan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;

  20. pelaksanaan pemungutan suara dan proses penghitungan suara di setiap TPS;

  21. pengumuman hasil penghitungan suara di setiap TPS;

  22. pengumuman hasil penghitungan suara dari TPS yang ditempelkan di sekretariat PPS;

  23. pergerakan surat suara dari TPS sampai ke PPK; dan

  24. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan.

b. menindaklanjuti Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu; c. pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Pengawas Pemilu; dan d. pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud huruf a sampai dengan huruf d berdasarkan instruksi Bawaslu Kabupaten/Kota melalui Panwaslu Kecamatan. (6) Panwaslu LN melakukan pengawasan terhadap: a. tahapan penyelenggaraan Pemilu di luar negeri yang meliputi:

  1. pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap;
  2. pelaksanaan kampanye di wilayah kerjanya;
  3. perlengkapan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
  4. pelaksanaan pemungutan suara dan proses penghitungan suara di setiap TPSLN;
  5. pengawasan terhadap berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
  6. pengumuman hasil penghitungan suara di setiap TPSLN;
  7. proses rekapitulasi yang dilakukan oleh Panwaslu LN dari seluruh TPSLN;
  8. pergerakan surat suara dari TPSLN sampai ke Penyelenggara Pemilu Luar Negeri; dan
  9. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan. b. menindaklanjuti temuan dan laporan pelanggaran Pemilu; c. pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Pengawas Pemilu; dan

d. pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c berdasarkan instruksi Bawaslu.

← Pasal 2 Lihat Peraturan Lengkap Pasal 4 →