Pasal 2

(1) Pengawasan pencalonan perseorangan peserta Pemilu anggota DPD yang dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota meliputi: a. syarat dukungan yang terdiri atas:

1. penyerahan syarat dukungan;
2. verifikasi syarat dan sebaran dukungan;
3. perbaikan syarat dukungan;
4. Verifikasi Faktual syarat dukungan; dan
5. rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual; b. pencalonan yang terdiri atas:
6. pendaftaran calon;
7. verifikasi syarat calon dan pencalonan;
8. perbaikan syarat dukungan calon;
9. Verifikasi Faktual syarat dukungan calon;
10. rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual;
11. penetapan DCS; dan
12. penetapan DCT. (2) Selain melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melaksanakan pengawasan terhadap masukan dan tanggapan masyarakat sebelum penetapan DCT.