Pasal 21

(1) Terhadap hasil kajian yang dikategorikan sebagai sengketa Pemilu diteruskan kepada bidang penyelesaian sengketa Pemilu untuk ditindaklanjuti sebagai sengketa Pemilu. (2) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan laporan yang bersifat sengketa Pemilu dan tidak mengandung unsur pidana.

(3) Penyelesaian sengketa Pemilu mengacu pada Peraturan Bawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilu.