Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
PERATURAN_BAWASLU Peraturan Badan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan

Pasal 5

BAB 3 — MEKANISME PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN

(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b sesuai dengan kewenangan masing- masing. (2) Bawaslu melakukan pengawasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memastikan: a. KPU melakukan sinkronisasi Data Pemilih dalam negeri dan luar negeri sebagai bahan PDPB dengan menggunakan sumber data yang diperoleh dari:

  1. DPT Pemilu atau Pemilihan terakhir;
  2. data kependudukan yang dikonsolidasikan setiap 6 (enam) bulan sekali oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri;
  3. data penduduk di luar negeri yang diperoleh dari: a) kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri; b) kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang imigrasi dan pemasyarakatan; c) Kementerian/Lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan/tugas pemerintahan di bidang pelindungan pekerja migran di INDONESIA; dan/atau d) kementerian atau lembaga lain yang terkait;
  4. data Pemilih atau penduduk yang bersumber dari instansi atau lembaga terkait; dan
  5. laporan masyarakat; b. KPU melakukan PDPB luar negeri; c. KPU melakukan rekapitulasi hasil PDPB luar negeri dan dalam negeri paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali dalam rapat pleno terbuka; d. rapat pleno terbuka penetapan rekapitulasi PDPB yang diselenggarakan KPU melibatkan:
  6. Bawaslu;
  7. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri;
  8. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri;
  9. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang imigrasi dan pemasyarakatan;
  10. bidang imigrasi dan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan/tugas pemerintahan di bidang pelindungan pekerja migran di INDONESIA; dan/atau
  11. kementerian atau lembaga lain yang terkait; e. dalam hal pada rapat pleno terbuka terdapat masukan dan tanggapan terkait adanya kekeliruan

pada proses dan hasil rekapitulasi PDPB, KPU melakukan tindak lanjut; f. KPU MENETAPKAN hasil rekapitulasi PDPB secara nasional dalam Keputusan KPU; g. KPU menyampaikan berita acara pleno rekapitulasi kepada:

  1. Bawaslu;
  2. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri;
  3. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri;
  4. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang imigrasi dan pemasyarakatan;
  5. kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan/tugas pemerintahan di bidang pelindungan pekerja migran di INDONESIA; dan/atau
  6. kementerian atau lembaga lain yang terkait.; dan/atau h. KPU mengumumkan hasil rekapitulasi PDPB tingkat nasional melalui:
  7. laman KPU;
  8. media sosial resmi KPU; dan/atau
  9. aplikasi berbasis teknologi informasi. (3) Bawaslu Provinsi melakukan pengawasan langsung sebagaimana pada ayat (1) dengan memastikan: a. KPU Provinsi melakukan koordinasi dalam proses penyusunan data hasil PDPB; b. koordinasi sebagaimana dimaksud pada poin a dilakukan kepada:
  10. Bawaslu Provinsi;
  11. dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil provinsi;
  12. instansi vertikal pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang imigrasi dan pemasyarakatan;
  13. Tentara Nasional INDONESIA;
  14. Kepolisian Negara Republik INDONESIA; dan/atau
  15. Instansi terkait lainnya; c. koordinasi dilakukan paling singkat setiap 6 (enam) bulan sekali; d. KPU Provinsi melakukan rekapitulasi terhadap data hasil PDPB; e. rekapitulasi dilakukan dalam rapat pleno terbuka paling singkat setiap 6 (enam) bulan sekali; f. rapat pleno terbuka mengundang:
  16. KPU Kabupaten/Kota;
  17. Bawaslu Provinsi;
  18. dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil provinsi; dan/atau
  19. instansi terkait lainnya; g. dalam hal pada rapat pleno terbuka terdapat masukan dan tanggapan terkait adanya kekeliruan

pada proses dan hasil rekapitulasi PDPB, KPU Provinsi melakukan tindak lanjut; h. KPU Provinsi MENETAPKAN hasil rekapitulasi PDPB tingkat Provinsi dalam Keputusan KPU Provinsi; i. KPU Provinsi menyampaikan Berita Acara pleno rekapitulasi kepada:

  1. Bawaslu Provinsi;

  2. dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil provinsi; dan/atau

  3. instansi terkait lainnya; j. KPU Provinsi mengumumkan hasil rekapitulasi PDPB tingkat Provinsi melalui:

  4. laman KPU Provinsi;

  5. media sosial resmi KPU Provinsi; atau

  6. aplikasi berbasis teknologi informasi; dan/atau k. dalam hal terdapat masukan dan tanggapan masyarakat terhadap penetapan PDPB di tingkat Provinsi, KPU Provinsi melakukan tindak lanjut. (4) Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memastikan: a. KPU Kabupaten/Kota melakukan pengolahan data yang bersumber dari data hasil sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a; b. KPU Kabupaten/Kota melakukan koordinasi dengan:

  7. Bawaslu Kabupaten/Kota;

  8. dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota;

  9. lembaga pemasyarakatan dan/atau rumah tahanan negara;

  10. Tentara Nasional INDONESIA;

  11. Kepolisian Negara Republik INDONESIA;

  12. pemerintahan tingkat kecamatan atau nama lain;

  13. pemerintahan tingkat desa/kelurahan atau nama lain;

  14. rukun tetangga/rukun warga atau sebutan lain; dan/atau

  15. instansi terkait lainnya; c. koordinasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilakukan paling singkat 3 (tiga) bulan sekali; d. KPU Kabupaten/Kota menandai Pemilih yang tidak memenuhi syarat dan menambahkan Pemilih baru; e. Pemilih yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam huruf d, yakni Pemilih dengan kriteria:

  16. meninggal dunia;

  17. Pemilih ganda;

  18. belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin/menikah pada saat dilakukan PDPB;

  19. Pemilih pindah domisili;

  20. Pemilih menjadi prajurit Tentara Nasional INDONESIA;

  21. Pemilih menjadi anggota Kepolisian Negara Republik INDONESIA;

  22. warga negara asing; dan

  23. Pemilih yang telah dicabut hak politiknya oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; f. Pemilih baru sebagaimana dimaksud dalam huruf d, meliputi:

  24. Pemilih yang genap berumur 17 (tujuh belas) tahun pada saat dilakukan PDPB, sudah kawin atau sudah pernah kawin;

  25. Pemilih yang telah berubah status dari prajurit Tentara Nasional INDONESIA atau anggota Kepolisian Negara Republik INDONESIA menjadi sipil;

  26. mantan terpidana yang telah selesai menjalani pidana tambahan pencabutan hak politik; dan

  27. Pemilih pindah masuk; g. Pemilih sebagaimana dimaksud dalam huruf e dan huruf f dibuktikan dengan dokumen administrasi kependudukan atau dokumen pendukung lain yang sah; h. KPU Kabupaten/Kota menyusun daftar pemilih hasil PDPB dan melakukan rekapitulasi; i. rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam huruf h dilakukan pada rapat pleno terbuka paling singkat 3 (tiga) bulan sekali; j. rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud dalam huruf i mengundang:

  28. Bawaslu Kabupaten/Kota;

  29. dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota; dan/atau

  30. instansi terkait lainnya; k. dalam hal pada rapat pleno terbuka terdapat masukan dan tanggapan terkait adanya kekeliruan pada proses dan hasil rekapitulasi PDPB, KPU Kabupaten/Kota melakukan tindak lanjut; l. KPU Kabupaten/Kota MENETAPKAN hasil rekapitulasi PDPB tingkat Kabupaten/Kota dalam Keputusan KPU Kabupaten/Kota; m. KPU Kabupaten/Kota menyampaikan Berita acara pleno rekapitulasi kepada:

  31. Bawaslu Kabupaten/Kota;

  32. dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten/Kota; dan/atau

  33. instansi terkait lainnya; n. KPU Kabupaten/Kota mengumumkan hasil rekapitulasi PDPB tingkat Kabupaten/Kota melalui:

  34. laman KPU Kabupaten/Kota;

  35. media sosial resmi KPU Kabupaten/Kota; atau

  36. aplikasi berbasis teknologi informasi; dan/atau

o. dalam hal terdapat masukan dan tanggapan masyarakat terhadap penetapan PDPB di tingkat Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten/Kota melakukan tindak lanjut.

← Pasal 4 Lihat Peraturan Lengkap Pasal 6 →