Pasal 36
BAB 1 — KETENTUAN UMUM Dalam Peraturan
(1) Bawaslu provinsi atau panwasly kabupaten/kota memanggil Pemohon, Termohon dan pihak terkait untuk mengikuti proses pemeriksaan pengambilan Putusan. (2) Proses pemeriksaan pengambilan Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Majelis Pemeriksa. Formatted: Font: Bookman Old Style, 13 pt, Font color: Auto Formatted: Font: Bookman Old Style, 13 pt, Not Bold, Font color: Auto Formatted: Font: Bookman Old Style, 13 pt, Font color: Auto Formatted: Font: 13 pt, Font color: Auto Formatted: Font: Bookman Old Style, 13 pt, Font color: Auto Formatted: Font: 13 pt, Font color: Auto Formatted: Font: Bookman Old Style, 13 pt, Font color: Auto Formatted: Font: 13 pt, Font color: Auto Formatted: Font: 13 pt, Font color: Auto, English (United States) Formatted: Font: 13 pt, Not Bold, Font color: Auto
(3) Majelis Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Panwaslu Kabupaten/Kota (4a)Dalam Hal Majelis Pemeriksa Lebih Dari 1 (Satu) Orang Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi Atau Panwaslu Kabupaten/Kota, Majelis Menunjuk 1 (Satu) Orang Ketua Majelis (5) Pemanggilan lanjutan untuk mengikuti proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) cukup disampaikan oleh Ketua Majelis Pemeriksa pada saat sidang pemeriksaan pengambilan Putusan. (2)4. Ketentuan Pasal 47 diubah serta ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5) sehingga pasal 47 berbunyi sebagai berikut :