Pasal 9

(1) Gratifikasi yang tidak Dianggap Suap terkait kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi gratifikasi yang diperoleh dari namun tidak terbatas pada: a. pihak lain berupa cinderamata dalam kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, seminar, workshop, konferensi, pelatihan atau kegiatan lain sejenis; b. pihak lain berupa kompensasi yang diterima terkait kegiatan kedinasan, seperti honorarium, transportasi, akomodasi dan pembiayaan sebagaimana diatur pada standar biaya yang berlaku di instansi pemberi, sepanjang tidak terdapat pembiayaan ganda, nilai yang wajar, tidak terdapat konflik kepentingan dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku di instansi penerima; dan c. sponsorship yang diberikan kepada instansi terkait dengan pengembangan institusi, perayaan tertentu yang dimanfaatkan secara transparan dan akuntabel.

(2) Gratifikasi yang Tidak Dianggap Suap tidak terkait kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b meliputi gratifikasi yang diperoleh dari namun tidak terbatas pada: a. orang lain yang memiliki hubungan keluarga, yaitu kakek/nenek, bapak/ibu/mertua, suami/istri, anak/menantu, cucu, besan, paman/bibi, kakak/ adik/ipar, sepupu, dan keponakan, sepanjang tidak mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi; b. orang lain yang terkait dengan acara pernikahan, keagamaan, upacara adat, kelahiran, akikah, baptis, khitanan, dan potong gigi tidak ada batasan nilai tertinggi, sepanjang tidak memiliki konflik kepentingan dan dilaporkan kepada KPK dan setelah dilakukan verifikasi dan klarifikasi dinyatakan tidak Dianggap Suap; c. pemberian dari instansi atau unit kerja yang berasal dari sumbangan bersama kepada aparatur Bakamla selain upacara sebagaimana dimaksud dalam huruf b yang dilaporkan kepada KPK dan setelah dilakukan verifikasi dan klarifikasi dinyatakan tidak Dianggap Suap; d. atasan kepada bawahan aparatur Bakamla sepanjang tidak menggunakan anggaran negara; e. orang lain termasuk sesama aparatur Kementerian/Lembaga yang terkait dengan acara perayaan menyangkut kedudukan atau jabatannya seperti pisah sambut, promosi jabatan, memasuki masa pensiun yang dilaporkan kepada KPK dan setelah dilakukan verifikasi dan klarifikasi dinyatakan tidak Dianggap Suap; f. orang lain termasuk sesama aparatur Bakamla yang terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh penerima gratifikasi atau keluarganya sepanjang tidak mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi;

g. orang lain berupa hadiah, hasil undian, diskon/rabat, voucher, point rewards atau suvenir yang berlaku umum; h. orang lain berupa hidangan atau sajian yang berlaku umum; i. prestasi akademis atau non akademis yang diikuti dengan menggunakan biaya sendiri seperti kejuaraan, perlombaan atau kompetisi; j. keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum; dan k. kompensasi atau penghasilan atas profesi yang dilaksanakan pada saat jam kerja, dan mendapatkan ijin tertulis dari atasan langsung dan/atau pihak lain yang berwenang.