Peraturan Badan Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pedoman Retensi Arsip Keuangan
Pasal 2
(1) Pedoman Retensi Arsip Keuangan disusun oleh Arsip Nasional
bersama dengan Kementerian Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Otoritas Jasa Keuangan dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. (2) Pedoman Retensi Arsip Keuangan mengatur ketentuan mengenai retensi arsip keuangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.
- Ketentuan ayat (3) Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 8
(1) Jenis arsip keuangan lembaga negara meliputi: a. rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan RUU APBN-P; b. pelaksanaan anggaran; c. bantuan/pinjaman luar negeri; d. pengelolaan APBN/Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN); e. Sistem Akuntansi Instansi (SAI); dan
f. pertanggungjawaban keuangan negara. (2) Jenis arsip keuangan pemerintah daerah meliputi: a. rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P); b. penyusunan anggaran; c. pelaksanaan anggaran; d. bantuan/pinjaman luar negeri; e. pengelolaan APBD/Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN); f. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD); g. penyaluran anggaran tugas pembantuan; h. penerimaan anggaran tugas pembantuan; i. pengelolaan anggaran Pemilu; j. pelaksanaan anggaran Pilkada dan anggaran biaya bantuan Pemilu; k. pelaksanaan anggaran operasional Pemilu; l. pemerintahan desa (bagi pemerintah daerah kabupaten); dan m. pemeriksaan/pengawasan keuangan daerah. (3) Selain jenis arsip keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), jenis arsip keuangan lainnya meliputi: a. pemeriksaan keuangan; b. pelaporan dan analisis transaksi keuangan; c. pengawasan keuangan; d. perpajakan; e. pengawasan sektor jasa keuangan; dan f. perimbangan keuangan.
- Ketentuan dalam Lampiran III ditambah 2 (dua) urusan yakni huruf e urusan pengawasan sektor jasa keuangan dan huruf f perimbangan keuangan sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal II
Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Juni 20167 Juni 2016 11 Januari 2016 KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,
ttd
MUSTARI IRAWAN
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 26 Agustus 2016
DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
ttd
WIDODO EKATJAHJANA