Peraturan Badan Nomor 20-11-pbi-2018 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/18/PBI/2015 tentang Penyelenggaraan Transaksi, Penatausahaan Surat Berharga, dan Setelmen Dana Seketika
Pasal 1
Dalam Peraturan Bank INDONESIA ini yang dimaksud dengan:
- Penyelenggara adalah Bank INDONESIA yang menyelenggarakan sistem dalam kegiatan transaksi, penatausahaan surat berharga, dan setelmen dana seketika.
- Surat Berharga adalah surat berharga yang diterbitkan oleh Bank INDONESIA, Pemerintah, dan/atau lembaga lain yang ditatausahakan pada
Bank INDONESIA-Scripless Securities Settlement System. 3. Surat Utang Negara yang selanjutnya disingkat SUN adalah surat utang negara sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai surat utang negara. 4. Surat Berharga Syariah Negara yang selanjutnya disingkat SBSN adalah surat berharga syariah negara sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai surat berharga syariah negara. 5. Surat Berharga Negara yang selanjutnya disingkat SBN adalah SUN dan SBSN. 6. Transaksi dengan Bank INDONESIA adalah transaksi yang dilakukan oleh peserta dengan Bank INDONESIA untuk kegiatan operasi moneter, transaksi SBN untuk dan atas nama Pemerintah, dan transaksi lainnya yang dilakukan dengan Bank INDONESIA. 7. Transaksi Pasar Keuangan adalah transaksi Surat Berharga dan transaksi pinjam meminjam antarpeserta yang dilakukan secara konvensional atau yang dipersamakan berdasarkan prinsip syariah dalam transaksi pasar uang dan/atau transaksi Surat Berharga di pasar sekunder. 8. Transaksi adalah Transaksi dengan Bank INDONESIA dan Transaksi Pasar Keuangan. 9. Penatausahaan adalah kegiatan yang mencakup pencatatan kepemilikan, kliring dan setelmen, serta pembayaran kupon/bunga atau imbalan dan pelunasan pokok/nominal atas hasil transaksi Surat Berharga dan hasil transaksi tanpa Surat Berharga. 10. Setelmen adalah proses penyelesaian akhir transaksi keuangan melalui pendebitan dan pengkreditan rekening setelmen dana, rekening surat berharga, dan/atau rekening lainnya di
Bank INDONESIA. 11. Sistem Bank INDONESIA-Electronic Trading Platform yang selanjutnya disebut Sistem BI-ETP adalah infrastruktur yang digunakan sebagai sarana Transaksi yang dilakukan secara elektronik. 12. Bank INDONESIA-Scripless Securities Settlement System yang selanjutnya disingkat BI-SSSS adalah infrastruktur yang digunakan sebagai sarana Penatausahaan Transaksi dan Penatausahaan Surat Berharga yang dilakukan secara elektronik. 13. Sistem Bank INDONESIA-Real Time Gross Settlement yang selanjutnya disebut Sistem BI- RTGS adalah infrastruktur yang digunakan sebagai sarana transfer dana elektronik yang setelmennya dilakukan seketika per transaksi secara individual. 14. Peserta adalah pihak yang telah memenuhi persyaratan dan telah memperoleh persetujuan dari Penyelenggara sebagai peserta dalam penyelenggaraan Sistem BI-ETP, BI-SSSS, dan/atau Sistem BI-RTGS. 15. Central Registry adalah Bank INDONESIA yang melakukan fungsi Penatausahaan bagi kepentingan Peserta BI-SSSS. 16. Sub-Registry adalah Bank INDONESIA dan pihak yang memenuhi persyaratan dan disetujui oleh Penyelenggara sebagai Peserta BI-SSSS, untuk melakukan fungsi penatausahaan bagi kepentingan nasabah. 17. Fasilitas Likuiditas Intrahari yang selanjutnya disingkat FLI adalah fasilitas pendanaan yang diberikan oleh Bank INDONESIA kepada bank Peserta Sistem BI-RTGS baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah untuk mengatasi kesulitan pendanaan yang terjadi selama jam operasional Sistem BI-RTGS.
Rekening Setelmen Dana adalah rekening Peserta Sistem BI-RTGS dalam mata uang rupiah dan/atau valuta asing yang ditatausahakan di Bank INDONESIA untuk pelaksanaan Setelmen dana.
Rekening Surat Berharga adalah rekening Peserta BI-SSSS dalam mata uang rupiah dan/atau valuta asing yang ditatausahakan di Bank INDONESIA untuk pencatatan kepemilikan dan Setelmen transaksi Surat Berharga, Transaksi dengan Bank INDONESIA, dan/atau Transaksi Pasar Keuangan.
Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai perbankan termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri dan bank umum syariah termasuk unit usaha syariah sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai perbankan syariah.
Keadaan Tidak Normal adalah situasi atau kondisi yang terjadi sebagai akibat adanya gangguan atau kerusakan pada perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, aplikasi maupun sarana pendukung yang memengaruhi kelancaran penyelenggaraan Sistem BI-ETP, BI- SSSS, dan/atau Sistem BI-RTGS.
Keadaan Darurat adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kekuasaan Penyelenggara dan/atau Peserta yang menyebabkan kegiatan operasional Sistem BI-ETP, BI-SSSS, dan/atau Sistem BI- RTGS tidak dapat diselenggarakan yang diakibatkan oleh kebakaran, kerusuhan massa, sabotase, bencana alam seperti gempa bumi dan banjir, dan/atau sebab lain, yang dinyatakan oleh pihak penguasa atau pejabat yang berwenang setempat, termasuk Bank INDONESIA.
Di antara Pasal 80 dan Pasal 81 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 80A sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 80A
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 46A, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, dan Pasal 55 mulai berlaku pada tanggal 1 November 2018.
Pasal II
Peraturan Bank INDONESIA ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank INDONESIA ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Oktober 2018
GUBERNUR BANK INDONESIA,
ttd
PERRY WARJIYO
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Oktober 2018
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
ttd
YASONNA H. LAOLY