Pasal 15

(1) Bank INDONESIA melakukan evaluasi atas perizinan Pembawaan UKA dengan mempertimbangkan: a. tingkat kepatuhan Badan Berizin terhadap ketentuan yang berlaku; b. tingkat utilitas dan perkembangan kegiatan Pembawaan UKA; c. adanya rekomendasi, informasi, dan/atau permintaan dari pengawas atau otoritas lain; dan/atau d. pertimbangan lainnya. (2) Bank INDONESIA berwenang untuk mencabut Izin Pembawaan UKA yang diberikan kepada Badan Berizin berdasarkan: a. hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1); b. permintaan otoritas lain yang berwenang; c. permohonan yang diajukan sendiri oleh Badan Berizin; dan/atau d. pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank INDONESIA ini.