Pasal 42

(1) Dalam pemrosesan permohonan izin sebagai PJP atau penetapan sebagai PIP, Bank INDONESIA dapat melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan. (2) Penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan/atau pemegang saham, atau yang setara, dari setiap pihak yang mengajukan permohonan izin sebagai PJP atau penetapan sebagai PIP. (3) Dalam hal calon PJP atau calon PIP telah memperoleh izin kelembagaan dan/atau berada di bawah pengawasan otoritas lain, Bank INDONESIA dapat menggunakan hasil

penilaian kemampuan dan kepatutan dari otoritas lain dimaksud.