Pasal 191

(1) Data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam daftar nama hanya dapat diberikan kepada

Instansi Pemerintah yang memerlukan untuk keperluan pelaksanaan tugasnya dengan mengajukan permintaan yang menyebutkan keperluan tersebut.

(2) Permintaan tersebut dipenuhi setelah disetujui oleh Kepala Kantor Pertanahan.