Keputusan Presiden Nomor 92 Tahun 1998 tentang PENGESAHAN MONTREAL PROTOCOL ON SUBSTANCES THAT DEPLETE THE OZONE LAYER, COPENHAGEN, 1992 (PROTOKOL MONTREAL TENTANG ZAT-ZAT YANG MERUSAK LAPISAN OZON, COPENHAGEN, 1992)

Mengesahkan Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer, Copenhagen, 1992 (Protokol Montreal tentang Zat-zat yang Merusak Lapisan Ozon, Copenhagen, 1992), sebagai hasil persidangan Negara-negara Anggota The Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir pada sidang Ke-IV, tanggal 23-25 Nopember 1992 di Copenhagen, Denmark, 1992, yang yang naskah aslinya dalam bahasa Inggeris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden

Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan Protokol dalam bahasa Indonesia dengan naskah salinan aslinya dalam bahasa Inggeris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, maka yang berlaku adalah salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggeris.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar … PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 23 Juni 1998 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd. BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Juni 1998 MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd. AKBAR TANJUNG LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1998 NOMOR 105 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Lampiran Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 1998 PROTOKOLMONTREALTENTANGZAT-ZATYANGMERUSAKLAPISANOZONYANG DISESUAIKANDANDIAMANDEMENKANPADAPERTEMUANKEDUAPARAPIHAK DILONDON,27-29JUNI1990DANAMANDEMENSELANJUTNYAPADA PERTEMUANKETIGAPARAPIHAKDINAIROBI,19-21JUNI1991 DANPADAPERTEMUANKEEMPATPARAPIHAKDI COPENHAGEN,23-25NOPEMBER1992 PENDAHULUAN 1. Kesimpulan yang diambil pada tahun 1985 dalam Konvensi Wina tentang perlindungan terhadap lapisan ozon, di lanjutkan pada tahun 1987 dalam Protokol Montreal yang membicarakan tentang partikel yang dapat merusak lapisan ozon. Hal ini merupakan awal mula dari kerjasama seluruh dunia untuk perlindungan terhadap lapisan ozon di Stratosphere. Dua pertemuan yang diadakan oleh para pihak dari Konvensi Wina pada tahun 1989 dan 1991 dan 4 pertemuan para pihak protokol Montreal yang diadakan setiap tahun dari tahun 1989 sampai dengan menghasilkan keputusan-keputusan penting yang dirancang untuk melaksanakan tujuan dari Konvensi dan protokol Montreal telah diterima menurut prosedur yang tertera dalam paragraf 9 dari artikel ke-2 protokol Montreal, penyesuaian-penyesuaian tertentu dan pengurangan tingkat produksi dan konsumsi dari zat-zat yang dikendalikan terdapat pada Annex A dan B dari protokol dan dua amandemen untuk protokol tersebut sesuai dengan prosedur yang tertera dalam paragraf ke-empat dari artikel ke sembilan pada konvensi Wina. 2. Edisi ketiga dari buku pegangan protokol Montreal ini memperbaharui edisi 1992 terdahulu dengan memasukkan keputusan-keputusan dari pertemuan keempat di Copenhagen pada bulan November 1992. Dengan memasukkan keputusan-keputusan tersebut dalam protokol penyesuaian dan amandemen telah dapat diterima dalam pertemuan tersebut. Selain itu juga memasukkan beberapa keputusan baru yang penting dari Komite Ekskutif dari Dana Multilateral. 3. Penyesuaian Copenhagen, sehubungan dengan artikel 2 paragraf 9 (d) dari protokol Montreal, mengikat seluruh pihak dan dilaksanakan pada tanggal 22 September 1993. Dalam buku pegangan, penyesuaian tersebut di cetak di teks protokol 1987. Teks protokol 1987 yang digantikan oleh penyesuaian, tidak dicetak kembali. 4. Amandemen London telah dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 1992. Di dalam buku pegangan bagian amandemen telah di cetak dengan cetakan tebal bersama dengan versi protokol Montreal 1987. Bagian dari protokol 1987 yang tidak berlaku lagi sejak dari tanggal berlakunya amandemen London untuk PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA negera-negara yang telah meratifikasi amandemen telah di golongkan di dalam (tanda) kurung besar. 65 pihak telah meratifikasi London sampai dengan 31 Juli 1993. Amandemen Copenhagen dicetak pada buku pegangan dalam huruf miring. Dimana sebagian teks amandemen Copenhagen berfungsi untuk menambahkan atau menggantikan sebagian teks dari amandemen London. Bagian dari amandemen Copenhagen itu terlihat pada kurung besar (). Amandemen Copenhagen akan berlaku pada tanggal 1 Januari 1994 jika setidaknya 20 ratifikasi dari amandemen terkumpul sebelum tanggal tersebut. Jika tidak amandemen Copenhagen tersebut akan berlaku pada hari ke-90 setelah penerimaan ratifikasi yang ke-20. 5. Keputuan dari pihak-pihak protokol Montreal pada ke-4 pertemuannya dilampirkan pada teks protokol, dan diklasifikasikan menurut masing-masing artikel yang berhubungan. Keputusan-keputusan ini mengatur tambahan penting pada badan hukum. Dilihat dari hubungan yang dekat antara protokol Montreal dan konvensi Wina, keputusan konferensi dari seluruh pihak pada konvensi Wina di Helsinki dan Nairobi bersama teks konvensi telah digabungkan ke dalam buku pegangan. 6. Diharapkan bahwa buku ini dapat berguna. Akan diperbaharui, seperti yang diperlukan, setelah tiap pertemuan pihak dilaksanakan. Usulan-usulan memperbaiki format atau isi buku pegangan ini akan selalu diterima. PROTOKOL MONTREAL TENTANG ZAT-ZAT YANG MERUSAK LAPISAN OZON YANG DISESUAIKAN DAN DIAMANDEMENKAN PADA PERTEMUAN KEDUA PARA PIHAK DI LONDON, 27-29 JUNI 1990 DAN AMANDEMEN SELANJUTNYA PADA PERTEMUAN KETIGA PARA PIHAK DI NAIROBI, 19-21 JUNI 1991 DAN PADA PERTEMUAN KEEMPAT PARA PIHAK DI COPENHAGEN, 23-25 NOPEMBER 1992 Para pihak dari protokol ini, Menjadi, pihak dari konvensi Wina perlindungan lapisan ozon. Memikirkan kewajiban mereka sesuai konvensi tersebut untuk mengambil langkah yang tepat untuk melindungi kesehatan manusia dan lingkungan menghadapi efek yang disebabkan oleh atau yang sejenis yang diakibatkan oleh aktivitas-aktivitas manusia yang mengubah atau yang sejenisnya yang mengubah lapisan ozon. Mengakui emisi-emisi seluruh dunia dari zat-zat dimaksud dapat berarti menghabiskan dan mengubah lapisan ozon yang mengakibatkan efek-efek merugikan pada kesehatan manusia dan lingkungan. Menyadari efek-efek iklim yang potensial dari emisi-emisi zat-zat ini. Mengetahui bahwa langkah-langkah yang diambil untuk melindungi lapisan ozon dari penipisan harus didasarkan pada pengetahuan ilmiah yang relevan, dengan mempertimbangkan hal-hal tehnis dan ekonomis. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menetapkan untuk melindungi lapisan ozon dengan mengambil langkah-langkah pencegahan untuk mengatur emisi total dari zat-zat yang merusak tersebut, dengan tujuan akhirnya dari penghapusan ini didasarkan pada perkembangan ilmu pengetahuan, memperhitungkan pertimbangan-pertimbangan teknis dan ekonomis dan mengingat kebutuhan perkembangan dari negara-negara berkembang. Mengakui bahwa ketetapan khusus diperlukan untuk memenuhi kebutuhan negara-negara berkembang (untuk zat-zat ini), termasuk ketetapan penambahan sumber-sumber dana dan akses teknologi-teknologi yang relevan, mengingat bahwa besarnya keperluan dana dapat diramalkan dan dana tersebut berbeda pada kemampuan dunia untuk tujuan menghadapi masalah yang telah terbukti secara ilmiah merusak ozon dan efek-efek bahayanya. Tidak ada langkah-langkah pencegahan untuk mengatur emisi dari chlorofluorocarbon tertentu yang telah diambil ditingkat nasional dan regional. Mempertimbangkan pentingnya promosi kerjasama internasional dalam (riset dan pengembangan ilmiah dan teknologi) riset, perkembangan dan alih teknologi alternatif yang berhubungan dengan pengaturan dan pengurangan emisi-emisi dari zat-zat yang dapat merusak lapisan ozon, terutama dengan mengingat kepentingan khusus dari negara-negara berkembang. TELAH DISETUJUI SEBAGAI BERIKUT: ARTIKEL 1: DEFINISI-DEFINISI Maksud-maksud dari protokol ini: 1. Konvensi (convention) berarti konvensi Wina untuk perlindungan lapisan ozon, disetujui pada tanggal 22 Maret 1985. 2. Pihak-pihak (Parties) artinya selain yang diidentifikasikan dalam teks, adalah pihak-pihak dari protokol. 3. Sekretariat (secretariat) artinya sekretariat dari konvensi. 4. Zat yang dikendalikan (controlled substance) artinya zat-zat yang tercantum dalam Annex A atau B (Annex A, Annex B, atau Annex E) dari protokol ini, baik berdiri sendiri atau dalam bentuk gabungan. Termasuk isomer-isomer dari zat tersebut, kecuali yang disebutkan pada Annex yang relevan, tetapi terkecuali, (bagaimanapun juga), zat yang dikendalikan atau campuran yang ada dalam produk buatan selain yang digunakan untuk transportasi atau penyimpanan dari zat tersebut. 5. Produksi (production) artinya jumlah dari zat yang dikontrol yang di produksi, dikurangi jumlah yang dimusnahkan oleh teknologi yang disetujui para pihak dan dikurangi seluruh jumlah yang digunakan untuk bahan baku dalam pembuatan zat-zat kimia lain. Jumlah yang di daur ulang dan digunakan kembali tidak akan dipertimbangkan sebagai "produksi". PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 6. Konsumsi (consumption) artinya produksi ditambah impor dikurangi ekspor dari zat yang dikendalikan. 7. Tingkat yang dihitung (calculated level) dari produksi, impor, ekspor, dan konsumsi artinya tingkat yang ditentukan menurut artikel 3. 8. Rasionalisasi industri (industrial rationalization) artinya pemindahan seluruh atau sebagian tingkat produksi yang dihitung dari satu pihak ke pihak lain yang bertujuan untuk mencapai efisiensi ekonomi atau menghadapi kerugian yang diantisipasi akibat berkurangnya persediaan sebagai akibat dari penutupan pabrik. ARTIKEL 2 : LANGKAH-LANGKAH PENGENDALIAN 1. (tergabung dalam artikel 2a dimana penyesuaian tersebut dibuat pada pertemuan kedua para pihak di London tahun 1990. 2. Telah diganti oleh artikel 2b. 3. & 4. Telah diganti pada artikel 2a. 5. (Setiap pihak yang tingkat produksi untuk zat-zat yang dikendalikan yang dihitung tahun 1986 yang termasuk dalam kelompok 1 dari Annex A kurang dari 25 kiloton dapat, untuk tujuan rasionalisasi industri dipindahkan kepada atau menerima dari pihak lain. Produksi yang melebihi batas diatur dalam paragraf 1, 3, dan 4 yang menetapkan bahwa tingkat perhitungan gabungan total untuk produksi dari pihak yang bersangkutan tidak melebihi batas produksi yang diatur pada artikel ini. Pemindahan apapun dari produksi seperti itu harus diberitahukan ke sekretarist, tidak lama setelah pengalihan). 5. Setiap pihak dapat, untuk satu periode pengaturan atau lebih, mengalihkan ke pihak lain sebagian dari tingkat produksi yang dihitung yang diatur dalam artikel-artikel 2A sampai E (dan artikel 2H) ditetapkan bahwa tingkat perhitungan gabungan total produksi dari pihak yang bersangkutan untuk semua kelompok zat yang dikendalikan tidak melebihi batas produksi yang diatur dalam artikel ini untuk kelompok tersebut. Pemindahan produksi seperti itu harus diberitahukan kesekretariat oleh pihak yang bersangkutan, menyatakan waktu dari pemindahan tersebut dan periode pemberlakuannya. 5bis Setiap pihak yang tidak termasuk dalam paragraf 1 artikel dapat, untuk satu periode pengaturan atau lebih, mengalihkan kepada pihak yang lain sebagian dari tingkat konsumsi yang dihitung yang diatur dalam artikel 2F, menetapkan bahwa tingkat konsumsi yang dihitung dari zat yang dikendalikan yang termasuk dalam Kelompok I Annex A dari pihak yang mengalihkan bagiannya tingkat konsumsinya tidak lebih dari 0,25 Kg per kapita pada tahun 1989 dan tingkat perhitungan gabungan total konsumsi dari pihak yang bersangkutan tidak melebihi batas konsumsi yang diatur dalam artikel 2F. Pemindahan konsumsi seperti itu harus diberitahukan ke sekretariat oleh setiap pihak, yang berkepentingan yang PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA menyatakan pemindahan tersebut dan waktu pemberlakuannya. 6. Setiap pihak yang tidak termasuk dalam artikel 5 yang mempunyai untuk memproduksi zat-zat yang dikendalikan yang termasuk dalam Annex A dan Annex B yang sedang dalam pembangunan atau dibangun untuk keperluan tersebut sebelum tanggal September 1987, dan disediakan untuk dalam perundang-undangan nasional sebelum 1 Januari 1987, akan mungkin dari fasilitas tersebut menambah produksi xat-xat tersebut untuk tahun 1986, yang disediakan bertujuan untuk mencapai tingkat produksi yang dihitung tahun 1986, yang menetapkan bahwa fasilitas-fasilitas tersebut akan lengkap pada 31 Desember 1990 dan produksi tersebut tidak menaikkan tingkat perhitungan konsumsi tahunan untuk zat yang dikendalikan di atas 0,5 Kg per kapita. 7. Setiap pemindahan produksi yang ditujukan terhadap 5 atau setiap penambahan produksi yang ditujukan untuk paragraf 6 harus diberitahu kepada sekretariat, tidak lama setelah pengalihan atau penambahan. 8. (a) Para pihak yang menjadi negara anggota Organisasi Integrasi Ekonomi Regional yang disebutkan dalam artikel 1 (6) dari konversi ini akan setuju bahwa mereka akan bersama-sama memenuhi kewajiban mereka mengenai konsumsi dibawah artikel ini dan artikel 2A sampai dengan 2E (artikel 2 A sampai dengan 2H) dipersiapkan bahwa tingkat perhitungan konsumsi total tidak melebihi tingkat yang diwajibkan pada artikel ini dan artikel 2A sampai dengan E (artikel 2A sampai dengan 2H). (b) Para pihak dalam beberapa persetujuan seperti itu harus memberitahukan kepada sekretariat tentang waktu dari persetujuan sebelum tanggal penurunan konsumsi sesuai dengan persetujuan yang bersangkutan. (c) Persetujuan seperti itu akan berlaku hanya bila semua negara anggota Organisasi Integrasi Ekonomi Regional dan organisasi sebelum adalah pihak-pihak dari protokol dan telah dicatat oleh sekretariat cara pelaksanaannya. 9. (a) Berdasarkan pada pengkajian-pengkajian yang dibuat sehubungan dengan artikel 6, pihak-pihak dapat memutuskan apakah: i. Penyesuaian-penyesuaian pada potensi penipisan ozon termasuk dalam Annex A dan/atau Annex B (Annex B, Annex C, dan/atau Annex E) harus dibuat jika sudah, penyesuaian apa yang harus dilaksanakan ii. Penyesuaian-penyesuaian selanjutnya dan pengurangan produksi atau konsumsi dari zat yang dikendalikan (dari tingkat 1986) harus dilakukan, dan jika sudah, apa jangkauannya, jumlah dan waktu penyesuaian dan pengurangan-pengurangan yang seharusnya. (b) Proposal-proposal untuk penyesuaian-penyesuaian seperti itu harus dikomunikasikan kepada para pihak melalui sekretariat paling tidak 6 bulan sebelum pertemuan para pihak yang akan menyetujuinya. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA (c) Dalam mengambil keputusan seperti itu, pihak-pihak harus berusaha untuk mencapai persetujuan melalui musyawarah. Apabila semua upaya dalam bermusyawarah telah dilakukan semaksimal mungkin, dan tidak dicapai persetujuan, keputusan tersebut harus, sebagai usaha terakhir, dapat diterima oleh dua pertiga dari hasil pemungutan suara mayoritas dari pihak-pihak yang hadir dan suara yang mewakili (minimum 50% dari total konsumsi zat-zat yang dikendalikan dari para pihak), mayoritas pihak-pihak yang termasuk dalam paragraf 1 dari artikel 5 hadir mengikuti pemungutan suara dan mayoritas pihak-pihak yang tidak hadir dan memilih; (d) Keputusan-keputusan yang akan mengikat semua pihak, akan segera disampaikan kepada pihak-pihak melalui depositary. Selain yang ditetapkan dalam keputusan tersebut akan diberlakukan pada waktu 6 bulan dari tanggal sirkulasi komunikasi oleh depositary. 10. (a) Berdasarkan hasil pengkajian-pengkajian yang dibuat sehubungan dengan artikel 6 dari protokol ini dan menurut prosedur yang diatur dalam artikel 9 dari konvensi, pihak-pihak dapat memutuskan: (i) Apakah setiap zat, dan jika ada, harus ditambahkan atau dipindahkan dari setiap annex pada protokol ini, dan (ii) Mekanisme, jangkauan dan waktu dari langkah-langkah pengendalian harus dilakukan terhadap zat ini; (b) Setiap keputusan itu akan efektif, dan dipersiapkan bahwa keputusan tersebut telah diterima oleh dua pertiga suara mayoritas dari pihak-pihak yang hadir memberikan suara. 11. Tidak terkecuali ketetapan-ketetapan yang ada dalam artikel 2A sampai dengan 2E (artikel 2A sampai dengan 2H) para pihak harus mengambil langkah lebih ketat dari yang diperlukan oleh artikel-artikel 2A sampai dengan 2E (artikel 2A sampai dengan 2H). PENJELASAN TENTANG PENYESUAIAN-PENYESUAIAN Pertemuan kedua dari para pihak protokol Montreal tentang zat-zat yang menipiskan lapisan ozon memutuskan, didasarkan pada kajian-kajian yang sesuai artikel 6 dari protokol, untuk menerima penyesuaian-penyesuaian dan pengurangan produksi dan konsumsi di zat yang dikendalikan yang termasuk dalam Annex A dari protokol, sebagai berikut, dengan pengertian bahwa: a. Acuan dalam artikel 2 pada artikel ini dan melalui protokol pada artikel 2 harus diinterpretasikan sebagai acuan pada artikel 2, 2A dan 2B. b. Acuan melalui protokol pada "paragraf 1 sampai dengan 4 dari artikel 2 harus diinterpretasikan sebagai acuan pada artikel 2A dan 2B; dan c. Acuan pada paragraf 5 dari artikel 2 pada paragraf 1, 3 dan 4 harus diinterprestasikan sebagai acuan pada artikel 2A. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ARTIKEL 2A : CFCs 1. Setiap pihak harus memastikan bahwa untuk periode 12 bulan sejak hari pertama dari bulan ketujuh setelah tanggal berlakunya protokol ini dan pada setiap 12 bulan sesudahnya, tingkat konsumsi yang dihitung atas zat yang dikendalikan yang termasuk kelompok 1 dari Annex A tidak lebih dari tingkat konsumsinya yang dihitung pada tahun 1986. Pada akhir periode yang sama, setiap pihak yang memproduksi satu atau lebih zat-zat ini harus memastikan bahwa tingkat produksi yang dihitung dari zat yang dikendalikan tidak lebih dari tingkat produksi yang dihitung pada tahun 1986, tapi tingkat tersebut dapat naik tidak lebih dari 10% berdasarkan tingkat produksi pada tahun 1986. Kenaikan seperti itu diperblehkan hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar domistik dari pihak-pihak yang termasuk dalam artikel 5 dan untuk tujuan rasionalisasi industri antar pihak. 2. Setiap pihak harus memastikan bahwa untuk periode dari 1 Juli 1991 sampai dengan 31 Desember 1992 tingkat kumsumsinya dan produksi yang dihitung untuk zat yang dikendalikan yang termasuk dalam kelompok 1 Annex A tidak melebihi 150% dari tingkat produksi dan konsumsi yang dihitung untuk zat tersebut pada tahun 1986; dengan pengaruh dari 1 Januari 1993, periode kontrol 12 bulan untuk zat yang dikendalikan ini akan berjalan dari 12 Januari sampai dengan 31 Desember setiap tahunnya. 3. Setiap pihak harus memastikan bahwa periode 12 bulan mulai 1 Januari 1994 dan pada periode setiap 12 bulan sesudahnya, tingkat konsumsi yang dihitung dari zat yang dikendalikan yang termasuk dalam kelompok 1 Annex A setiap tahunnya tidak lebih dari 25% dari tingkat konsumsi yang dihitung pada tahun 1986. Setiap pihak yang memproduksi satu atau lebih dari bahan-bahan ini, untuk periode yang sama, memastikan bahwa tingkat perhitungan produksi zat-zat setiap tahunnya tidak lebih dari 25% dari tingkat perhitungan produksi pada tahun 1986. Tetapi, untuk memenuhi kebutuhan dasar domestik dari pihak-pihak yang termasuk dalam paragraf 1 dari artikel 5, tingkat perhitungan produksinya dapat melebihi batas sampai dengan 10% dari tingkat perhitungan produksi pada tahun 1986. 4. Setiap pihak memastikan bahwa untuk periode 12 bulan mulai 1 Januari 1996, dan pada setiap periode 12 bulan sesudahnya, tingkat konsumsi yang dihitung untuk zat yang dikendalikan yang termasuk dalam kelompok 1 Annex A tidak lebih dari nol. Setiap pihak yang memproduksi satu atau lebih dari bahan-bahan itu, untuk periode yang sama, memastikan bahwa tingkat perhitunga produksi dari zat-zat tersebut tidak lebih dari nol. Tetapi, untuk memenuhi kebutuhan dasar domestik dari pihak-pihak yang termasuk dalam paragraf 1 artikel 5, tingkat perhitungan produksinya dapat melebihi batas sampai dengan 15% dari tingkat perhitungan produksinya pada tahun 1986. Paragraf ini akan diberlakukan dengan aman pada pihak-pihak yang telah diizinkan dimana tingkat produksi atau konsumsi nya telah disepakati. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ARTIKEL 2B : HALON 1. Setiap pihak harus memastikan bahwa periode 12 bulan mulai 1 Januari 1992 dan setiap 12 bulan sesudahnya, tingkat konsumsi yang dihitung dari zat yang dikendalikan yang termasuk dalam kelompok II Annex A setiap tahunnya tidak lebih dari tingkat konsumsi yang dihitung pada tahun 1986. Setiap pihak yang memproduksi satu atau lebih dari zat-zat ini, untuk periode yang sama, memastikan bahwa tingkat produksi yang dihitung dari bahan-bahan tersebut setiap tahunnya tidak lebih dari tingkat produksinya yang dihitung pada tahun 1986. Tetapi, untuk memenuhi kebutuhan dasar domestik dari pihak-pihak yang termasuk dalam paragraf 1 artikel 5, tingkat produksi yang dihitung dapat melebihi limit sampai dengan 10% dari tingkat perhitungan produksi pada tahun 1986. 2. Setiap pihak harus memastikan bahwa periode 12 bulan mulai 1 Januari 1994 dan setiap 12 bulan sesudahnya, tingkat konsumsi yang dihitung dari zat-zat yang dikendalikan dan termasuk dalam kelompok II Annex A setiap tahunnya tidak melebihi nol. Setiap pihak yang memproduksi satu atau lebih dari zat ini. untuk periode yang sama, akan memastikan bahwa tingkat produksi yang dihitung dari zat-zat tersebut setiap tahunnya tidak melebihi nol. Tetapi untuk memenuhi kebutuhan dasar domestik dari pihak yang berhubungan dengan paragraf 1 artikel 5, tingkat perhitungan produksinya dapat melebihi limit sampai dengan 15% dari tingkat perhitungan produksi pada tahun 1986. Paragraf ini akan diberlakukan dengan aman pada pihak-pihak yang telah diizinkan dimana tingkat produksi atau konsumsinya telah disepakati. ARTIKEL 2C : CFC YANG TERHALOGENASI PENUH LAINNYA 1. Setiap pihak harus memastikan bahwa untuk periode 12 bulan mulai 1 Januari 1993, tingkat konsumsi yang dihitung dari zat yang dikendalikan dan termasuk kelompok I Annex B setiap tahunnya tidak lebih dari 80% dari tingkat konsumsi yang dihitung pada tahun 1989. Setiap pihak yang memproduksi satu atau lebih dari zat-zat ini, untuk periode yang sama, akan memastikan bahwa tingkat produksi yang dihitung dari zat-zat tersebut setiap tahunnya tidak lebih dari 80% dari tingkat perhitungan produksi pada tahun 1989. Tetapi untuk memenuhi kebutuhan dasar domestik dari pihak yang termasuk dalam paragraf 1 artikel 5, tingkat produksinya dapat melebihi batas sampai dengan 10% dari tingkat produksi pada tahun 1989. 2. Setiap pihak harus memastikan bahwa untuk periode 12 bulan mulai 1 Januari 1994 dan setiap periode 12 bulan sesudahnya, tingkat konsumsi yang dihitung dari zat-zat yang dikendalikan dan termasuk dalam kelompok 1 Annex B setiap tahunnya tidak lebih dari 25% dari tingkat konsumsi yang dihitung pada tahun 1989. Setiap pihak yang memproduksi satu atau lebih dari zat-zat ini, untuk periode yang sama, akan memastikan bahwa tingkat produksi yang dihitung dari zat-zat tersebut setiap tahunnya tidak lebih dari 25% dari tingkat perhitungan produksi pada tahun 1989. Tetapi untuk memenuhi kebutuhan dasar domestik dari PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA pihak yang termasuk dalam paragraf 1 artikel 5, tingkat produksinya dapat melebihi batas sampai dengan 10% dari tingkat produksi pada tahun 1989. Setiap pihak harus memastikan bahwa untuk periode 12 bulan mulai 1 Januari 1996 dan setiap periode 12 bulan sesudahnya, tingkat konsumsi yang dihitung dari zat-zat yang dikendalikan dan termasuk dalam kelompok 1 Annex B setiap tahunnya tidak melebihi nol. Setiap pihak yang memproduksi satu atau lebih dari zat ini, untuk periode yang sama, akan memastikan bahwa tingkat produksi yang dihitung dari zat-zat tersebut tidak melebihi nol. Tetapi untuk memenuhi kebutuhan dasar domestik dari pihak-pihak yang termasuk dalam paragraf 1 Artikel 5, tingkat produksinya dapat melebihi batas limit sampai dengan 15% dari tingkat produksi yang dihitung pada tahun 1989. Paragraf ini akan diberlakukan dengan aman pada pihak-pihak yang telah diizinkan dimana tingkat produksi atau konsumsi nya telah disepakati. ARTIKEL 2D : KARBON TETRAKLORIDA 1. Setiap pihak harus memastikan bahwa untuk periode 12 bulan mulai 1 Januari 1995, tingkat konsumsi zat yang dikendalikan dan termasuk dalam kelompok II Annex B setiap tahunnya tidak lebih dari 15% dari tingkat konsumsi dari zat tersebut yang dihitung pada tahun 1989. Setiap pihak yang memproduksi zat tersebut untuk periode yang sama, akan memastikan bahwa perhitungan terhadap tingkat produksi yang dihitung dari zat tersebut setiap tahunnya tidak lebih dari 15% dari tingkat produksinya yang dihitung pada tahun 1989. Akan tetapi untuk memenuhi kebutuhan dasar domestik dari pihak yang termasuk dalam paragraf 1 artikel 5, tingkat produksinya dapat melebihi batas sampai dengan 10% dari tingkat produksinya yang dihitung pada tahun 1989. 2. Setiap pihak harus memastikan bahwa untuk periode 12 bulan mulai 1 Januari 1996, dan dalam setiap periode 12 bulan sesudahnya, tingkat konsumsi yang dihitung dari zat-zat yang dikendalikan dan termasuk dalam kelompok II Annex B tidak lebih dari nol. Setiap pihak yang memproduksi zat tersebut untuk periode yang sama, untuk memenuhi kebutuhan dasar domestik dari pihak yang termasuk dalam paragraf 1 artikel 5, tingkat produksinya dapat melebihi batas sampai dengan 15% dari tingkat produksi yang dihitung pada tahun 1989. Paragraf ini akan diberlakukan dengan aman pada pihak-pihak yang telah diizinkan dimana tingkat produksi atau konsumsinya telah disepakati. ARTIKEL 2E : 1,1,1-TRIKLOROETAN (METIL KLOROFORM) 1. Setiap pihak harus memastikan bahwa untuk periode 12 bulan mulai 1 Januari 1993, tingkat konsumsi yang dihitung dari zat yang dikendalikan dan termasuk dalam kelompok III Annex B setiap tahunnya tidak lebih dari tingkat konsumsi yang dihitung pada tahun 1989. Setiap pihak yang memproduksi zat tersebut untuk periode yang sama, harus memastikan bahwa tingkat produksi yang dihitung dari zat tersebut setiap tahunnya tidak lebih dari tingkat produksinya yang dihitung pada tahun 1989. Akan tetapi untuk memenuhi kebutuhan dasar domestik dari PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA pihak-pihak yang termasuk dalam paragraf 1 artikel 5, tingkat produksinya yang dihitung dapat melebihi batas sampai dengan 10% dari tingkat produksinya yang dihitung pada tahun 1989. 2. Setiap pihak harus memastikan bahwa untuk periode 12 bulan mulai 1 Januari 1994 dan setiap periode 12 bulan sesudahnya, tingkat konsumsi yang dihitung dari zat-zat yang dikendalikan dan termasuk dalam kelompok II Annex B tidak lebih dari yang ditentukan, setiap tahunnya, 15% dari tingkat konsumsi yang dihitung pada tahun 1989. Setiap pihak yang memproduksi zat tersebut, untuk periode yang sama, harus memastikan bahwa tingkat produksi yang hitung dari zat tersebut setiap tahunnya tidak lebih dari 15% dari tingkat perhitungan produksi yang dihitung pada tahun 1989. Akan tetapi, untuk memenuhi kebutuhan dasar domestik dari pihak-pihak yang termasuk dalam paragraf 1 artikel 5, tingkat produksi yang dihitung dapat melebihi batas sampai dengan 10% dari tingkat produksi pada tahun 1989. 3. Setiap pihak harus memastikan bahwa untuk periode 12 bulan mulai tanggal 1 Januari 1996 dan setiap periode 12 bulan sesudahnya, tingkat konsumsi yang dihitung dari zat yang dikendalikan yang dan termasuk dalam kelompok III Annex B tidak lebih dari nol. Setiap pihak yang memproduksi zat tersebut, untuk periode yang sama, harus memastikan bahwa tingkat produksi yang dihitung dari zat tersebut tidak lebih dari nol. Akan tetapi, untuk memenuhi kebutuhan dasar domestik dari pihak-pihak yang termasuk dalam paragraf 1 artikel 5, tingkat produksi dapat meleihi batas sampai dengan 15% dari tingkat produksinya yang dihitung untuk tahun 1989. Paragraf ini akan dibberlakukan dengan aman pada pihak-pihak yang telah diizinkan dimana tingkat produksi atau konsumsi nya telah disepakati. ARTIKEL 2F : HIDROKLOROKARBON 1. Setiap pihak harus memastikan bahwa untuk periode 12 bulan mulai 1 Januari 1986, dan setiap periode 12 bulan sesudahnya, tingkat konsumsi yang dihitung dari zat yang dikendalikan yang termasuk dalam kelompok 1 Annex C setiap tahunnya tidak melebihi, jumlah gabungan dari: a) 3.1% dari tingkat konsumsi yang dihitung pada tahun 1989 dari zat yang dikendalikan dan termasuk dalam kelompok I Annex A dan b) Tingkat konsumsi yang dihitung pada tahun dari zat yang dikendalikan yang termasuk dalam kelompok I Annex C. 2. Setiap pihak harus memastikan bahwa untuk periode 12 bulan mulai 1 Januari 2004 dan dalam setiap periode 12 bulan sesudahnya, tingkat konsumsi yang dihitung dari zat-zat yang dikendalikan yang termasuk dalam kelompok I Annex C setiap tahunnya tidak melebihi 65% dari jumlah yang dihitung berdasarkan pada paragraf 1 dari artikel ini. 3. Setiap pihak harus memastikan bahwa untuk periode 12 bulan mulai 1 Januari PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 2010 pada setiap 12 bulan sesudahnya, tingkat konsumsi yang dihitung dari zat-zat yang dikendalikan yang termasuk dalam kelompok I Annex C setiap tahunnya tidak melebihi 35% dari jumlah yang dihitung berdasarkan pada paragraf 1 dari artikel ini. 4. Setiap pihak harus memastikan bahwa untuk periode 12 bulan mulai 1 Januari 2015 dan setiap 12 bulan sesudahnya, tingkat konsumsi yang dihitung dari zat-zat yang dikendalikan yang termasuk dalam kelompok I Annex C setiap tahunnya tidak lebih dari 10% dari jumlah yang dihitung bedasarkan pada paragraf 1 dari artikel ini. 5. Setiap pihak harus memastikan bahwa untuk periode 12 bulan mulai 1 Januari 2020 dan dalam setiap periode 12 bulan sesudahnya, tingkat konsumsi yang dihitung dari zat-zat yang dikendalikan yang termasuk dalam kelompok I Annex C setiap tahunnya tidak melebihi 0,5% dari jumlah dihitung berdasarkan paragraf 1 dari artikel ini. 6. Setiap pihak harus memastikan bahwa untuk periode 12 bulan mulai tanggal 1 Januari 2030 dan pada setiap periode 12 bulan sesudahnya, tingkat konsumsi yang dihitung dari zat-zat yang dikendalikan yang termasuk dalam kelompok I Annex C setiap tahunnya tidak melebihi nol. 7. Seperti pada Januari 1996, setiap pihak akan berusaha untuk memastikan bahwa: a) Penggunaan zat-zat yang dikendalikan yang termasuk dalam kelompok I Annex C dibatasi penggunaannya apabila alternatif zat-zat lain yang lebih bersahabat dengan lingkungan atau teknologi tidak ada. b) Penggunaan zat-zat yang dikendalikan yang termasuk dalam kelompok I Annex C tidak digunakan untuk penggunaan lain diluar penggunaan yang telah dilakukan selama ini, hal ini akan dicapai oleh zat-zat yang dikendalikan yang termasuk dalam Annex A, B, dan C, kecuali dalam kasus yang jarang untuk perlindungan kehidupan manusia atau kesehatan manusia; dan c) Zat-zat yang dikendalikan yang termasuk dalam kelompok I Annex C dipilih akan untuk mengurangi penipisan ozon, serta pertimbangan lingkungan, keselamatan dan pertimbangan ekonomis. ARTIKEL 2G : HIDROBROMOFLOROKARBON 1. Setiap pihak haris memastikan bahwa untuk periode 12 bulan mulai 1 januari 1996, dan pada setiap 12 bulan periode sesudahnya, tingkat konsumsi yang dihitung dari zat yang dikendalikan yang termasuk dalam kelompok III Annex C tidak lebih dari nol. Setiap pihak yang memproduksi zat-zat tersebut, untuk periode yang sama, haris memastikan bahwa tingkat produksi yang dihitung dari zat-zat tersebut tidak lebih dari nol. Paragraf ini akan diberlakukan dengan aman oleh pihak-pihak yang telah diizinkan dimana tingkat produksi atau konsumsi nya telah disepakati. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ARTIKEL 2H : METIL BROMIDA Setiap pihak harus memastikan bahwa untuk periode 12 bulan mulai Januari 1995, dan dalam setiap 12 bulan sesudahnya, tingkat konsumsi yang dihitung dari zat yang dikendalikan yang termasuk dalam Annex E setiap tahunnya tidak lebih dari tingkat konsumsi yang dihitung pada tahun 1991. Setiap pihak yang memproduksi zat tersebut, untuk periode yang sama, harus memastikan bahwa tingkat produksi yang dihitung dari zat tersebut setiap tahunnya tidak melebihi tingkat produksi yang dihitung pada tangun 1991. Akan tetapi, untuk memenuhi kebuutuhan dasar domestik pihak-pihak yang termasuk dalam paragraf 1 dari artikel 5, tingkat produksi yang dihitung dapat melebihi batas sampai dengan 10% dari tingkat produksi yang dihitung pada tahun 1991. Tingkat konsumsi dan produksi yang dihitung dibawah artikel ini tidak menyertakan kuantitas yang digunakan oleh pihak untuk karantina dan pra-pengapalan. ARTIKEL 3 : PERHITUNGAN TINGKAT PENGENDALIAN Sebagaimana dimaksud dalam artikel 2, 2A sampai dengan 2E (2A sampai 2H) dan 5, setiap pihak harus, untuk setiap kelompok zat-zat dalam Annex A dan Annex B (Annex B, Annex C dan Annex E), menentukan tingkat yang dihitung untuk: a) Produksi dengan: (i) Mengalikan produksi tahunan untuk setiap zat yang dikendalikan dengan potensi penipisan ozon yang dispesifikasikan dalam masing-masing Annex A dan atau Annex B (Annex B, Annex C, atau Annex E). (ii) Penambahan bersama, untuk setiap kelompok tersebut, didapat gambaran; b) Impor dan ekspor, berturut-turut, diikuti dengan mutatis mutandis, prosedur dinyatakan dalam subparagraf (a); dan c) Komsumsi, dengan menambahkan secara bersama-sama tingkat produksi dan impor yang dihitung serta mengurangi dengan ekspor seperti yang ditentukan pada sub-paragraf (a) dan (b). Akan tetapi, pada awal tanggal 1 Januari 1993, setiap ekspor dari zat yang dikendalikan untuk bukan pihak tidak harus dikurangkan dalam perhitungan tingkat konsumsi dari pihak eksportir. ARTIKEL 4 : PENGENDALIAN PERDAGANGAN DENGAN NON-PIHAK 1. Dalam satu tahun dari berlakunya protokol ini, setiap pihak harus melarang impor zat-zat yang dikendalikan dari semua negara yang bukan pihak dari protokol ini. 2. Mulai dari 1 Januari 1993, tidak satu pihakpun yang termasuk dalam paragraf 1 artikel 5 yang dapat mengekspor zat-zat yang dikendalikan ke negara manapun yang bukan pihak dari protokol ini. 3. Dalam tiga tahun sejak berlakunya protokol ini, pihak-pihak harus mengikuti prosedur dalam artikel 10 dalam konvensi, dimana dalam annex terperinci daftar produk-produk yang mengandung zat-zat yang dikendalikan. Pihak-pihak yang PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA tidak dikenai oleh annex ini sehubungan dengan prosedur tersebut harus melarang, dalam satu tahun dimana Annex tersebut menjadi efektif, impor dari produk-produk tersebut setiap negara yang bukan protokol ini. 4. (Dalam waktu lima tahun dari berlakunya protokol ini, pihak-pihak harus menentukan kemungkinan terjadinya pelarangan atau pembatasan, dari negara-negara yang bukan pihak dalam protokol ini, impor produk-produk yang mengandung zat-zat yang dikendalikan tetapi tidak mengandung zat-zat yang dikendalikan tersebut. Apabila penentuannya memungkinkan, pihak-pihak harus mengikuti prosedur-prosedur dalam artikel 10 dari konvensi, dimana dalam Annex terperinci sebuah daftar produk-produk. PIHAK-pihak tersebut yang tidak keberatan dengan prosedur akan melarang atau membatasi, dalam waktu 1 tahun dimana Annex tersebut menjadi efektif, impor produk-produk dari beberapa bagian yang bukan protokol ini. 5. Setiap pihak harus mengurangi ekspor kepada bagian manapun yang bukan pihak dari protokol ini, atas teknologi yang memproduksi dan menggunakan zat-zat dikendalikan) 1. Pada tanggal 1 Januari 1990, setiap pihak harus melarang impor zat-zat yang dikendalikan yang termasuk dalam Annex A dari negara manapun yang bukan negara pihak dari protokol ini. 1bis Dalam waktu satu tahun dari tanggal berlakunya paragraf ini setiap pihak harus melarang import zat-zat yang dikendalikan yang termasuk dalam Annex B dari negara bagian manapun yang bukan pihak protokol ini. 1ter Dalam waktu satu tahun dari tanggal berlakunya paragraf ini, setiap pihak harus melarang impor zat-zat yang dikendalikan yang termasuk dalam kelompok II Annex C dari negera manapun yang bukan pihak dari protokol ini. 2. Pada 1 Januari 1993, setiap pihak harus melarang ekspor terhadap zat-zat yang dikendalikan yang termasuk dalam Annex A ke negara-negara manapun yang bukan pihak dari protokol ini. 2bis Dimulai satu tahun setelah tanggal berlakunya paragraf ini, setiap pihak harus melarang ekspor zat-zat yang dikendalikan yang termasuk dalam Annex B ke negara-negara manapun yang bukan pihak dari protokol ini. 2ter Dimulai satu tahun setelah berlakunya paragraf ini, setiap pihak harus melarang ekspor zat-zat yang dikendalikan yang termasuk dalam kelompok II Annex C ke negara-negara yang bukan pihak dari protokol ini. 3. Pada tanggal Januari 1992, pihak-pihak harus, mengikuti prosedur-prosedur dalam artikel 10 dari konvensi, dinyatakan dalam Annex daftar produk-produk yang mengandung zat-zat yang dikendalikan yang termasuk dalam Annex A. Pihak-pihak yang tidak keberatan pada Annex dalam prosedur tersebut akan melarang dalam waktu satu tahun PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA dimana Annex tersebut menjadi efektif, impor dari produk-produk negara bagian manapun yang bukan pihak untuk protokol ini. 3bis Dalam waktu tiga tahun dari tanggal berlakunya paragraf ini, pihak-pihak harus mengikuti prosedur-prosedur pada artikel 10 dalam konvensi, dimana dalam Annex terperinci daftar produksi-produksi mengandung zat-zat yang dikendalikan yang termasuk dalam Annex B. Pihak yang tidak termasuk dalam Annex tersebut menjadi efektif, impor produk-produk tersebut dari negara bagian manapun yang bulan pihak dari protokol ini. 3ter Dalam waktu tiga tahun dari tanggal paragraf ini, para pihak harus mengikuti prosedur-prosedur dalam artikel 10 dari konvensi, dalam Annex terperinci daftar produk-produk yang mengandung zat-zat yang dikendalikan yang termasuk dalam kelompok II Annex C. Pihak-pihak yang tidak termasuk dalam Annex sehubungan dengan prosedur tersebut melarang, dalam waktu satu tahun setelah Annex tersebut menjadi efektif, impor produk-produk tersebut di negara manapun bukan pihak dari protokol ini. 4. Pada tanggal 1 Januari 1994, pihak-pihak harus menentukan kemungkinan untuk melarang atau membatasi, dari negara yang bukan pihak dari protokol ini, impor dari produk-produk yang diproduksi dengan, tetapi tidak mengandung zat-zat yang dikendalikan yang termasuk dalam Annex A. Jika penentuan tersebut memungkinkan, pihak-pihak harus mengikuti prosedur-prosedur dalam artikel 10 dari konvensi, dalam annex terperinci daftar produk-produk. Pihak-pihak yang tidak termasuk dalam Annex sehubungan dengan prosedur tersebut harus melarang, dalam waktu satu tahun sejak Annex tersebut menjadi efektif, impor produk-produk tersebut dari negara manapun yang bukan pihak dari protokol ini. 4bis Dalam waktu 5 tahun dari tanggal berlakunya paragraf ini, pihak-pihak harus menentukan kemungkinan untuk melarang atau membatasi, dari negara-negara manapun yang bukan pihak dari protokol ini, impor dari produk-produk yang diproduksi dengan, tetapi tidak mengandung zat-zat yang dikendalikan yang termasuk dalam Annex B. Jika telah ditentukan bahwa memungkinkan, pihak-pihak harus, mengikuti prosedur-prosedur pada artikel dalam konvensi, dalam Annex terperinci daftar produk-produk tersebut. Pihak-pihak yang tidak termasuk dalam Annex tersebut sesuai dengan prosedur tersebut harus melarang atau membatasi, dalam waktu satu tahun setelah Annex tersebut menjadi efektif, impor dari produksi tersebut dari negara bagian manapun yang bukan pihak dari negara manapun yang bukan dari protokol ini. 4ter Dalam waktu 5 tahun dari tanggal berlakunya paragraf ini, pihak-pihak harus menentukan kemungkinan untuk melarang atau membatasi, dari negara-negara manapun yang bukan pihak dari protokol ini, impor dari produk-produk yang diproduksi dengan, tetapi tidak mengandung zat-zat PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA yang dikendalikan yang termasuk dalam kelompok II Annex C. Jika telah ditentukan bahwa memungkinkan, pihak-pihak harus, mengikuti prosedur-prosedur dalam artikel 10 dari Konvensi, dalam Annex terperinci daftar produk-produk tersebut. Pihak-pihak yang tidak termasuk dalam Annex sehubungan dengan prosedur tersebut harus melarang atau membatasi, dalam waktu satu tahun setelah Annex tersebut menjadi efektif, impor dari produk-produk tersebut dari negara manapun yang bukan pihak dari protokol ini. 5. Setiap pihak mengambil langkah yang paling mudah dilakukan untuk mengurangi ekspor ke negara manapun yang bukan pihak untuk protokol ini baik teknologi untuk memproduksi dan untuk menggunakan zat-zat yang dikendalikan tersebut (dalam Annex A & B dan kelompok II Annex C). 6. Setiap pihak harus mengulang pemberian subsidi baru, bantuan, kredit-kredit, jaminan-jaminan atau program-program asuransi untuk ekspor ke negara yang bukan pihak dari protokol untuk produk-produk, peralataan, pabrik-prabik atau teknologi yang akan memfasilitaskan produksi dari zat-zat yang dikendalikan (dalam Annex A & B serta kelompok II dari Annex C). 7. Paragraf & tidak harus diberlakukan pada produk-produk, perlengkapan, pabrik-pabrik atau teknologi yang mengembangkan pengurangan, pengambilan kembali, daur ulang atau perusakaan zat-zat yang dikendalikan, pengembangan zat-zat alternatif-alternatif, atau menunjang penurunan emisi dari zat-zat yang dikendalikan (dalam Annex A dan B serta kelompok II dari Annex C). 8. Di luar ketetapan dalam artikel ini, impor-impor yang ditujukan untuk paragraf 1, 1 bis, 3, 3 bis (dan) 4, serta 4 bis dan ekspor mengacu pada paragraf 2 dan 2 bis (dan ekspor-ekspor yang diterima kepada yang termasuk dalam paragraf 1 sampai 4 ter dari artiklel ini) mungkin dapat diizinkan, dari atau untuk, setiap negara yang bukan pihak dari protokol ini. Jika negara itu ditentukan, dalam pertemuan para pihak, yang akan dipenuhi oleh artikel 2, artikel 2A sampai 2E, (artikel 2G) dan artikel ini, data (telah) dikirim kepada yang terpengaruh oleh yang tercantum dalam artikel 7. 9. Untuk tujuan-tujuan dari artikel ini, ketentuan "negara yang bukan pihak dari prokol ini" harus termasuk, mengenai zat-zat yang dikendalikan, negara atau Organisasi Integrasi Ekonomi Regional yang tidak disetujui untuk terikat dengan langkah-langkah pengendalian dalam pengaruhnya terhadap zat-zat tersebut. 10. Pada tanggal 1 Januari 1996, pihak-pihak harus mempertimbangkan apakah akan merugikan protokol ini untuk mengembangkan langkah-langkah dalam artikel ini dalam melakukan perdagangan zat-zat yang dikendalikan yang PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA termasuk dalam kelompok 1 Annex C dan Annex E dengan negara yang bukan pihak dari protokol ini. ARTIKEL 5 : SITUASI KHUSUS NEGARA BERKEMBANG 1. Setiap pihak termasuk negara berkembang dan yang tingkat konsumsi yang dihitung setiap tahun untuk zat-zat yang dikendalikan yang termasuk dalam Annex A lebih kecil dari 0,3 Kg per kapita sejak tanggal berlakunya protokol ini, atau kapan saja sesudah itu (dalam 10 tahun dari tanggal berlakunya protokol) sampai 1 Januari 1999, harus, untuk memenuhi kebutuhan dasar domestik, berhak memperlambat 10 tahun dalam memenuhi langkah-langkah pengendalian yang ada dalam artikel 2A sampai dengan 2E (paragraf 1 sampai 4 dari artikel 2 yang menyatakan bahwa 10 tahun sesudahnya dan ditetapkan dalam paragraf ini). Bagaimanapun, pihak tersebut harus tidak melebihi tingkat konsumsi tahunannya yang dihitung sebesar 0,3 Kg perkapita. Setiap pihak harus ditujukan untuk menggunakan rata-rata tingkat konsumsi tahun yang diperhitungkan untuk periode tahun 1995 sampai 1997 atau dengan perhitungan tingkat konsumsi sebesar 0,3 Kg per kapita, meskipun lebih rendah, sebagai dasar pemenuhan langkah pengendalian. Menetapkan bahwa amandemen selanjutnya untuk penyesuaian-penyesuaian atau amandemen yang disetujui pada pertemuan kedua para pihak di London, 29 Juni 1990, harus diterapkan terhadap pihak-pihak yang termasuk dalam paragraf ini setelah dilakukan peninjauan untuk paragraf 8 dalam artikel ini telah ditetapkan dan harus berdasarkan pada kesimpulan dari peninjauan tersebut. 1bis Pihak-pihak harus, mempertimbangkan peninjauan yang didasarkan pada paragraf 8 dari artikel ini, pengkajian-pengkajian yang dibuat sesuai dengan artikel 6 dan informasi lainnya yang sesuai, yang diputuskan pada tanggal 1 Januari 1996, melalui prosedur yang ditetapkan di dalam paragraf 9 artikel 2: (a) Berkenaan dengan paragraf 1 sampai 6 artikel 2F, sebagai tahun acuan, sebagai tahap awal, jadwal pengaturan dan tanggal penghapusan untuk konsumsi zat-zat yang dikendalikan yang termasuk dalam kelompok I Annex C akan digunakan oleh pihak-pihak yang termasuk dalam paragraf 1 dari artikel ini. (b) Berkenaan dengan artikel 2G, sebagai tanggal dilakukannya penghapusan untuk produksi dan konsumsi zat yang dikendalikan yang termasuk dalam kelompok II Annex C akan digunakan oleh pihak-pihak yang termasuk dalam paragraf 1 pada artikel ini; dan (c) Berkenaan dengan artikel 2H, sebagai tahun acuan, tingkat awal dan jadwal pengaturan untuk konsumsi dan produksi dari zat-zat yang dikendalikan yang termasuk dalam Annex E akan digunakan oleh pihak-pihak yang termasuk dalam paragraf 1 dari artikel ini. 2. Pihak-pihak menyediakan fasilitas untuk akses untuk zat-zat pengganti yang aman terhadap lingkungan dan teknologi untuk pihak-pihak yang merupakan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA negara-negara yang sedang berkembang dan membantu mereka untuk menggunakan alternatif-alternatif tersebut.] 3. Pihak-pihak menyediakan fasilitas untuk mendapat bantuan atau subsidi bilateral atau multilateral, sumbangan, kredit-kredit, jaminan-jaminan atau program-program asuransi untuk pihak-pihak yang merupakan negara-negara yang sedang berkembang untuk menggunakan teknologi alternatif dan produk pengganti. 2. Walaupun begitu, setiap pihak yang termasuk dalam paragraf 1 dari artikel ini baik tingkat konsumsi tahunan dari zat-zat dikendalikan yang termasuk dalam annex B sebesar 0,2 kg per kapita. 3. Ketika melaksanakan langkah-langkah pengendalian yang tertera dalam dalam pada artikel 2A sampai dengan 2E, setiap pihak yang termasuk dalam paragraf 1 pada artikel ini harus ditujukan untuk menggunakan: (a) Untuk zat-zat yang dikendalikan yang termasuk dalam Annex A, baik rata-rata dari tingkat konsumsi tahun yang dihitung untuk periode 1995 sampai dengan 1997 atau tingkat konsumsi yang dihitung sebesar 0,3 Kg per kapita, meskipun lebih rendah, sebagai dasar untuk menetapkan langkah-langkah pengendalian. (b) Untuk zat-zat yang dikendalikan yang termasuk dalam Annex B, tingkat rata-rata dari konsumsi yang dihitung untuk periode 1998 sampai dengan 2000 atau tingkat konsumsi yang dihitung sebesar 0,2 Kg per kapita, walaupun lebih rendah, sebagai dasar untuk menetapkan langkah-langkah pengendalian yang harus dipenuhi. 4. Jika pihak yang termasuk dalam paragraf 1 dari artikel ini, pada saat sebelum langkah-langkah pengendalian untuk artikel 2A sampai 2E (artikel 2A sampai 2H) yang harus diikuti diterapkan padanya, tidak bisa mendapatkan pasokan yang cukup untuk bahan-bahan yang dikendalikan, hal ini harus diberitahukan ke sekretariatan. Sekretariat kemudian akan menyerahkan salinan pemberitahuan tersebut pada pihak-pihak, yang harus mempertimbangkan masalah tersebut pada pertemuan berikutnya, dan memutuskan tindakan cocok apa yang harus diambil. 5. Dalam mengembangkan kapasitas untuk memenuhi kewajiban para pihak yang termasuk dalam paragraf 1 dari artikel ini, untuk memenuhi langkah-langkah pengendalian yang telah ditetapkan dalam artikel 2A sampai 2E, dan setiap langkah pengendalian dalam artikel 2F sampai 2H yang telah diputuskan sesuai paragraf 1 bis dari artikel ini, dan implementasi dari pihak yang sama akan tergantung dari implementasi yang efektif dari kerjasama keuang seperti yang telah ditentukan dalam artikel 10 dan alih teknologi pada artikel 10A. 6. Setiap pihak yang termasuk dalam paragraf 1 dari artikel ini dapat, sewaktu-waktu memberitahukan kepada sekretariat dalam bentuk tulisan, akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan dan ternyata tidak bisa menjalankan sebagian PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA atau semua kewajiban-kewajiban yang terlampir pada artikel 2A sampai 2E atau beberapa atau semua kewajiban dalam artikel 2F sampai dengan 2H yang diputuskan sesuai dengan paragraf 1 bis dari artikel ini, dengan tidak dapat melaksanakan artikel 10 dan 10A. Sekretariat kemudian harus menyampaikan pemberitahuan pada pihak-pihak, yang harus mempertimbangkan langkah-langkah untuk menghadapi pertemuan berikutnya, memberi acuan pendahuluan pada paragraf 5 dari artikel ini dan memutuskan langkah yang sesuai yang akan dilakukan. 7. Selama periode antara pemberitahuan dan pertemuan pihak-pihak, dimana langkah-langkah yang tepat yang diharapkan oleh paragraf 6 diatas akan diputuskan, atau untuk periode berikutnya jika pertemuan pihak-pihak juga memutuskan, prosedur-prosedur untuk yang tidak melaksanakan yang ditujukan untuk artikel 8, tidak harus diminta terhadap pihak yang telah diberitahu. 8. Pertemuan para pihak tersebut akan mengulas kembali, tidak lebih dari tahun 1995, situasi para pihak yang berhubung dengan paragraf 1 artikel ini, termasuk pelaksanaan yang efektif dari kerjasama keuangan dan alih teknologi kepada mereka, serta menerima refisi yang mungkin diperlukan sehubungan dengan jadwal dari penerapan langkah pengendalian untuk para pihak-pihak tersebut. 9. Keputusan-keputusan para pihak yang mengacu pada paragraf 4, 6, dan 7 dari artikel ini akan diambil sesuai dengan prosedur yang sama yang dipakai dalam pengambilan keputusan dibawah artikel 10. ARTIKEL 6 : KAJIAN DAN TINJAUAN TENTANG LANGKAH-LANGKAH PENGENDALIAN Pada permulaan tahun 1996 dan paling tidak setiap 4 tahun sesudahnya, pihak-pihak harus mengkaji langkah-langkah pengendalian yang diberikan sesuai dengan yang ditetapkan pada artikel 2 dan artikel 2A sampai dengan 2E, dan situasi yang berkenaan dengan produksi, impor, ekspor dari zat-zat transisi yang termasuk pada kelompok I Annex C (artikel 2A sampai 2H) atas dasar pengetahuan yang memungkinkan, kondisi lingkungan, teknik, dan informasi ekonomi. Paling tidak satu tahun sebelum setiap pengkajian, pihak-pihak harus melakukan panel-panel yang terdiri dari para tenaga ahli yang bermutu dalam bidang yang disebutkan dan menetapkan komposisi serta acuan dari panel panel tersebut. Dalam waktu satu tahun pelaksanaan, panel tersebut akan melaporkan kesimpulan mereka, melalui sekretariat kepada pihak. ARTIKEL 7 : PELAPORAN DATA 1. Setiap pihak harus menyerahkan ke sekretariat, dalam waktu 3 bulan setelah menjadi pihak, data statistik produksinya, impor, dan ekspor masing-masing zat yang dikendalikan yang termasuk Annex A untuk tahun 1996 atau, perkiraan terbaik dari data tersebut jika data aktual tidak memungkinkan. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 2. Setiap pihak harus menyampaikan data statistik ke sekretariat tentang produksi tahunan (dengan data yang terpisah dari jumlah yang dimusnahkan dengan menggunakan teknologi yang akan disetujui oleh pihak-pihak), impor dan ekspor untuk pihak-pihak dan non pihak, secara berurutan, dari zat-zat seperti itu untuk tahun selama mulai akan menjadi pihak dan untuk setiap tahun selanjutnya. Data ini harus diajukan tidak lebih dari sembilan bulan setelah akhir tahun dimana data yang berhubungan tersebut. 2. Setiap pihak harus menyampaikan ke sekretariat data data statistik dari produksi serta ekspor dari setiap zat-zat yang dikendalikan yang termasuk Annex B dan setiap zat-zat transisi yang termasuk dalam kelompok I dari Annex C untuk tahun 1989 atau perkiraan perkiraan terbaik dari data tersebut jika data aktual tidak memadai, tidak lebih dari tiga bulan setelah tanggal provisi ditetapkan dalam protokol yang sehubungan dengan zat-zat yang termasuk dalam Annex B yang berlaku untuk pihak tersebut. 3. Setiap pihak harus menyampaikan data statistik produksi tahunannya ke sekretariat (seperti terdefinisikan pada paragraf 5 dari artikel 1) dan secara terpisah:

Jumlah yang digunakan untuk bahan baku.

Jumlah yang dimusnahkan dengan menggunakan teknologi yang disetujui oleh pihak-pihak.

Impor dan ekspor ke negara pihak dan non pihak. dari setiap zat-zat yang dikendalikan yang termasuk dalam Annex A dan B demikian juga zat-zat transisi yang termasuk dalam kelompok I Annex C, pada tahun dimana perlengkapan-perlengkapan yang berhubungan dengan zat-zat termasuk dalam Annex B telah diberlakukan untuk pihak tersebut dan untuksetiap tahun sesudahnya. Data harus diajukan tidak lebih dari sembilan bulan setelah akhir tahun yang berhubungan data tersebut. 2. Setiap pihak harus menyampaikan ke sekretariat data statistik atas produksinya, impor dan ekspor dari setiap zat-zat yang dikendalikan.

Dalam Annex B dan C untuk tahun 1989

Dalam Annex E untuk tahun 1991 atau perkiraan yang terbaik dari data tersebut jika data tidak memadai, tidak lebih dari tiga bulan setelah tanggal dibuatnya ketetapan dalam protokol atas zat-zat dalam Annex B, C, dan E yang berlaku pada pihak pihak tersebut 3. Setiap pihak harus menyampaikan ke sekretariat data statistik atas produksi tahunannya (seperti terdefinisi dalam paragraf 5 artikel 1) dari setiap zat-zat yang dikendalikan yang terdaftar dalam Annex A, B, C, dan E, juga secara terpisah untuk setiap zat:

Jumlah yang digunakan untuk umpan

Jumlah yang dimusnahkan dengan teknologi dan disetujui oleh pihak

Impor-impor dari, dan ekspor kepada para pihak dan non pihak secara berurutan, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA untuk tahun selama kelengkapan-kelengkapan mengenai zat-zat dalam Annex A, B, C dan E secara berturut-turut berlaku untuk pihak dan untuk setiap tahun selanjutnya. Data harus diajukan tidak lebih dari sembilan bulan setelah akhir tahun dimana data tersebut berhubungan. 3bis Setiap pihak harus menyampaikan ke sekretariat secara terpisah data statistik yang terpisah dari import tahunannya dan eksport setiap zat-zat yang dikendalikan yang terdaftar dalam kelompok II Annex A dan kelompok I Annex C yang telah didaur ulang. 4. Untuk pihak-pihak yang termasuk dalam ketetapan-ketetapan pada paragraf 8 (a) dari artikel 2, syarat-syarat dalam paragraf 1, 2, dan 3 (dalam paragraf 1, 2, dan 3 bis). Dari artikel ini dalam hubungan dengan data statistik import dan eksport akan dapat dipenuhi jika Organisasi Integrasi Ekonomi Regional mau menyediakan data import dan eksport antara organisasi dan negara bagian yang bukan anggotadari organisasi tersebut. ARTIKEL 8 : NON PELAKSANA Pihak-pihak pada pertemuan pertama mereka, harus mempertimbangkan dan menyetujui prosedur-prosedur serta mekanisme institusi untuk menetapkan non-pelaksana dengan ketetapan-ketetapan dari protokol ini dan untuk perlaukuan terhadap pihak-pihak yang akan termasuk dalam non-pelaksanaan. ARTIKEL 9 : PENELITIAN, PENGEMBANGAN, KESADARAN MASYARAKAT DAN PERTUKARAN INFORMASI 1. Pihak-pihak harus bekerjasama, konsisten dengan hukum nasional mereka, peraturan-peraturan dan praktek-praktek serta memperhatikan kebutuhan-kebutuhan negara-negara yang sedang berkembang, dalam memproduksikan secara langsung atau melalui badan internasional yang handal, riset, pengembangan, dan pertukaran informasi dalam hal: (a) Teknologi-teknologi terbaik untuk mengembangkan pertahanan, pengambilan kembali, daur ulang atau pemusnahan zat-zat yang dikendalikan ataupun dalam mengurangi emisi mereka. (b) Alternatif yang mungkin zat-zat yang dikendalikan, untuk produk-produk yang mengandung zat-zat seperti itu serta untuk produk yang dihasilkan daripadanya; dan (c) Biaya-biaya dan keuntungan-keuntungan dari strategi pengendalian yang relevan. 2. Pihak-pihak, secara individual, bersama-sama atau melalui badan internasional yang handal harus bekerjasama dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pengaruh lingkungan yang diakibatkan oleh emisi zat-zat yang dikendalikan dan zat-zat lain yang dapat menipiskan lapisan ozon. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 3. Dalam waktu dua tahun dari berlakunya protokol ini dan setiap dua tahun sesudahnya, setiap pihak harus menyerahkan ke sekretariat ringkasan tentang kegiatan yang telah dilakukan sehubungan artikel ini. ARTIKEL 10 : BANTUAN TEHNIK 1. Pihak-pihak harus memasukkan isi dari ketetapan-ketetapan dalam artikel 4 pada konvensi, dan memperhitungkan kebutuhan-kebutuhan negara yang sedang berkembang, bekerjasama dalam meningkatkan bantuan tehnik untuk memudahkan partisipasi dalam dan implementasi dari protokol ini. 2. Setiap pihak atau penandatangan dari protokol ini boleh mengajukan sebuah permintaan ke sekretariat untuk bantuan teknis, yang bertujuan untuk melaksanakan atau partisipasi dalam protokol ini. 3. Pihak-pihak, pada pertemuan pertama mereka, harus memulai mempertimbangkan dalam memenuhi kewajiban yang telah dicantumkan di artikel 9 dan paragraf 1 dan 2 dari artikel ini, termasuk mempersiapkan rencana-rencana kerja. Dalam rencana kerja tersebut harus memperhatikan secara khusus kebutuhan-kebutuhan dan kondisi negara yang sedang berkembang. Negara-negara dan Organisasi Integerasi Ekonomi Regional yang bukan merupakan pihak dari protokol-protokol seharusnya didorong untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang tercantum dalam rencana kerja. ARTIKEL 10 : MEKANISME KEUANGAN 1. Pihak-pihak harus menetapkan mekanisme untuk keperluan-keperluan untuk kerjasama keuangan dan teknik, termasuk alih teknologi, untuk pihak-pihak yang termasuk dalam paragraf 1 dari artikel 5 dalam protokol ini untuk memungkinkan pemenuhan kebutuhan mereka terhadap langkah-langkah pengendalian sesuai dengan yang tercantum dalam artikel 2A sampai dengan 2E, dan setiap langkah-langkah pengendalian seperti yang tercantum dalam artikel 2F sampai 2H yang telah diputuhkan sesuai dengan paragraf 1 bis dari artikel 5 protokol ini. Mekanisme, konribusi yang mana harus ditambahkan pada pemindahan keuangan lainnya pada pihak yang termasuk dalam paragraf tersebut harus memenuhi semua kenaikkan biaya-biaya yang telah disepakati oleh pihak-pihak dalam hal untuk memungkinkan mereka memenuhi langkah-langkah pengendalian dari protokol ini. Daftar yang menunjukkan kategori kenaikkan biaya-biaya harus diputuskan pada pertemuan para pihak. 2. Mekanisme yang ditetapkan dibawah paragraf 1 harus memuat tentang dana multilateral. Dapat juga memuat arti lain dari kerjasama multilateral, regional, dan bilateral. 3. Dana multilateral harus: (a) Mencapai, berdasarkan bantuan hibah, perizinan yang sesuai keperluan, dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA berdasarkan pada kriteria yang akan diputuskan oleh pihak, kenaikkan biaya-biaya yang disetujui: (b) Fungsi keuangan Clearing House adalah: (i) Membantu pihak yang termasuk dalam paragraf 1 artikel 5, melalui studi-studi untuk negara tertentu dan kerjasama teknik lainnya, untuk mengindentifikasikan kebutuhan mereka dalam bekerjasama. (ii) Memberi fasilitas kerjasama teknik dalam memenuhi kebutuhan yang telah di identifikasi. (iii) Menyalurkan, seperti yang ditetapkan dalam artikel 9, informasi dan materi yang sesuai, serta melakukan seminar, pelatihan-pelatihan dan kegiatan lain yang berhubungan, untuk keuntungan para pihak-pihak yang termasuk negara yang sedang berkembang. (iv) Memberi kesempatan dan memonitor kerjasama multilateral lainnya, regional, dan bilateral lainnya yang memungkinkan untuk pihak-pihak yang termasuk negara yang sedang berkembang. (c) Membiayai jasa sekretariat dana multilateral dan biaya pendukung lainnya yang berhubungan. 4. Dana multilateral harus beroperasi dibawah wewenang dari pihak-pihak yang harus memutuskan keseluruhan kebijaksanaannya. 5. Pihak-pihak harus membentuk komite eksekutif untuk mengembangkan dan memotor pelaksanaan dari kebijaksanan operasional tertentu, panduan-panduan dan pengaturan administrasi; termasuk pembayaran oleh sumber dana, yang bertujuan untuk mencapai sasaran-sasaran dari bantuan multilateral. Komite ekskutif harus melaksanakan tugas-tugas dan tanggung jawabnya, seperti yang tercantum dalam referensi yang telah disetujui oleh para pihak, dengan kerjasama dan bantuan dari bank internasional untuk pembangunan kembali dan pengembangan (world bank), badan PBB untuk program lingkungan hidup (UNEP), atau agen-agen lainnya, tergantung pada lingkup keahlian mereka masing-masing Anggota dari komite ekskutif, yang harus diseleksi atas dasar perwakilan yang seimbang dari pihak-pihak yang termasuk dalam paragraf 1 artikel 5 dan pihak-pihak yang tidak termasuk didalamnya dan harus disetujui oleh para pihak. 6. Bantuan multilateral harus didanai melalui kontribusi dari pihak-pihak yang tidak termasuk dalam paragraf 1 artikel 5 dalam mata uang yang dapat ditukar atau, dalam keadaan tertentu, dalam hal ini dalam bentuk atau dalam mata uang nasional, atas dasar pengkajian skala PBB. Sumbangan-sumbangan bantuan dari pihak-pihak lian harus didorong. Dalam hal kerjasama bilateral dan regional, dapat mencapai prosentase tertentu yang konsisten dengan kriteria-kriteria yang akan dinyatakan oleh keputusan para pihak, yang dipertimbangkan sebagai kontribusi terhadap bantuan multilateral, untuk kerjasama seperti itu disediakan, dengan minimasi: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA (a) Berhubungan erat dengan pemenuhan terhadap ketetapan-ketetapan dalam protokol ini. (b) Menyediakan tambahan sumber dana; dan (c) Mencapai perhitungan kenaikkan biaya yang disetujui. 7. Pihak-pihak harus memutuskan program-program anggaran bantuan multilateral untuk setiap tahun anggaran dan prosentase bantuan-bantuan dari pihak-pihak perorangan. 8. Sumber dana untuk bantuan multilateral harus dibayar dengan persetujuan pihak penerima. 9. Keputusan-keputusan dari pihak yang termasuk dalam artikel ini harus diambil berdasarkan musyawarah sejauh memungkinkan. Jika semua usaha-usaha untuk tercapai musyawarah telah dijalankan dan persetujuan tidak dicapai, keputusan-keputusan harus diterima oleh dua pertiga mayoritas suara dari yang hadir dan ikut memberikan suara, mewakili mayoritas pihak-pihak yang berhubungan dengan paragraf 1 artikel 5 yang hadir dan memberikan suara dan, juga mayoritas pihak-pihak diluar itu yang hadir dan memberikan suara. 10. Mekanisme keuangan yang ditetapkan dalam artikel ini tanpa prasangka pada pengaturan yang akan datang yang mungkin akan dikembangkan berkenaan dengan masalah-masalah lingkungan lainnya. ARTIKEL 10a : ALIH TEKNOLOGI Setiap pihak harus mengambil langkah-langkah praktis, konsisten dengan program-program didukung oleh mekanisme keuangan, untuk memastikan: (a) Bahwa kemungkinan terbaik, adalah zat-zat pengganti yang aman bagi lingkungan dan teknologi yang dapat dipindahkan dengan mudah pada pihak-pihak yang termasuk dalam paragraf 1 artikel 5; dan (b) Bahwa pemindahan pemindahan yang mengacu pada subparagraf (a) terjasi secara terbuka dan kondisi yang paling baik. ARTIKEL II : PERTEMUAN PARA PIHAK 1. Para pihak harus melaksanakan secara berkala. Sekretariat harus melaksanakan pertemuan para pihak yang pertama tidak boleh lebih dari satu tahun setelah tanggal berlakunya protokol ini dan bersamaan dengan pertemuan dari konferensi para pihak untuk konvensi, jika pertemuan berikutnya dijadwalkan pada periode-periode itu. 2. Pertemuan para pihak berikutnya harus diselenggarakan, kecuali pihak-pihak memutuskan lain, bersamaan dengan pertemuan konferensi para pihak dari konvensi. Pertemuan para pihak diluar yang biasa harus diselenggarakan pada lain PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA waktu sesuai dengan yang dibutuhkan oleh para pihak, atau sesuai permintaan tertulis dari para pihak, yang dilaksanakan dalam waktu enam bulan dari saat permintaan disampaikan oleh sekretariat dan harus didukung paling sedikit 1/3 bagian dari para pihak. 3. Para pihak pada pertemuan pertama mereka harus: (a) Menyetujui berdasarkan musyawarah prosedur-prosedur untuk pertemuan; (b) Menerima berdasarkan musyawarah peraturan keuangan yang mengacu pada paragraf 2 artikel 13. (c) Menetapkan panel-panel dan menentukan referensi yang mengacu pada artikel 6. (d) Mempertimbangkan dan menyetujui prosedur-prosedur dan mekanisme institusi yang yang ada dalam artikel 8; dan (e) Memulai persiapan rencana kerja sesuai paragraf 3 dari artikel 10.* 4. Fungsi-fungsi dari pertemuan protokol ini adalah: (a) Meninjau kembali pelaksanaan protokol ini; (b) Memutuskan untuk setiap penyesuaian atau pengurangan-pengurangan yang mengacu pada paragraf 9 artikel 2; (c) Memutuskan setiap penambahan pada, penempatan atau pemindahan Annex untuk zat-zat dan pada langkah-langkah pengendalian sehubungan dengan paragraf 10 artikel 2. (d) Menetapkan, bila perlu, panduan-panduan atau prosedur untuk pelaporan informasi yang seperti yang ditetapkan dalam artikel 7 dan paragraf 3 artikel 9. * Artikel 10 dalam pertanyaan, adalah protokol asli yang diangkat pada tahun 1987. (e) Melakukan peninjauan ulang permintaan-permintaan untuk bantuan teknik yang diajukan menurut paragraf 2 artikel 10; (f) Melakukan peninjauan ualang laporan-laporan yang disiapkan oleh sekretariat sesuai dengan subparagraf (c) artikel 12; (g) Mengkaji, sesuai dengan artikel 6, langkah-langkah pengendalian dan situasi berkenaan dengan zat-zat transisi (diberikan sesuai dalam artikel 2). (h) Mempertimbangkan dan menerima apabila diperlukan, proposal-proposal untuk amandemen dari protokol ini atau untuk setiap Annex dan untuk Annex yang baru. (i) Mempertimbangkan dan menerima anggaran-anggaran untuk melaksanakan protokol ini; dan (j) Mempertimbangkan dan mengambil tindakan langkah-langkah tambahan yang mungkin diperlukan dalam mencapai tujuan dari protokol ini. 5. Perserikatan Bangsa Bangsa, agen-agen khususnya dan Badan Energi Atom Internasional seperti juga negara-negara yang bukan pihak dari protokol ini, memungkinkan untuk diwakili pada pertemuan pihak sebagai pengamat. Setiap organisasi atau agen, baik nasional atau internasional, pemerintah atau bukan pemerintah, yang ahli dalam perlindungan lapisan ozon yang telah diinformasikan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ke sekretariat tentang keinginannya untuk diwakili pada pertemuan para pihak sebagai pengamat mungkin dapat diperbolehkan, kecuali jika sekurang-kurangnya 1/3 dari para pihak yang datang berkeberatan. Hak dan partisipasi para pengamat diatur berdasarkan aturan dalam prosedur yang dibuat oleh para pihak. ARTIKEL 12 : SEKRETARIAT Untuk tujuan-tujuan protokol ini, sekretariat harus: (a) Mengatur untuk dan melayani pertemuan-pertemuan pihak seperti yang diatur dalam artikel 11; (b) Menerima dan menyediakan, sesuai permintaan pihak, data seperti yang dinyatakan dalam artikel 7; (c) Mempersiapkan dan menyalurkan secara berkala laporan-laporan kepada para pihak yang diterima sesuai dengan artikel 7 dan 9; (d) Mencatat pihak-pihak yang menyampaikan permintaan-permintaan untuk bantuan teknik yang diterima sesuai dengan artikel 10 sehingga dapat memberikan fasilitas untuk bantuan tersebut; (e) Mendorong non pihak untuk menghadiri pertemuan-pertemuan para pihak sebagai pengamat dan untuk bertindak menurut ketetapan protokol ini; (f) Menyediakan, secara tepat, informasi dan permintaan-permintaan yang berkenaan dengan sub paragraf (c) dan (d) untuk pengamat non pihak; dan (g) Menjalankan fungsi-fungsi lainnya untuk pencapaian tujuan-tujuan protokol seperti yang mungkin ditunjukan oleh para pihak. ARTIKEL 13 : KETETAPAN-KETETAPAN KEUANGAN 1. Bantuan-batuan dana dibutuhkan untuk menjalankan protokol ini, termasuk dalam mengoperasikan sekretariat yang berhubung dengan protokol ini, harus dibebankan secara ekslusif kontribusi para pihak. 2. Para pihak, pada pertemuan pertama mereka, harus menerima secara musyawarah aturan keuangan untuk melaksanakan protokol ini. *. Bagian yang dicetak tebal tidak akan ditetapkan sampai amendemen Copenhagen mempunyai kekuatasn hukum. ARTIKEL 14 : HUBUNGAN PROTOKOL DENGAN KONVENSI Selain dari yang disediakan dalam protokol ini, ketetapan dalam konvensi yang berhubungan dengan protokol ini harus diterapkan pada protokol ini. ARTIKEL 15 : PENANDATANGANAN Protokol ini harus terbuka untuk penandatanganan oleh negara-negara dan oleh Organisasi Integrasi Ekonomi Regional di Montreal pada tanggal 16 September 1987 di Ottawa dari 17 September 1987 dan sampai 16 Januari 1988, dan di kantor pusat Perserikatan Bangsa Bangsa di New York dari tanggal 17 Januari 1988 sampai 15 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA September 1988. ARTIKEL 16 : MULAI BERLAKUNYA 1. Protokol ini harus mulai berlaku pada tangal 1 Januari 1989, menyediakan paling sedikit sebelas instrumen ratifikasi, penerimaan, pengakuan dari protokol atau penerimaan dan telah dicatatkan oleh negara-negara atau Organisasi Integrasi Ekonomi Regional yang mewakili sekurang-kurangnya dua pertiga dari perkiraan total konsumsi global tahun 1986 zat-zat yang dikendalikan, dan ketetapan-ketepan pada paragraf 1 artikel 17 dari konvensi telah dipenuhi. Dalam keadaan dimana kondisi ini belum tercapai sesuai dengan tanggal yang ditentukan, protokol baru akan berlaku pada hari ke-19 setelah tanggal dimana kondisi tersebut telah tercapai. 2. Untuk tujuan-tujuan pada paragraf 1, instrumen-instrumen yang telah dilaporkan oleh Organisasi Integrasi Ekonomi Regional tidak akan dihitung sebagai tambahan pada negara negara yang menjadi anggota dari organisasi tersebut. 3. Setelah berlakunya protokol ini, setiap negara atau Organisasi Integrasi Ekonomi akan menjadi pihak setelah hari ke-19 setelah tanggal pelaporan mengenai ratifikasi, penerimaan, persetujuan dan pengakuan. ARTIKEL 17 : PARA PIHAK YANG BERGABUNG SETELAH MASA BERLAKU Yang menjadi pokok dari artikel 5, adalah setiap negara atau Organisasi Integrasi Ekonomi Regional yang akan menjadi pihak dari protokol ini setelah tanggal berlakunya, harus memenuhi kewajiban-kewajiban dalam artikel 2, begitu juga dengan artikel 2A sampai 2E (artikel 2A sampai dengan 2H) dan artikel 4, yang diberlakukan pada tanggal dimana negara-negara dan Organisasi Integrasi Ekonomi Regional akan menjadi pihak pada tanggal berlakunya protokol. ARTIKEL 18 : PEMESANAN Tidak ada pemesanan yang mungkin dinuat untuk protokol ini. ARTIKEL 19 : PENARIKAN Untuk tujuan dari protokol ini, ketetapan-ketetapan pada artikel 19 dari konvensi yang berhubungan dengan penarikan harus diberlakukan, kecuali berkenaan dengan pihak-pihak yang termasuk dalam paragraf 1 artikel 5. Setiap pihak dapat keluar dari protokol ini dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada depositary setiap saat setelah empat tahun melaksanakan kewajiban-kewajiban yang disebutkan dalam paragraf 1 sampai dengan 4 dalam artikel 2. Setiap penarikan diri harus baru akan ditindak lanjuti setelah lewat 1 tahun dari tanggal penerimaannya oleh depositary, atau setelah tanggal tersebut yang mungkin sesuai dengan catatan pada surat penarikan diri. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ARTIKEL 19 : PENARIKAN Setiap pihak boleh keluar dari protokol ini dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada depositary setiap saat setelah empat tahun melaksanakan kewajiban sesuai dengan yang tercantum pada paragraf 1 dari artikel 2A. Setiap penarikan akan ditindak lanjuti setelah 1 tahun dari tanggal penerimaannya di depositary atau setelah tanggal tersebut sesuai dengan catatan yang ada pada surat penarikan diri. ARTIKEL 20 : TEKS OTENTIK Protokol yang asli, yaitu teks dalam bahasa Arab, Cina, Inggris, Perancin, Rusia dan Spanyol adalah juga asli harus disimpan oleh sekjen Perserikatan Bangsa Bangsa. MENYAKSIKAN PENANDATANGANAN, TAHU AKAN AKIBAT-AKIBATNYA, TELAH MENANDATANGANI PROTOKOL INI. DILAKUKAN DI MONTREAL, HARI KE-16 BULAN SEPTEMBER INI, 1987. Annex A Zat yang dikendalikan

KELOMPOK ZAT POTENSI PENIPISAN OZON */

Kelompok I CFCl3 (CFC-11) 1.0 CF2Cl2 (CFC-12) 1.0 C2F2Cl3 (CFC-113) 0.8 C2F4CL2 (CFC-114) 1.0 C2F5Cl (CFC-115) 0.6

KELOMPOK ZAT POTENSI PENIPISAN OZON */

Kelompok II CF2BrCl (Halon-1211) 3.0 CF3Br (Halon-1301) 10.0 C2F4Br2 (Halon-2404) 6.0

*/ Potensi penipisan ozon ini diperkirakan berdasarkan pada pengetahuan yang ada dan akan diulas dan ditinjau kembali secara periodik. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Annex B Zat-zat yang dikendalikan

Kelompok Zat Potensi Penipisan ozon

Kelompok I CF3Cl (CFC-13) 1.0 C2FCl5 (CFC-111) 1.0 C2F2Cl4 (CFC-112) 1.0 C3FCl7 (CFC-211) 1.0 C3F3Cl6 (CFC-212) 1.0 C3F3Cl5 (CFC-213) 1.0 C3F4Cl4 (CFC-214) 1.0 C3F5Cl3 (CFC-215) 1.0 C3F6Cl2 (CFC-216) 1.0 C3F7Cl (CFC-217) 1.0 Kelompok II CC14 Karbon tetraklorida 1.1 Kelompok III C2H3Cl3*1,1,1-triklorotan 0.1 (methil kloroform)

• Formula ini tidak mengacu pada 1,1,2-trichlorocthane. Annex C Zat-zat yang dikendalikan

Kelompok Zat-zat jumlah isomer Potensi penipisanOzon

Kelompok I CHFCl2 (HCFC-21) 0.04 CHF2Cl2 (HCFC-22) 0.055 CH2FCl (HCFC-31) 0.02 CH2FCl4 (CCF-121) 0.01-0.04 C2HF2Cl3 (HCF-122) 0.02-0.08 C2HF3Cl2 (JCFC-123) 0.02-0.06 CHCl2CF3 (HCFC-123)

0.02 C2HF4Cl (HCFC-124) 0.02-0.04 CHFClCF3 (HCFC-124)

0.02-0.04 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA C2H2FCl3 (HCFC-131) 0.007-0.05 C2H2F2Cl2 (HCF-132) 0.008-0.05 C2H2F3Cl (HCFC-123) 0.02-0.06 C2H3FCl2 (HCFC-141) 0.005-0.07 CH3FCl2 (HCFC-141b)

0.11 C2H3F2Cl (HCFC-142) 0.008-0.07 CH3CFCl (HCFC-142b)

0.11 C2H4FCl (HCFC-151) 0.003-0.005 C3HFCl6 (HCFC-221) 0.015-0.07 C3HF2Cl5 (HCFC-222) 0.01-0.09 C2HF3C4 (HCFC-223) 0.01-0.08 C3HF4Cl3 (HCFC-224) 0.01-0.09 C3HF5Cl2 (HCFC-225) 0.02-0.07 CF3CF2CHCL2 (HCFC-225CA)

0.025 CF2ClCF2CHClF (HCFC-225cb)

0.033 C3HF6Cl (HCFC-226) 0.02-0.10 C3H2FCl5 (HCFC-231) 0.05-0.09 C3H2F2Cl4 (HCFC-232) 0.008-0.10 C3H2F3Cl3 (HCFC-233) 0.007-0.23 C2H2F4Cl2 (HCFC-234) 0.01-0.28 C3H2F5Cl (HCFC-235) 0.03-0.52 C3H3FCl4 (HCFC-241) 0.004-0.09 C3H3F2Cl3 (HCFC-242) 0.005-0.13 C3H3F3Cl2 (HCFC-243) 0.007-0.12 C3H3F4Cl (HCFC-244) 0.009-0.14 C3H4FCl3 (HCFC-251) 0.001-0.01 C3H4F2Cl2 (HCFC-252) 0.005-0.04 C3H4F3Cl (HCFC-253) 0.003-0.04 C3H5FCl2 (HCFC-261) 0.002-0.02 C3H5F2Cl (HCFC-262) 0.002-0.02 C3H6FCl (HCFC-271) 0.001-0.03 Kelompok 2 CHFBr2 1.00 CHF2Br (HBFC-22Bl) 0.74 CH2FBr 0.73 C2HFBr4 0.3-0.8 C2HFBr3 0.5-1.8 C2HF3Br2 0.4-1.6 C2HF4Br 0.7-1.2 C2H2FBr3 0.1-1.1 C2H2F2Br2 0.2-1.5 C2H2F3Br 0.7-1.6 C2H2FBr2 0.1-1.7 C2H3F2Br 0.2-1.1 C2H4FBr 0.07-0.1 C3HFBr6 0.3-1.5 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA C3HF2Br5 0.2-1.9 C3HF3Br4 0.3-1.9 C3HF4Br3 0.5-2.2 C3HF5Br2 0.9-2.0 C3HF6Br 0.7-3.3 C3H2FBr5 0.1-1.9 C3H2F2Br3 0.2-2.1 C3H2F3Br3 0.2-5.6 C3H2F4Br2 0.3-7.5 C3H2F5Br 0.9-1.4 C3H3FBr4 0.08-1.9 C3H3F2Br3 0.1-3.1 C3H3F3Br2 0.1-2.5 C3H3F4Br 0.3-4.4 C3H4FBr3 0.03-0.3 C3H4F2Br2 0.1-1.0 C3H4F3Br 0.07-0.8 C3H5FBr2 0.04-0.4 C3H5F2Br 0.07-0.8 C3H6FBr 0.02-0.7

Keterangan dari Annex C : * Dimana sebuah jarak dari ODPs nilai paling tinggi dalam jarak itu akan digunakan untuk tujuan-tujuan dari protokol-protokol ODPs didaftarkan sebagai nilai tunggal yang telah ditetapkan dari kalkulasi berdasarkan pengukuran lab. itu didaftarkan sebagai pikiran-pikiran dan kurang pasti. Jarak menyinggung pada kelompok isomer-isomer nilai teratas adalah perkiraan dari ODP isomer dengan ODP terendah. **. Mengidentifikasi zat-zat yang paling aktif dengan nilai ODP yang terdaftar terhadap mereka yang digunakan untuk tujuan dari protokol.