PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PEMERINTAH

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 2015

TENTANG

PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PEMERINTAH

TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, perlu

menetapkan Keputusan Presiden tentang Program

Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2015;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234);

1. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

MEMUTUSKAN : …

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PROGRAM

PENYUSUNAN PERATURAN PEMERINTAH TAHUN 2015.

PERTAMA : Menetapkan 151 (seratus lima puluh satu) Rancangan

Peraturan Pemerintah sebagaimana terlampir sebagai

Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2015.

KEDUA : Program Penyusunan Peraturan Pemerintah

sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA

ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

KETIGA : Pemrakarsa melaporkan perkembangan realisasi

penyusunan Peraturan Pemerintah sebagaimana

dimaksud dalam Diktum PERTAMA setiap triwulan

kepada Menteri Hukum dan HAM.

KEEMPAT : Menteri melakukan verifikasi atas laporan perkembangan

realisasi penyusunan Peraturan Pemerintah dari

Pemrakarsa untuk disampaikan kepada Presiden.

KELIMA : Perubahan Program Penyusunan Peraturan Pemerintah

sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA

dilakukan atas persetujuan Presiden.

KEENAM : ...

KEENAM : Pemrakarsa dapat mengajukan Rancangan Peraturan

Pemerintah di luar Program Penyusunan Peraturan

Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum

PERTAMA berdasarkan:

• kebutuhan Undang-Undang; atau

• Putusan Mahkamah Agung.

KETUJUH : Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah

berdasarkan kebutuhan Undang-Undang sebagaimana

dimaksud dalam huruf a Diktum KEENAM berkaitan

dengan:

• keadaan tertentu yang mendesak untuk dibentuknya

Peraturan Pemerintah;

• kebutuhan Peraturan Pemerintah tertentu yang

selalu dibentuk setiap tahun; atau

• pengajuan Peraturan Pemerintah yang didasarkan

pada fleksibilitas pembentukannya yang terdiri atas:

1. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang

Penyertaan Modal Negara; dan

1. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Jenis

dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak.

KEDELAPAN : Pengajuan Rancangan Peraturan Pemerintah di luar

Program Penyusunan Peraturan Pemerintah kepada

Menteri Hukum dan HAM dilakukan setelah

mendapatkan izin prakarsa dari Presiden.

KESEMBILAN : ...

KESEMBILAN : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 29 April 2015

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan,

ttd.

Bistok Simbolon