PENETAPAN KEANGGOTAAN INDONESIA PADA

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 2012

TENTANG

PENETAPAN KEANGGOTAAN INDONESIA PADA

CONSUMERS INTERNATIONAL (KONSUMEN INTERNASIONAL)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan perlindungan

konsumen dan kerja sama dengan organisasi

konsumen internasional, Indonesia perlu menjadi anggota pada Consumers International (Konsumen

Internasional);

• bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di-

maksud pada huruf a, perlu menetapkan Keanggotaan Indonesia pada Consumers International dimaksud

dengan Keputusan Presiden;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang

Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);

1. Keputusan …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

1. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1999 tentang

Keanggotaan Indonesia dan Kontribusi Pemerintah

Indonesia pada Organisasi-organisasi Internasional;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENETAPAN

KEANGGOTAAN INDONESIA PADA CONSUMERS

INTERNATIONAL (KONSUMEN INTERNASIONAL).

PERTAMA : Menetapkan keanggotaan Indonesia pada Consumers International (Konsumen Internasional).

KEDUA : Pelaksanaan penetapan keanggotaan sebagaimana

dimaksud dalam Diktum PERTAMA tunduk pada ketentuan konstitusi Consumers International (Konsumen

Internasional).

KETIGA : Segala biaya yang timbul dari keanggotaan Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA,

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara.

KEEMPAT : …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

KEEMPAT : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 5 Maret 2012

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat

Sekretariat Kabinet,

Agus Sumartono, S.H., M.H.