Pasal 17

(1) Pembiayaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan secara nasional

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

(2) Pembiayaan pengelolaan infomasi administrasi kependudukan di provinsi

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

PRESIDEN

(3) Pembiayaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan di kabupaten

dan kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.