Pasal 40

(1) Instansi pemerintah wajib :

a.memaksimalkan penggunaan barang/jasa hasil produksi dalam negeri, termasuk rancang bangun dan perekayasaan nasional dalam pengadaan barang/jasa;

b.memaksimalkan penggunaan penyedia barang/jasa nasional; c.memaksimalkan penyediaan paket-paket pekerjaan untuk usaha kecil termasuk koperasi kecil serta kelompok masyarakat.

(2)Kewajiban instansi pemerintah sebagaimana disebutkan dalam ayat

(1) dilakukan pada setiap tahapan pengadaan barang/jasa mulai

dari persiapan sampai dengan penyelesaian perjanjian/kontrak.

(3)Dalam perjanjian wajib mencantumkan persyaratan penggunaan :

a.Standar Nasional Indonesia (SNI) atau standar lain yang berlaku dan/atau standar internasional yang setara yang ditetapkan oleh instansi terkait yang berwenang; b.produksi dalam negeri sesuai dengan kemampuan industri nasional; c.tenaga ahli dan/atau penyedia barang/jasa dalam negeri.

Bagian Kedua Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai dengan Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri