Pasal 27

(1)Peserta pemilihan penyedia barang/jasa yang merasa dirugikan,

baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan peserta lainnya, dapat mengajukan surat sanggahan kepada pengguna barang/jasa apabila ditemukan: a.penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa; b.rekayasa tertentu sehingga menghalangi terjadinya

persaingan yang sehat; c.penyalahgunaan wewenang oleh panitia/pejabat pengadaan dan/atau pejabat yang berwenang lainnya; d.adanya unsur KKN di antara peserta pemilihan penyedia barang/jasa; e.adanya unsur KKN antara peserta dengan anggota panitia/ pejabat pengadaan dan/atau dengan pejabat yang berwenang lainnya.

(2)Pengguna barang/jasa wajib memberikan jawaban selambat-

lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak surat sanggahan diterima.

(3)Apabila penyedia barang/jasa tidak puas terhadap jawaban

pengguna barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka dapat mengajukan surat sanggahan banding.

(4)Surat sanggahan banding disampaikan kepada Menteri/Panglima

TNI/Kepala Polri/Pemimpin Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota/ Dewan Gubernur BI/Pemimpin BHMN/Direksi BUMN/BUMD selambat- lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya jawaban atas sanggahan tersebut.

(5)Menteri/Panglima TNI/Kepala Polri/Pemimpin Lembaga/Gubernur/

Bupati/Walikota/Dewan Gubernur BI/Pemimpin BHMN/ Direksi BUMN/BUMD wajib memberikan jawaban selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja sejak surat sanggahan banding diterima.

(6)Proses pemilihan penyedia barang/jasa tetap dilanjutkan tanpa

menunggu jawaban atas sanggahan banding.

(7)Apabila sanggahan banding ternyata benar, maka proses pemilihan

penyedia barang/jasa dievaluasi kembali atau dilakukan proses pemilihan ulang, atau dilakukan pembatalan kontrak.

(8)Setiap pengaduan harus ditindaklanjuti oleh instansi/

pejabat yang menerima pengaduan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf Kedua Pelelangan/Seleksi Ulang