SATUAN TUGAS PENANGANAN KASUS WARGA NEGARA INDONESIA/

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 TAHUN 2012

TENTANG

SATUAN TUGAS PENANGANAN KASUS WARGA NEGARA INDONESIA/

TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI

YANG TERANCAM HUKUMAN MATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan perlindungan

Warga Negara Indonesia/Tenaga Kerja Indonesia di luar

negeri, Presiden telah menetapkan Keputusan Presiden

Nomor 17 Tahun 2011 tentang Satuan Tugas

Penanganan Kasus Warga Negara Indonesia/Tenaga

Kerja Indonesia di Luar Negeri yang Terancam

Hukuman Mati, yang masa tugasnya berakhir pada

tanggal 7 Januari 2012;

• bahwa keberadaan Satuan Tugas Penanganan Kasus

Warga Negara Indonesia/Tenaga Kerja Indonesia di Luar

Negeri yang Terancam Hukuman Mati tersebut masih

diperlukan, tetapi perlu dilakukan perubahan mengenai

rincian tugas dan susunan keanggotaannya;

• bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Keputusan Presiden tentang Satuan Tugas

Penanganan Kasus Warga Negara Indonesia/Tenaga

Kerja Indonesia di Luar Negeri yang Terancam

Hukuman Mati;

Mengingat ...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

1. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang

Satuan Tugas Penanganan Kasus Warga Negara

Indonesia/Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri yang

Terancam Hukuman Mati;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG SATUAN TUGAS

PENANGANAN KASUS WARGA NEGARA INDONESIA/

TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI YANG

TERANCAM HUKUMAN MATI.

PERTAMA : Membentuk Satuan Tugas Penanganan Kasus Warga

Negara Indonesia/Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

yang Terancam Hukuman Mati, yang selanjutnya dalam

Keputusan Presiden ini disebut Satgas.

KEDUA : Satgas sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA,

bertugas :

• Melanjutkan pemberian advokasi dan bantuan hukum

serta memantau hasilnya sehingga Warga Negara

Indonesia/Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri yang

terancam hukuman mati mendapat bantuan dan

pendampingan hukum secara maksimal.

• Menyusun ...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

• Menyusun Standar Operasi Prosedur atau mekanisme

penanganan kasus Warga Negara Indonesia/Tenaga

Kerja Indonesia di luar negeri yang terancam hukuman

mati.

• Menyusun rekomendasi penyempurnaan proses

penyediaan, penempatan, dan perlindungan terhadap

Warga Negara Indonesia/Tenaga Kerja Indonesia di luar

negeri.

• Memberikan informasi yang efektif dan edukatif kepada

masyarakat luas tentang penanganan Warga Negara

Indonesia/Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri yang

terancam hukuman mati.

KETIGA : Satgas sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA,

terdiri atas :

• Pengarah : 1. Menteri Koordinator Bidang

Politik, Hukum dan Keamanan;

1. Menteri Luar Negeri;

2. Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia;

1. Menteri Tenaga Kerja dan

Transmigrasi.

• Ketua : Dr. Maftuh Basyuni, S.H..

• Wakil Ketua : 1. Jenderal Pol. (Purn) Drs. H.

Bambang Hendarso Danuri,

M.M.;

1. Muchtar Arifin, S.H., M.H.

2. Prof. Dr. Alwi Shihab.

• Sekretaris ...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

• Sekretaris : Sutiyono, S.H..

• Wakil Sekretaris : Ahmad Rifai, S.H., M.H..

• Anggota : 1. Humphrey R. Djemat, S.H.,

LL.M;

1. Dra. Yuli Mumpuni Widarso;

2. Drs. Tatang B. Razak, M.B.A.;

3. Dr. Ir. Lisna Yoeliani Poeloengan,

M.S.,M.M.;

1. Dr. Siti Muti’ah Setiawati, M.A.;

2. Drs. Syachwien Adenan;

3. K.H.M. Muzamil Basyuni;

4. K.H. Anang Rizka Masyhadi;

5. Munarso, S.H., M.H., C.N.;

6. Drs. Abdul Wahid Maktub;

7. Fadhly Ahmad Bachmid, M.A.;

8. Ahmad Fauzi Arifin Al-Abbasy;

9. Hindun Anisah, S.H.;

10. Dra. Tati Krisnawaty;

11. dr. Ramon Andrias;

12. Jamaludin;

13. Darwin Aritonang, S.H., M.H.;

14. H. Agus Dwi Handoko, Lc., M.Si.;

15. Mohamad Yunus Affan, S.H.,

M.H.;

1. Ir. Arini Rahyuwati, M.M.

KEEMPAT ...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

KEEMPAT : Dalam pelaksanaan tugasnya, Satgas dibantu oleh Tim

Teknis yang dibentuk oleh Ketua Satgas.

KELIMA : Tata kerja Satgas diatur lebih lanjut oleh Ketua Satgas.

KEENAM : Satgas bertanggung jawab dan melaporkan hasil

pelaksanaan tugasnya kepada Presiden dan/atau melalui

Menteri terkait.

KETUJUH : Dalam melaksanakan tugasnya, Satgas dapat melibatkan

Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian,

pemangku kepentingan, akademisi, dan pihak lain yang

dipandang perlu.

KEDELAPAN : Satgas bertugas selama 6 (enam) bulan terhitung sejak

tanggal berakhirnya masa tugas Satgas yang dibentuk

berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2011.

KESEMBILAN : Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas

Satgas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara c.q. Anggaran Kementerian Koordinator Bidang

Politik, Hukum dan Keamanan.

KESEPULUH : ...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

KESEPULUH : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 24 Februari 2012

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. BAMBANG SUSILO YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan,

Bistok Simbolon