SATUAN TUGAS PENANGANAN KASUS WARGA NEGARA INDONESIA/

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 17 TAHUN 2011

TENTANG

SATUAN TUGAS PENANGANAN KASUS WARGA NEGARA INDONESIA/

TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI YANG TERANCAM HUKUMAN MATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan Warga Negara Indonesia/Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri, perlu

dilakukan tindakan secara menyeluruh terhadap segala aspek

yang berkaitan dengan kasus Warga Negara Indonesia/Tenaga

Kerja Indonesia di luar negeri yang terancam hukuman mati;

• bahwa untuk melakukan tindakan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu dibentuk satuan tugas penanganan kasus

Warga Negara Indonesia/Tenaga Kerja Indonesia di luar

negeri yang terancam hukuman mati;

c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan

Presiden tentang Satuan Tugas Penanganan Kasus Warga

Negara Indonesia/Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri yang

Terancam Hukuman Mati;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945;

www.djpp.kemenkumham.go.id

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : SATUAN TUGAS PENANGANAN KASUS WARGA NEGARA

INDONESIA/TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI YANG

TERANCAM HUKUMAN MATI.

PERTAMA : Membentuk Satuan Tugas Penanganan Kasus Warga Negara

Indonesia/Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri yang Terancam Hukuman Mati, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini

disebut Satgas.

KEDUA : Satgas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

KETIGA : Satgas sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, bertugas:

• Menginventarisasi permasalahan dan kasus-kasus Warga Negara Indonesia/Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri yang

terancam hukuman mati;

• Melakukan advokasi dan bantuan hukum bagi Warga Negara

Indonesia/Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri yang sedang menjalani proses hukum, khususnya yang terancam hukuman

mati;

• Melakukan evaluasi terhadap penanganan kasus hukum

Warga Negara Indonesia/Tenaga Kerja Indonesia, termasuk kasus-kasus yang merugikan Tenaga Kerja Indonesia di

negara-negara penempatan;

• Memberikan rekomendasi kepada Presiden mengenai

langkah-langkah penyelesaian dan penanganan kasus hukum

Warga Negara Indonesia/Tenaga Kerja Indonesia di negara penempatan.

KEEMPAT : Satgas sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA terdiri

dari:

• Pengarah : 1. Menteri Koordinator Bidang Politik,

Hukum dan Keamanan

1. Menteri Luar Negeri

www.djpp.kemenkumham.go.id

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia

1. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi

• Ketua : Dr. Maftuh Basyuni, S.H.

• Wakil Ketua : 1. Prof. Dr. Alwi Shihab

1. Hendarman Supandji, S.H., M.H., C.N.

2. Jenderal Pol. (Purn) Drs. H. Bambang

Hendarso Danuri, M.M.

• Sekretaris : Sutiyono, S.H.
• Wakil Sekretaris : 1. Drs. Tatang B. Razak, M.B.A

1. Ahmad Rifai, S.H., M.H.

• Anggota : 1. Prof. Dr. Nasaruddin Umar, M.A.

1. Kamala Chandrakirana, M.Sc.

2. Prof. Dr. Ramly Hutabarat, S.H., M.Hum.

3. Drs. Abdul Wahid Maktub

4. Dr. Ir. Lisna Yoeliani Poeloengan,

M.S., M.M.

1. Humphrey R. Djemat, S.H., LL.M.

2. Dra. Yuli Mumpuni Widarso

3. Dr. Siti Muti’ah Setiawati, M.A.

4. Dr. Ahmad Ridho, DESA

5. Drs. Deddy Saiful Hadi

6. Otte Ruchiyat, S.H.

7. Mohamad Yunus Affan, S.H., M.H.

8. Drs. Saiful Idhom, M.M.

9. Sadono, S.H., M.M.

10. Bery Komarudzaman, S.H.

11. Jamaludin

KELIMA : Dalam pelaksanaan tugasnya, Satgas dibantu oleh Tim Teknis yang dibentuk oleh Ketua Satgas.

www.djpp.kemenkumham.go.id

KEENAM : Tata kerja Satgas diatur lebih lanjut oleh Ketua Satgas.

KETUJUH : Satgas melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Presiden.

KEDELAPAN : Dalam melaksanakan tugasnya, Satgas dapat :

1. melibatkan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian, pemangku kepentingan, akademisi, dan pihak

lain yang dipandang perlu.

1. meminta data, informasi, penjelasan dan/atau dukungan

teknis dari Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan pihak lain yang terkait.

KESEMBILAN : Satgas bertugas selama 6 (enam) bulan terhitung sejak

ditetapkannya Keputusan Presiden ini.

KESEPULUH : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Satgas

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara c.q.

Anggaran Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan

Keamanan.

KESEBELAS : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Juli 2011

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

www.djpp.kemenkumham.go.id