Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 1983 tentang PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 26 TAHUN 1982 TENTANG PEMBENTUKA TEAM KOORDINASI PENGENDALIAN PEMBANGUNAN KERETA API JAKARTA BOGOR TANGGERANG BEKASI
regulation_id: "KEPPRES_67_1983" document_type: "KEPPRES" title_indonesian: "Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 1983 tentang PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 26 TAHUN 1982 TENTANG PEMBENTUKA TEAM KOORDINASI PENGENDALIAN PEMBANGUNAN KERETA API JAKARTA BOGOR TANGGERANG BEKASI" year: "1983" number: "67" status: "berlaku" source_url: "https://pasal.id/peraturan/keppres/keppres-67-1983" frbr_uri: "/akn/id/act/keppres/1983/67" official_source: "https://peraturan.go.id/id/keppres-no-67-tahun-1983" source: "pasal.id"
Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 1983 tentang PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 26 TAHUN 1982 TENTANG PEMBENTUKA TEAM KOORDINASI PENGENDALIAN PEMBANGUNAN KERETA API JAKARTA BOGOR TANGGERANG BEKASI
Sumber: https://pasal.id/peraturan/keppres/keppres-67-1983
Pasal I
Ketentuan Pasal 3 ayat (1) Keputusan PRESIDEN Nomor 26 Tahun 1982 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut : Susunan Team Koordinasi terdiri dari : a. Ketua : Menteri Perhubungan. b. Wakil Ketua I : Sekretaris Jenderal Departemen Perhubungan. c. Wakil Ketua II : Direktur Jenderal Perhubungan Darat. d. Anggota-anggota : 1. Sekretaris Menteri Muda Urusan Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri; 2. Deputi Ketua BAPPENAS Bidang Ekonomi; 3. Deputi Ketua BPPT Bidang Pengkajian Industri; 4. Direktur Jenderal Industri Logam Dasar, Departemen Perindustrian; 5. Direktur Jenderal Bina Marga, Departemen Pekerjaan Umum; 6. Direktur Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum; 7. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, Departemen Dalam Negeri; 8. Direktur Jenderal Agraria; Departemen Dalam Negeri; 9. Direktur Jenderal Anggaran, Departemen Keuangan; 10. Direktur Jenderal Moneter Dalam Negeri, Departemen Keuangan; 11. Direktur Jenderal Moneter Luar Negeri, Departemen Keuangan; 12. Direktur Jenderal Ketenagaan Departemen Pertambangan dan Energi; 13. Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya; 14. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Barat; 15. Kepala Perusahaan Jawatan Kereta Api. e. Sekretaris : Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Departemen Perhubungan. f. Pelaksanaan : Pimpinan Proyek Kereta Api JABOTABEK.
Pasal II
Keputusan PRESIDEN ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Desember 1983 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SOEHARTO