PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 111/M TAHUN 2009,

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 65 /M TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 111/M TAHUN 2009,

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 3/P TAHUN 2010, KEPUTUSAN PRESIDEN

NOMOR 57/P TAHUN 2010, DAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 159/M

TAHUN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa pada tanggal 5 Juni 2012, Mahkamah Konstitusi telah

menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan pengujian

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian

Negara, dengan Putusan Nomor 79/PUU-IX/2011;

• bahwa dalam Putusan sebagaimana dimaksud dalam huruf

a, Mahkamah Konstitusi menegaskan pengangkatan dan

pemberhentian Wakil Menteri adalah bagian dari kewenangan

Presiden;

• bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 14

Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil

Menteri, perlu melakukan perubahan atas Keputusan

Presiden Nomor 111/M Tahun 2009, Keputusan Presiden

Nomor 3/P Tahun 2010, Keputusan Presiden Nomor 57/P

Tahun 2010, dan Keputusan Presiden Nomor 159/M Tahun

2011;

• bahwa …

• bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta untuk

menghormati dan menindaklanjuti Putusan Mahkamah

Konstitusi tersebut, perlu menetapkan Keputusan Presiden

tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 111/M

Tahun 2009, Keputusan Presiden Nomor 3/P Tahun 2010,

Keputusan Presiden Nomor 57/P Tahun 2010, dan

Keputusan Presiden Nomor 159/M Tahun 2011;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Ayat (1) ayat (2) dan ayat (3)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945;

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4916) sebagaimana telah diuji materi dan diputuskan

oleh Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Nomor 79/PUU-

IX/2011;

1. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil

Menteri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Nomor 129);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Wakil Menteri yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden

Nomor 111/M Tahun 2009, Keputusan Presiden Nomor 3/P

Tahun 2010, Keputusan Presiden Nomor 57/P Tahun 2010 dan

Keputusan Presiden Nomor 159/M Tahun 2011, yaitu:

1. Prof. Dr. Alex S.W. - sebagai Wakil Menteri

Retraubun, M.Sc Perindustrian;

1. Dr. Ir. Bambang …

1. Dr. Ir. Bambang Susantono, - sebagai Wakil Menteri

MCP, MSCE Perhubungan;

1. Dr. Ir. A. Hermanto Dardak, - sebagai Wakil Menteri

M.Sc Pekerjaan Umum;

1. Sjafrie Sjamsoeddin, M.B.A - sebagai Wakil Menteri

Pertahanan;

1. Dr. Ir. Lukita Dinarsyah - sebagai Wakil Menteri

Tuwo, M.A. Perencanaan Pembangunan

Nasional/Kepala Badan

Perencanaan Pembangunan

Nasional;

1. Dr. Ir. Anny Ratnawati, M.S. - sebagai Wakil Menteri

Keuangan;

1. Drs. Wardana - sebagai Wakil Menteri Luar

Negeri;

1. Prof. Denny Indrayana, S.H., - sebagai Wakil Menteri

LL.M., Ph.D. Hukum dan Hak Asasi

Manusia;

1. Mahendra Siregar, S.E., - sebagai Wakil Menteri

M.Ec. Keuangan;

1. Dr. Ir. Bayu Krisnamurthi, - sebagai Wakil Menteri

M.S. Perdagangan;

1. Dr. Rusman Heriawan, S.E., - sebagai Wakil Menteri

M.Si. Pertanian;

1. Prof. dr. Ali Ghufron Mukti, - sebagai Wakil Menteri

M.Sc., Ph.D. Kesehatan;

1. Prof. Dr. Ir.H. Musliar - sebagai Wakil Menteri

Kasim, M.S. Pendidikan dan Kebudayaan

Bidang Pendidikan;

1. Prof. Ir. Wiendu …

1. Prof. Ir. Wiendu Nuryanti, - sebagai Wakil Menteri

M.Arch., Ph.D. Pendidikan dan Kebudayaan

Bidang Kebudayaan;

1. Prof. Dr. H. Nasaruddin - sebagai Wakil Menteri Agama;

Umar, M.A.

1. Dr. Sapta Nirwandar - sebagai Wakil Menteri

Pariwisata dan Ekonomi

Kreatif;

1. Prof. Dr. Eko Prasojo, S.I.P. - sebagai Wakil Menteri

Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi

Birokrasi;

1. Drs. Mahmuddin Yasin, - sebagai Wakil Menteri Badan

M.B.A. Usaha Milik Negara;

masa jabatannya paling lama sama dengan masa jabatan atau

berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan Presiden

periode 2009 - 2014.

KEDUA : Hak keuangan dan fasilitas lainnya yang diberikan kepada

Wakil Menteri sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA

akan diatur dengan peraturan perundang-undangan tersendiri.

KETIGA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Presiden ini disampaikan kepada:

1. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat;

2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat;

3. Ketua Dewan Perwakilan Daerah;

4. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;

5. Ketua Mahkamah Agung;

6. Ketua Mahkamah Konstitusi;

7. Para …

1. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II;

2. Para Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;

3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta I.

Petikan Keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk

dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 7 Juni 2012

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO