Pasal 7

Majelis Hakim dan Panitera/Panitera Pengganti yang menyidangkan perkara pada Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc dan Pengadilan Niaga diberikan biaya operasional penyelesaian perkara yang besarnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.