Pasal 2
Keputusan PRESIDEN ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan PRESIDEN ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Agustus 1996
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SOEHARTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 21 Agustus 1996
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MOERDIONO
CATATAN
PERSETUJUAN PERDAGANGAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH UKRAINA
Pemerintah republik INDONESIA dan Pemerintah Ukraina, selanjutnya disebut sebagai "Para Pihak pada Persetujuan",
Memperhatikan dengan puas kesuksesan perkembangan hubungan-hubungan perdagangan dan ekonomi, dan
Berkeinginan untuk lebih memperluas dan memperkuat hubungan perdagangan dan ekonomi antara kedua negara atas dasar prinsip persamaan dan saling menguntungkan,
Telah menyetujui sebagai berikut:
PASAL 1
Para Pihak pada Persetujuan sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan nasional masing-masing negara, harus mengambil segala langkah-langkah untuk memajukan, memudahkan dan mengembangkan kerjasama perdagangan dan ekonomi antara kedua negara untuk jangka panjang dan atas dasar prinsip seimbang.
PASAL 2
Para Pihak pada Persetujuan sepakat untuk saling memberikan perlakuan yang menguntungkan tidak kurang daripada yang diberikan kepada negara lain di bidang perdagangan, terutama mengenai peraturan-peraturan dan tatacara pabean, bea masuk dan peraturan-peraturan dalam hal impor dan ekspor barang-barang/komoditi-komoditi.
PASAL 3
Ketentuan-ketentuan pasal 2, bagaimanapun, tidak berlaku terhadap pemberian ataupun kelanjutan daripada:
Keuntungan-keuntungan dan pengecualian-pengecualian yang diberikan oleh salah satu dari Para Pihak pada Persetujuan kepada negara-negara tetangga dalam rangka kemudahan perdagangan lintas batas,
Keuntungan-keuntungan dan pengecualian-pengecualian yang berasal dari suatu uni pabean dan/atau suatu kawasan perdagangan bebas, yang salah satu dari Pihak pada Persetujuan adalah anggota atau dapat menjadi anggota.
PASAL 4
Kapal-kapal niaga dari salah satu negara, dengan atau tanpa muatan-muatan didalamnya, sewaktu memasuki, tinggal atau meninggalkan pelabuhan-pelabuhan dari negara lainnya, akan menikmati fasilitas-fasilitas istimewa yang dijamin oleh hukum yang berlaku, ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan untuk berlayar dibawah bendera negara ketiga. Prinsip ini bagaimanapun, tidak berlaku terhadap kapal-kapal yang berlayar di daerah wilayah pantai.
PASAL 5
Impor dan ekspor barang dan jasa akan dilakukan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di negara Para Pihak pada Persetujuan, praktek-praktek perdagangan internasional atas dasar kontrak-kontrak yang akan diputuskan antara individu-individu dan badan hukum dari kedua negara. Para Pihak pada Persetujuan tidak bertanggung jawab atas kewajiban-kewajiban ataupun kerugian-kerugian, pada individu-individu dan badan hukum sebagai akibat daripada transaksi perdagangan tersebut.
PASAL 6
Semua pembayaran yang timbul dari Persetujuan ini harus dilakukan didalam mata uang internasional yang bebas dipertukarkan sesuai dengan hukum dan peraturan di masing-masing Pihak pada Persetujuan.
PASAL 7
Para Pihak pada Persetujuan akan mendorong untuk partisipasi pelaku-pelaku ekonomi dalam kegiatan-kegiatan promosi perdagangan seperti pameran, kunjungan-kunjungan dan seminar-seminar yang diorganisir di kedua negara untuk mengembangkan hubungan-hubungan perdagangan yang saling menguntungkan.
Sesuai dengan hukum dan peraturan nasional yang berlaku di kedua negara, Para Pihak pada Persetujuan harus membebaskan, barang-barang dibawah ini dari bea masuk, pajak-pajak dan pungutan lainnya atas barang yang diimpor dan diekspor sebagai berikut:
a) contoh barang dan barang untuk keperluan iklan yang tidak mempunyai nilai komersial.
b) alat-alat dan komponen-komponen yang diimpor untuk dirakit atau diperbaiki, dengan syarat alat-alat ataupun komponen tadi dire-ekspor. c) barang-barang untuk keperluan pameran baik yang bersifat tetap maupun sementara, dengan syarat barang-barang tersebut dire-ekspor.
PASAL 8
Para Pihak pada Persetujuan harus saling memberikan perlindungan atas kekayaan intelektual sesuai dengan Persetujuan tentang Aspek-aspek Dagang dari Hak Atas Kekayaan Intelektual yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Persetujuan Akhir yang memuat hasil-hasil Putaran Uruguay dari perundingan-perundingan Perdagangan Multilateral, yang telah ditandatangani di Marrakesh pada tanggal 15 April 1994.
PASAL 9
Setiap perselisihan diantara Para Pihak pada Persetujuan mengenai penafsiran dan pelaksanaan Persetujuan ini harus diselesaikan secara bersahabat oleh kedua Pihak pada Persetujuan melalui saluran diplomatik.
PASAL 10
Persetujuan ini mulai berlaku pada tanggal pemberitahuan terakhir dimana Para Pihak pada Persetujuan saling memberitahukan bahwa persyaratan konstitusional untuk berlakunya Persetujuan ini telah dipenuhi. Persetujuan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
Kecuali salah satu Pihak pada Persetujuan telah memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya mengenai keingginannya untuk mengakhiri Persetujuan ini 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut, Persetujuan harus dianggap secara otomatis diperpanjang untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berikutnya dan sesudahnya, dengan prosedur yang sama mengenai pengakhiran Persetujuan, setiap 1 (satu) tahun secara berturut-turut.
Persetujuan ini dapat dirubah atau diakhiri dengan persetujuan bersama dari Para Pihak pada Persetujuan Perubahan atau pengakhiran Persetujuan ini tidak akan mempengaruhi keabsahan kontrak-kontrak yang telah diadakan antara individu-individu dan badan hukum dari kedua negara.
SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan dibawah ini, yang diberi kuasa oleh Pemerintah masing-masing, telah menandatangani Persetujuan ini.
DIBUAT di Jakarta pada tanggal 11 April 1996 dalam rangkap dua dalam bahasa
INDONESIA, Ukraina dan Inggris, semua naskah mempunyai kekuatan hukum yang sama. Apabila terdapat perbedaan penafsiran atas Persetujuan ini, maka naskah bahasa Inggris yang berlaku.
UNTUK PEMERINTAH UNTUK PEMERINTAH
UKRAINA
ttd. ttd.
WARTA PERUNDANG-UNDANGAN TAHUN 1996 NOMOR 1568