Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 1996 tentang PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH RI DAN PEMERINTAH REPUBLIK ISLAM PAKISTAN MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL

Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik INDONESIA dan Pemerintah Republik Islam Pakistan mengenai Peninkatan dan Perlindungan atas Penanaman

Modal, yang telah ditandatangani Pemerintah Republik INDONESIA di Jakarta, pada tanggal 8 Maret 1996, sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik INDONESIA dan Pemerintah Republik Islam Pakistan yang salinan naskah aslinya dalam bahasa INDONESIA dan Inggeris sebagaimana terlampir pada Keputusan PRESIDEN ini.

Keputusan PRESIDEN ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan PRESIDEN ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Agustus 1996 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Agustus 1996 MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA

ttd

MOERDIONO

PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ISLAM PAKISTAN MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL

Pemerintah Republik INDONESIA dan Pemerintah Republik Islam Pakistan (selanjutnya disebut sebagai "Para Pihak");

Mengingat persahabatan dan hubungan kerjasama yang telah terjalin antara kedua negara dan rakyatnya;

Bermaksud untuk menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi penanaman modal oleh para penanam modal dari satu Pihak didasarkan atas kedaulatan yang sama dan saling menguntungkan; dan

Mengakui bahwa Persetujuan Peningkatan dan Perlindungan atas Penanaman Modal tersebut akan mendorong untuk merangsang kegiatan investasi di kedua Negara;

Telah menyetujui sebagai berikut:

PASAL I DEFINISI

Untuk tujuan Persetujuan ini:

1. Istilah "penanaman modal" harus diartikan sebagai segala bentuk aset yang ditanam oleh para penanam modal dari satu Pihak di wilayah Pihak lainnya, sesuai dengan peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, mencakup tetapi tidak terbatas pada:

a. benda bergerak dan tidak bergerak termasuk

hak-hak lain seperti hipotek, hak istimewa, dan jaminan

serta hak-hak serupa lainnya;

b. hak-hak yang diperoleh dari saham, surat obligasi atau setiap bentuk lainnya dari hasil bunga dalam perusahaan atau usaha patungan di wilayah Pihak lain; c. tagihan atas uang atau tagihan atas setiap pelaksanaan yang mempunyai nilai keuntungan; d. hak atas kekayaan intelektual, proses teknik, muhibah, dan keahlian; e. konsesi usaha yang diberikan oleh UNDANG-UNDANG atau berdasarkan kontrak yang bertalian dengan penanaman modal termasuk konsesi untuk mencari atau mengeksploitasi sumber daya alam.

2. Istilah "penanam modal" bagi masing-masing Pihak, terdiri dari: (i) eseorang yang mempunyai kewarganegaraan dari satu Pihak; (ii) badan hukum yang sah sesuai dengan hukum yang berlaku dari satu Pihak;

3. Istilah "tanpa penundaan" dianggap telah dipenuhi jika suatu transfer dilakukan dalam jangka waktu yang lazim dipersyaratkan dalam praktek keuangan internasional.

4. Istilah "wilayah" harus diartikan sebagai: a. Dalam hubungan dengan Republik INDONESIA: Wilayah Republik INDONESIA yang ditetapkan dalam perundang-undangannya dan bagian dari landas kontinen dan laut yang berdekatan di mana Republik INDONESIA mempunyai kedaulatan, hak berdaulat atau yurisdiksi sesuai dengan hukum internasional. b. Dalam hubungan dengan Republik Islam Pakistan: Wilayah Republik Islam Pakistan yang ditetapkan dalam perundang-undangannya dan bagian dari landas kontinen dan laut yang berdekatan di mana Republik Islam Pakistan mempunyai kedaulatan, hak berdaulat atau yurisdiksi sesuai dengan hukum internasional.

PASAL II PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL

1. Masing-masing Pihak harus mendorong dan menciptakan iklim yang menguntungkan bagi penanam modal dari Pihak lain untuk menanam modal di wilayahnya, serta mengizinkan penanaman modal tersebut sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.
2. Penanaman modal oleh penanam modal dari masing-masing Pihak setiap waktu harus diperlakukan secara wajar dan seimbang serta harus mendapat perlindungan dan keamanan yang memadai di wilayah Pihak lain.

PASAL III KETENTUAN PERLAKUAN NEGARA SAHABAT

1. Masing-masing Pihak harus menjamin perlakuan yang wajar dan seimbang bagi penanaman modal dari penanam modal Pihak lain dan harus tidak merugikan dengan tindakan yang tidak beralasan atau diskriminasi, pelaksanaan, manajemen, pemeliharaan, penggunaan, pemilikan atau pengaturan oleh penanam modal tersebut.
2. Lebih khusus, masing-masing Pihak harus memperlakukan

penanaman

modal dalam hal apapun harus tidak boleh kurang menguntungkan daripada yang diperoleh penanaman modal yang dilakukan para penanam modal dari Negara Ketiga.

3. Jika satu Pihak memberikan perlakuan khusus kepada penanam modal dari Negara Ketiga berdasarkan persetujuan mengenai pembentukan kesatuan pabean, kesatuan ekonomi, kesatuan moneter atau bentuk serupa lainnya, atau berdasarkan persetujuan mengenai penghindaran pajak berganda atau persetujuan lainnya yang berkaitan dengan maslaah perpajakan, Pihak tersebut tidak wajib memberikan perlakuan khusus kepada penanam modal dari Pihak lainnya.

PASAL IV PENGAMBIL-ALIHAN

Masing-masing Pihak harus tidak melakukan tindakan apapun dari pengambil-alihan, nasionalisasi, atau segala bentuk pencabutan hak milik lainnya, yang berakibat sama dengan nasionalisasi atau pengambil-alihan terhadap penanaman modal dari penanam modal Pihak lainnya kecuali berdasarkan syarat-syarat di bawah ini: (a) tindakan dilakukan untuk kepentingan hukum atau kepentingan umum, dan yang sesuai dengan proses hukum; (b) tindakan tidak berdasarkan diskriminasi; (c) tindakan yang disertai dengan ketentuan untuk pembayaran ganti rugi yang cepat, memadai dan efektif. Besarnya ganti rugi harus sesuai dengan harga pasar yang pantas tanpa penundaan sebelum tindakan pencabutan hak milik diumumkan. Harga pasar tersebut harus ditentukan sesuai praktek-praktek dan metode-metode yang diakui secara internasional, atau bilamana harga pasar yang pantas tidak dapat ditetapkan, ganti rugi tersebut harus merupakan jumlah yang wajar sebagaimana disetujui bersama antara para Pihak, dan jumlah tersebut harus dapat ditransfer secara bebas dari Pihak yang bersangkutan dalam mata uang yang dapat digunakan secara bebas.

PASAL V GANTI RUGI ATAS KERUGIAN

1. Penanam modal sari satu Pihak, yang penanaman modalnya di wilayah Pihak lain mengalami kerugian karena perang atau konflik bersenjata, revolusi, negara dalam keadaan darurat, pemberontakan, kerusuhan atau hura-hara di wilayah Pihak lainnya, harus diberikan perlakuan oleh Pihak tersebut terakhir berkenaan dengan restitusi, indemnifikasi, ganti rugi atau penyelesaian lainnya.

2. Perlakuan tersebut harus tidak boleh kurang menguntungkan daripada yang diberikan oleh Pihak tersebut terakhir kepada penanam modal sendiri maupun

penanam modal dari negara ketiga, yang mana lebih menguntungkan bagi penanam modal yang bersangkutan.

PASAL VI TRANSFER

1. Masing-masing Pihak harus menjamin berdasarkan hukum dan peraturan yang berkaitan dengan penanaman modal oleh penanam modal dari Pihak lainnya, memperkenankan penanam modal tersebut untuk melakukan transfer tanpa penundaan atas:

a. laba, bunga, dividen dan penghasilan lainnya; b. dana-dana yang dibutuhkan

(i) untuk akuisisi bahan baku atau bahan

pembantu, barang setengah jadi ataupun barang jadi, atau

(ii) untuk mengganti aset modal guna melindungi

kesinambungan penanam modal;

c. dana tambahan yang dibutuhkan untuk pengembangan penanaman modal; d. dana pembayaran pinjaman; e. royalti atau biaya; f. pendapatan perorangan yang berkaitan dengan penanaman modal; g. hasil penjualan atau likuidasi dari penanaman modal; h. ganti rugi atas kerugian; I. ganti rugi atas pengambil-alihan.

2. Transfer tersebut harus dilakukan sesuai dengan nilai tukar yang berlaku pada saat dilakukan transfer dengan memperhatikan transaksi berjalan dalam mata uang yang akan ditransfer.

PASAL VII SUBROGASI

Jika penanaman modal dari penanam modal Pihak lainnya diasuransikan untuk risiko non komersial sesuai sistem hukum yang berlaku, setiap subrogasi dari penanggung atau penanggung-ulang atas hak penanam modal tersebut sebagaimana persyaratan asuransi diakui oleh Pihak lainnya, tetapi bagaimanapun bahwa penanggung atau penanggung-ulang tidak berhak untuk melakukan haknya selain daripada hak yang seharusnya dilakukan.

PASAL VIII

PENYELESAIAN PERSELISIHAN ANTARA PENANAM MODAL DAN PIHAK

1. Setiap Perselisihan antara Pihak dan penanam modal Pihak lainnya, mengenai penanaman modal Pihak yang disebut terakhir di wilayah yang disebut sebelumnya, harus diselesaikan secara damai melalui konsultasi dan negosiasi.

2. Jika perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan dalam waktu enam bulan sejak tanggal pemberitahuan tertulis oleh salah satu Pihak yang meminta penyelesaian secara damai, perselisihan tersebut atas permintaan penanam modal yang bersangkutan harus disampaikan melalui prosedur hukum yang berlaku di Pihak yang bersangkutan atau kepada arbitrasi internasional atau konsiliasi sebagai prosedur yang pasti.

3. Masing-masing Pihak setuju untuk menyerahkan setiap perselisihan yang timbul antara Pihak dan penanam modal dari Pihak lainnya mengenai penanaman modal dari penanam modal tersebut di wilayah Pihak terdahulu kepada Pusat Penyelesaian Perselisihan Penanaman Modal Internasional (International Centre for Settlement of Investment Disputes /ICSID) untuk penyelesaian melalui konsiliasi atau arbitrasi berdasarkan Konvensi Penyelesaian Perselisihan Penanaman Modal antara Negara dengan penanam Modal (Convenstion on the Settlement of Investment Disputes between States and National of Others States) yang ditandatangani di Washington, D.C., pada tanggal 18 Maret 1965.

PASAL IX PENYELESAIAN PERSELISIHAN ANTAR PIHAK MENGENAI PENAFSIRAN DAN PENERAPAN PERSETUJUAN

Perselisihan antar Pihak mengenai penafsiran atau penerapan Persetujuan ini harus diselesaikan melalui saluran diplomatik.

PASAL X PEMBERLAKUAN PERSETUJUAN

Persetujuan ini berlaku terhadap penanaman modal oleh para penanam modal dari Republik Islam Pakistan di wilayah Republik INDONESIA yang telah mendapat izin sebelumnya sesuai dengan UNDANG-UNDANG Republik INDONESIA No. 1 tahun 1967 mengenai Penanaman Modal Asing dan setiap UNDANG-UNDANG yang mengubah atau menggantikannya, dan terhadap penanaman modal oleh penanam modal dari Republik INDONESIA di wilayah Republik Islam Pakistan yang telah mendapatkan izin sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

PASAL XII KONSULTASI DAN PERUBAHAN

1. Masing-masing pihak dapat meminta diadakannya konsultasi mengenai setiap masalah yang menyangkut Persetujuan ini. Pihak lain harus mempertimbangkan usulan tersebut dan mengupayakan kesempatan untuk berkonsultasi.

2. Persetujuan ini dapat diubah setiap waktu, jika dianggap perlu dengan kesepakatan bersama.

PASAL XIII MULAI BERLAKU, JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN

1. Persetujuan ini mulai berlaku 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pemberitahuan terakhir oleh setiap Pihak setelah penyelesaian prosedur ratifikasi masing-masing Pihak. Persetujuan ini berlaku untuk masa 10 tahun dan akan terus berlaku 10 tahun berikutnya dan seterusnya, kecuali salah satu pihak memberitahukan secara tertulis tentang pengakhirnya satu tahun sebelum masa Persetujuan ini berakhir.

2. Dalam hubungannya dengan penanaman modal yang dilakukan sebelum tanggal pengakhiran Persetujuan ini, ketentuan-ketentuan dari Pasal I sampai XII akan tetap berlaku untuk jangka waktu 10 tahun berikutnya terhitung sejak tanggal pengakhiran Persetujuan ini.

SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan di bawah ini yang diberi kuasa penuh oleh Pemerintah masing-masing telah menandatangani Persetujuan ini.

DIBUAT dalam rangkap dua di Jakarta pada tanggal 8 Maret 1996 dalam Bahasa INDONESIA dan Inggris.

Semua naskah mempunyai kekuatan hukum yang sama, Jika terdapat perbedaan mengenai panafsiran, maka naskah dalam bahasa Inggris harus berlaku.

UNTUK PEMERITAH UNTUK PEMERINTAH

REPUBLIK ISLAM PAKISTAN

ttd.

ttd.

ALI ALATAS SHAHID HASAN KHAN Menteri Luar Negeri Asisten Khusus Perdana

Menteri untuk Ekonomi

LEMBAR LEPAS SETNEG TAHUN 1996