TIM PENGKAJIAN PENGELOLAAN KOMPLEK KEMAYORAN

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 61 TAHUN 2001

TENTANG

TIM PENGKAJIAN PENGELOLAAN KOMPLEK KEMAYORAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa dalam rangka lebih menertibkan pengelolaan dan pendayagunaan aset milik

Negara di lingkungan Komplek Kemayoran, dipandang perlu membentuk Tim Pengkajian

Pengelolaan Komplek Kemayoran;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan

Perubahan Kedua Undang-undang Dasar 1945;

1. Indonesische Comptabiliteitswet (Staatsblad 1925 Nomor 448), sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 tentang

Perubahan Pasal 7 Indonesische Comtabiliteitswet (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860);

1. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1985 tentang Badan Pengelola Komplek

Kemayoran sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan

Presiden Nomor 73 Tahun 1999; Tahun 2000;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG TIM PENGKAJIAN PENGELOLAAN KOMPLEK KEMAYORAN.

PERTAMA:

Membentuk Tim Pengkajian Pengelolaan Komplek Kemayoran, yang selanjutnya dalam Keputusan

Presiden ini disebut Tim Pengkajian, dengan susunan sebagai berikut:

1. TIM PENGARAH:

Ketua

merangkap Anggota : Menteri Keuangan

Anggota : 1. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah;

1. Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah;

2. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;

3. Menteri …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

1. Menteri Perhubungan dan Telekomunikasi;

2. Sekretaris Negara;

3. Gubernur DKI Jakarta.

Sekretaris

merangkap Anggota : Sekretaris Badan Pengelola Komplek Kemayoran.

2. TIM TEKNIS:

Ketua

merangkap Anggota : Direktur Jenderal Anggaran, Departemen Keuangan.

Anggota : 1. Direktur Jenderal Pembinaan Badan Usaha Milik

Negara, Departemen Keuangan;

1. Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Departemen

Dalam Negeri dan Otonomi Daerah;

1. Direktur Jenderal Prasarana Wilayah, Departemen

Permukiman dan Prasarana Wilayah;

1. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri,

Departemen Perindustrian dan Perdagangan;

1. Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi,

Departemen Perhubungan dan telekomunikasi;

1. Deputi Sekretaris Negara Bidang Pemberdayaan

Sumber Daya;

1. Deputi Bidang Pengkajian dan Hukum Pertanahan,

Badan Pertanahan Nasional.

Sekretaris

merangkap Anggota : Ketua Direksi Pelaksana Komplek Kemayoran.

KEDUA :

Tim Pengkajian bertugas melakukan pengkajian terhadap status dan bentuk kelembagaan

pengelolaan Komplek Kemayoran, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

di bidang pengelolaan aset milik negara.

KETIGA :

Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilakukan dengan

memperhatikan rencana pembangunan pusat informasi berbasis teknologi informatika di Komplek

Kemayoran.

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

KEEMPAT …

KEEMPAT :

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Tim Pengkajian dapat diminta pendapat dan atau bekerja

sama dengan para ahli dan konsultan sesuai kebutuhan.

KELIMA :

Tim Pengkajian dibantu oleh Sekretariat yang secara fungsional dilakukan oleh Sekretariat Badan

Pengelola Komplek Kemayoran.

KEENAM :

Tim Pengkajian melaksanakan tugas paling lam 6 (enam) bulan sejak Keputusan Presiden ini

ditetapkan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Presiden.

KETUJUH :

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Pengkajian dibebankan pada

anggaran Badan Pengelola Komplek Kemayoran.

KEDELAPAN :

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 16 Mei 2001

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ABDURRAHMAN WAHID