TIM PENGKAJIAN PENGELOLAAN KOMPLEK KEMAYORAN

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 129 TAHUN 2001

TENTANG

TIM PENGKAJIAN PENGELOLAAN KOMPLEK KEMAYORAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka lebih menertibkan pengelolaan dan

pendayagunaan aset milik Negara di lingkungan

Komplek Kemayoran telah dibentuk Tim Pengkajian

Pengelolaan Komplek Kemayoran dengan Keputusan

Presiden Nomor 61 Tahun 2001;

• bahwa sehubungan dengan pembentukan Kabinet Gotong

Royong dan belum selesainya pelaksanaan tugas Tim

tersebut, dipandang perlu untuk menyempurnakan Tim

Pengkajian Pengelolaan Komplek Kemayoran tersebut;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana

telah diubah dengan Perubahan Ketiga Undang-Undang

Dasar 1945;

1. Indonesische Comptabiliteitswet (Staatsblad 1925 Nomor

448 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-

undang Nomor 9 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 7

Indonesische Comptabilitetitswet (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 2860);

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN : …

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG TIM PENGKAJIAN PENGELOLAAN

KOMPLEK KEMAYORAN.

PERTAMA : Membentuk Tim Pengkajian Pengelolaan Komplek Kemayoran, yang selanjutnya dalam Keputusan

Presiden ini disebut Tim Pengkajian, dengan susunan

sebagai berikut :

1. TIM PENGARAH

Ketua : Menteri Keuangan;

merangkap anggota

Wakil Ketua : Menteri Negara Badan

Usaha merangkap anggota Milik Negara

Anggota :

1. Menteri Dalam Negeri;

2. Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah;

3. Menteri Perindustrian dan Perdagang-an;

4. Menteri Perhubungan;

5. Sekretaris Negara;

6. Gubernur DKI Jakarta;

Sekretaris : Sekretaris Badan Pengelola

Komplek Kemayoran.

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

2. TIM TEKNIS

Ketua : Direktur Jenderal Anggaran,

Departemen Keuangan;

Wakil Ketua : Sekretaris Menteri Negara Badan

Usaha Milik Negara;

Anggota …

Anggota :

1. Direktur Jenderal Otonomi Daerah,

Departemen Dalam Negeri;

1. Direktur Jenderal Prasarana Wilayah,

Departemen Permukiman dan Pra-sarana

Wilayah;

1. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri,

Departemen Perindustrian dan Perdagangan;

1. Direktur Jenderal Pos dan Telekomuni-kasi,

Departemen Perhubungan;

1. Deputi Sekretaris Negara Bidang Pem-

berdayaan Sumber Daya;

1. Deputi Bidang Pengkajian Hukum Pertanahan,

Badan Pertanahan Nasional;

1. Direktur Pembinaan Kekayaan Negara,

Direktorat Jenderal Anggaran Departemen

Keuangan;

Sekretaris :

1. Ketua Direksi Pelaksana Komplek Kemayoran;

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

1. Kepala Biro Umum, Kantor Menteri Negara

Badan Usaha Milik Negara.

KEDUA : Tim Pengkajian bertugas :

1. Melakukan pengkajian terhadap status dan

bentuk kelembagaan pengelolaan Komplek

Kemayoran sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku di bidang

pengelolaan aset milik Negara.

1. Melakukan …

2. Melakukan uji tuntas (due diligence) yang

meliputi pemeriksaan keuangan (financial audit) dan pemeriksaan hukum (legal audit) terhadap

pengelolaan Komplek Kemayoran sesuai

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Mengkoordinasikan persiapan pembentukan badan hukum yang berfungsi melaksanakan

pengelolaan Komplek Kemayoran sesuai hasil

pengkajian Tim.

KETIGA : Tim Pengkajian melanjutkan pelaksanaan tugas Tim yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden

Nomor 61 Tahun 2001.

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

KEEMPAT : Tim Pengkajian dibantu oleh sekretariat yang secara fungsional dilakukan oleh Sekretariat Badan Pengelola

Komplek Kemayoran.

KELIMA : Tim Pengkajian dalam melaksanakan tugasnya dapat meminta masukan dan atau bantuan instansi

Pemerintah maupun pihak lain yang dipandang perlu,

dan atau bekerjasama dengan para ahli dan konsultan

sesuai kebutuhan.

KEENAM : Tugas Tim Pengkajian berakhir selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember 2002 dan melaporkan

hasilnya kepada Presiden.

KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Pengkajian dibebankan pada Anggaran Badan

Pengelola Komplek Kemayoran.

KEDELAPAN : …

KEDELAPAN Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka : Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2001 dinyatakan

tidak berlaku.

KESEMBILAN Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal

: ditetapkan.

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 20 Desember 2001

PRESIDEN REPUBLIK

INDONESIA,

ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI