Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan

Keputusan Presiden ini, diatur oleh Menteri Keuangan dan/atau

Kepala Badan Kepegawaian Negara, baik secara bersama-sama

maupun secara sendiri-sendiri menurut bidang tugasnya masing-

masing.