Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Sekretariat Negara menyelenggarakan fungsi :

• pengaturan, pengelolaan, dan pengendalian pemanfaatan aset negara yang berada di bawah penguasaan dan/atau pengawasan Sekretariat Negara;

PRESIDEN

• penyelenggaraan urusan administrasi kepegawaian bagi pegawai yang wewenang pengangkatan, pemberhentian, dan pensiun ditetapkan dengan Keputusan Presiden atau Keputusan Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, Sekretaris Pengendalian Pemerintah-an, Sekretaris Presiden, dan Sekretaris Militer Presiden, serta penyelenggaraan administrasi kepegawaian lainnya;
• penyelenggaraan urusan organisasi dan tata laksana di lingkungan Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, Sekretariat Pengendalian Pemerintahan, Sekretariat Presiden, dan Sekretariat Militer Presiden; penyiapan data yang diperlukan bagi penyusunan naskah presiden serta penyelenggaraan pelayanan informasi kenegaraan lainnya;
• penyelenggaraan pengelolaan kearsipan;
• penerbitan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dan/atau disahkan oleh Presiden, serta penanganan administrasi hukum di bidang prerogratif, naturalisasi, ratifikasi, serta penanganan pengaduan dan gugatan;
• penyelenggaraan koordinasi urusan ketatausahaan di lingkungan Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, Sekretariat Pengendalian Pemerintahan, dan Sekretariat Militer Presiden;
• penyelenggaraan koordinasi urusan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, Sekretariat Pengendalian Pemerintahan, dan Sekretariat Militer Presiden;
• penyelenggaraan urusan kerjasama teknik luar negeri;
• penyelenggaraan administrasi umum di lingkungan Sekretariat Negara;
• penyelenggaraan administrasi bangunan dan kendaraan di lingkungan Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, Sekretariat Pengendalian Pemerintahan, dan Sekretariat Militer Presiden;
• penyelenggaraan akuntabilitas kinerja di lingkungan Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, Sekretariat Pengendalian Pemerintahan, Sekretariat Presiden, dan Sekretariat Militer Presiden.

ORGANISASI

Bagian Pertama Susunan Organisasi