PERUBAHAN ATAS

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 57 TAHUN 2001

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 175 TAHUN 2000 TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS MENTERI NEGARA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung terselenggaranya tertib administrasi pemerintahan,

dipandang perlu menyempurnakan Keputusan Presiden Nomor 175 Tahun 2000 tentang

Susunan Organisasi dan Tugas Menteri Negara;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

1. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan

Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000

Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

1. Keputusan Presiden Nomor 163 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,

Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara, sebagaimana

telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 171 Tahun 2000;

1. Keputusan Presiden Nomor 175 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas

Menteri Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 175 TAHUN

2000 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS MENTERI NEGARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 175 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan

Tugas Menteri Negara diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

1. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 8

Menteri Negara Riset dan Teknologi terdiri dari:

• Menteri;

• Sekretaris Menteri;

• Deputi Bidang Perkembangan Riset, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi;

• Deputi Bidang Dinamika Masyarakat;

• Deputi Bidang Program Riset, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi;

• Deputi Bidang Pengembangan Sistem Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Nasional;

• Deputi Bidang Pendayagunaan dan Pemasyarakatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

• Staf Ahli Bidang Ekonomi, Industri, dan Perdagangan;

• Staf Ahli Bidang Teknologi Informasi;

• Staf Ahli Bidang Pendidikan;

• Staf Ahli Bidang Hak Kekayaan Intelektual;

• Staf Ahli Bidang Pangan."

1. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 9

1. Sekretaris Menteri mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan

tugas dan administrasi Menteri Negara.

1. Deputi Bidang Perkembangan Riset, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi mempunyai tugas

melaksanakan perumusan kebijakan di bidang pengembangan riset, ilmu pengetahuan, dan

teknologi.

1. Deputi Bidang Dinamika Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan

di bidang dinamika masyarakat.

1. Deputi Bidang Program Riset, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi mempunyai tugas

melaksanakan perumusan kebijakan di bidang program riset, ilmu pengetahuan, dan

teknologi.

1. Deputi Bidang Pengembangan Sistem Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Nasional mempunyai

tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang sistem ilmu pengetahuan dan teknologi

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

nasional.

1. Deputi …

2. Deputi Bidang Pendayagunaan dan Pemasyarakatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang pendayagunaan dan

pemasyarakatan ilmu pengetahuan dan teknologi.

1. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Industri, dan Perdagangan mempunyai tugas memberikan telaahan

mengenai masalah ekonomi, industri, dan perdagangan.

1. Staf Ahli Bidang Teknologi Informasi mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai

masalah teknologi informasi.

1. Staf Ahli Bidang Pendidikan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah

pendidikan.

1. Staf Ahli Bidang Hak Kekayaan Intelektual mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai

masalah hak kekayaan intelektual.

1. Staf Ahli Bidang Pangan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah

pangan."

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 16 Mei 2001

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDURRAHMAN WAHID