Pasal 1

Mengubah ketentuan Pasal 3 Keputusan PRESIDEN Nomor 2 Tahun 1982, tentang Pembentukan Panitia Penyelesaian Masalah Wilayah Perbatasan Republik INDONESIA dengan Papua Nugini sebagaimana telah diubah dengan Keputusan PRESIDEN Nomor 10 Tahun 1985, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Panitia terdiri dari :

1. Menteri Dalam Negeri, sebagai Ketua, merangkap anggota;

2. Menteri Pertahanan Keamanan atau pejabat yang ditunjuk sebagai Ketua I, merangkap anggota;

3. Menteri Luar Negeri atau pejabat yang ditunjuk sebagai Ketua II, merangkap anggota;

4. Seorang pejabat Eselon I di lingkungan Departemen Dalam Negeri yang ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri, sebagai Sekretaris merangkap anggota;

5. Asisten Teritorial Kepala Staf/Angkatan Bersenjata Republik INDONESIA, sebagai Wakil Sekretaris merangkap anggota;

6. Seorang pejabat Eselon I di lingkungan Departemen Kehutanan yang ditunjuk oleh Menteri Kehutanan, sebagai anggota;

7. Seorang perwira tinggi di lingkungan Angkatan Bersenjata Republik INDONESIA yang ditunjuk oleh Panglima Angkatan Bersenjata, sebagai anggota;

8. Wakil dari Badan Intelijen Strategis (BAIS) Angkatan Bersenjata Republik INDONESIA yang ditunjuk oleh Panglima Angkatan Bersenjata, sebagai anggota;

9. Seorang pejabat Eselon I di lingkungan Departemen Kehakiman yang ditunjuk oleh Menteri Kehakiman;

10. Seorang pejabat Eselon I di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum yang ditunjuk oleh Menteri Pekerjaan Umum sebagai anggota;

11. Seorang pejabat Eselon I di lingkungan Departemen Perhubungan yang ditunjuk oleh Menteri Perhubungan, sebagai anggota;

12. Seorang pejabat Eselon I di lingkungan Departemen Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi yang ditunjuk oleh Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi, sebagai anggota;

13. Seorang pejabat Eselon I di lingkungan Departemen Pertanian yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian, sebagai anggota;

14. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya, sebagai anggota;

15. Panglima Daerah Militer VIII/Trikora, sebagai anggota.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Menteri Dalam Negeri selaku Ketua Panitia dapat mengundang dan mengikutsertakan pejabat-pejabat dari Departemen atau Lembaga lainnya sesuai dengan kebutuhan penyelesaian masalah yang dihadapi.

(3) Untuk memperlancar pelaksanaan tugas panitia, Menteri Dalam Negeri membentuk "Sekretariat Panitia".