Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
KEPPRES Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1985 tentang PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 2 TAHUN 1982 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENYELESAIAN MASALAH WILAYAH PERBATASAN REPUBLIK INDONESIA DENGAN PAPUA NUGINI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 1985

Pasal 1

Mengubah ketentuan Pasal 3 Keputusan PRESIDEN Nomor 2 Tahun 1982, tentang Pembentukan Panitia Penyelesaian Masalah Wilayah Perbatasan Republik INDONESIA dengan Papua Nugini sebagaimana telah diubah dengan Keputusan PRESIDEN Nomor 10 Tahun 1985, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Panitia terdiri dari :

  1. Menteri Dalam Negeri, sebagai Ketua, merangkap anggota;

  2. Menteri Pertahanan Keamanan atau pejabat yang ditunjuk sebagai Ketua I, merangkap anggota;

  3. Menteri Luar Negeri atau pejabat yang ditunjuk sebagai Ketua II, merangkap anggota;

  4. Seorang pejabat Eselon I di lingkungan Departemen Dalam Negeri yang ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri, sebagai Sekretaris merangkap anggota;

  5. Asisten Teritorial Kepala Staf/Angkatan Bersenjata Republik INDONESIA, sebagai Wakil Sekretaris merangkap anggota;

  6. Seorang pejabat Eselon I di lingkungan Departemen Kehutanan yang ditunjuk oleh Menteri Kehutanan, sebagai anggota;

  7. Seorang perwira tinggi di lingkungan Angkatan Bersenjata Republik INDONESIA yang ditunjuk oleh Panglima Angkatan Bersenjata, sebagai anggota;

  8. Wakil dari Badan Intelijen Strategis (BAIS) Angkatan Bersenjata Republik INDONESIA yang ditunjuk oleh Panglima Angkatan Bersenjata, sebagai anggota;

  9. Seorang pejabat Eselon I di lingkungan Departemen Kehakiman yang ditunjuk oleh Menteri Kehakiman;

  10. Seorang pejabat Eselon I di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum yang ditunjuk oleh Menteri Pekerjaan Umum sebagai anggota;

  11. Seorang pejabat Eselon I di lingkungan Departemen Perhubungan yang ditunjuk oleh Menteri Perhubungan, sebagai anggota;

  12. Seorang pejabat Eselon I di lingkungan Departemen Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi yang ditunjuk oleh Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi, sebagai anggota;

  13. Seorang pejabat Eselon I di lingkungan Departemen Pertanian yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian, sebagai anggota;

  14. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya, sebagai anggota;

  15. Panglima Daerah Militer VIII/Trikora, sebagai anggota.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Menteri Dalam Negeri selaku Ketua Panitia dapat mengundang dan mengikutsertakan pejabat-pejabat dari Departemen atau Lembaga lainnya sesuai dengan kebutuhan penyelesaian masalah yang dihadapi.

(3) Untuk memperlancar pelaksanaan tugas panitia, Menteri Dalam Negeri membentuk "Sekretariat Panitia".

Pasal 2

Keputusan PRESIDEN ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Juli 1985 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd. SOEHARTO

Rantai Perubahan
MENGUBAH / MENCABUT
perubahan KEPPRES 2/1982 — Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1982 tentang...
Referensi Silang (2)
KEPPRES 2/1982 — Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1982 tentang...
KEPPRES 10/1985 — Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1985 tentang...