Pasal 2

(1) Sebagai tindak lanjut dicabutnya Keputusan Presiden Nomor 43

Tahun 1976 tentang Pembangunan Pusat Penelitian, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi di Serpong, Menteri Keuangan,

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara melaksanakan penyelesaian di bidang pegawai, pembiayaan, perlengkapan, dan dokumen secara terkoordinasi dengan mengikutsertakan Pimpinan instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

(2) Pelaksanaan penyelesaian di bidang pegawai, pembiayaan,

perlengkapan, dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1), dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.