Ekstradisi;

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 46 TAHUN 2001

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kerjasama yang efektif dalam memberantas

kejahatan, diperlukan langkah-langkah hukum untuk menyerahkan seseorang

yang disangka telah melakukan suatu kejahatan yang terjadi di luar wilayah

negara Republik Indonesia, ke dalam yurisdiksi wilayah negara yang meminta

penyerahan sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang

Ekstradisi;

• bahwa Pemerintah Philippina sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 10

Tahun 1976 tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Republik

Indonesia dan Republik Philippina serta Protokol, mengajukan permohonan

ekstradisi kepada Pemerintah Republik Indonesia atas nama Dennis Austin

Standeffer, warga negara Amerika Serikat;

• bahwa sehubungan dengan hal tersebut dan memperhatikan Penetapan

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 06/Pid.S/2000/PN. Jak. Sel tanggal

21 Maret 2000 dipandang cukup alasan untuk mengabulkan permohonan

ekstradisi tersebut;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

1. Undang-undang …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pengesahan Perjanjian

Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Republik Philippina serta Protokol

(Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3087);

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi (Lembaran Negara

Tahun 1979 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3130);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengabulkan permohonan ekstradisi yang diajukan Pemerintah Philippina

atas nama Dennis Austin Standeffer, warga negara Amerika Serikat yang

dituduh melakukan kejahatan perkosaan dalam wilayah yurisdiksi negara

Philippina.

KEDUA : Pelaksanaan Keputusan Presiden ini dilakukan oleh Menteri Kehakiman dan

Hak Asasi Manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

KETIGA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan

Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik

Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 5 April 2001

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDURRAHMAN WAHID

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 5 April 2001

SEKRETARIS NEGARA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DJOHAN EFFENDI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2001 NOMOR 34

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT NEGARA RI

Kepala Biro Hukum, ttd B.P. Silitonga