Pasal 10

Sub Komisi Penyuluhan dan Pendidikan mempunyai wewenang :

• Melakukan penyuluhan guna mengefektifkan pengawasan oleh masyarakat.
• Mengajak masyarakat melakukan kampanye dan tindakan konkrit anti Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
• Mendorong anggota masyarakat untuk lebih menyadari akan hak-haknya dalam memperoleh pelayanan.
• Menyebarluaskan pemahaman mengenai Ombudsman Nasional.
• Meningkatkan kemampuan dan keterampilan para petugas Ombudsman Nasional.
• Menyelesaikan penyusunan konsep Rancangan Undang-Undang tentang Ombudsman Nasional dalam waktu paling lambat enam bulan sejak ditetapkannya Keputusan Presiden ini.