Pasal 5

(1) Menteri/pimpinan lembaga yang menguasai bagian anggaran

mempunyai kewenangan otorisasi dan bertanggungjawab atas penggunaan anggaran di lingkungan departemen/lembaga yang dipimpinnya.

(2) Dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara,

departemen/lembaga membuat dokumen anggaran berupa surat keputusan otorisasi (SKO) atau dokumen anggaran lainnya yang diberlakukan sebagai SKO.

(3) Dokumen anggaran lainnya yang diberlakukan sebagai SKO antara

lain untuk:

• pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja rutin dimuat dalam daftar isian kegiatan (DIK);
• pelaksanaan belanja pembangunan dimuat dalam daftar isian proyek (DIP).

(4) Menteri/pimpinan lembaga pada setiap awal tahun anggaran

menetapkan pejabat yang diberi wewenang sebagai:

• penandatangan SKO;
• atasan langsung bendaharawan;
• bendaharawan.

(5) Pejabat yang diberi wewenang sebagaimana tersebut dalam ayat (4)

dilarang merangkap jabatan dimaksud.