TIM DELEGASI PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 41 TAHUN 2002
TENTANG
TIM DELEGASI PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
KE NEGARA TIMOR LOROSAE
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa dengan telah terbentuknya negara Timor Lorosae dan
berakhirnya kewenangan transisional UNTAET, perlu dilakukan
reposisi penanganan permasalahan eks. Provinsi Timor-Timur secara
komprehensif;
- bahwa untuk melakukan penanganan tersebut, dipandang perlu
membentuk Tim Delegasi Pemerintah Republik Indonesia ke Negara
Timor Lorosae yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden;
Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah
diubah dengan Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945;
- Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar
Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
156; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
- Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan
Satuan Tugas Pengamanan Perundingan Indonesia dengan United
Nations Transitional Administration in East Timor (UNTAET);
- Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil
Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada
Di Luar Negeri;
- Keputusan…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 2002 tentang Penugasan Wakil
Presiden Melaksanakan Tugas Presiden;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG SUSUNAN TIM DELEGASI
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA KE NEGARA TIMOR
LOROSAE.
PERTAMA : Membentuk Tim Delegasi Pemerintah Republik Indonesia ke Negara
Timor Lorosae yang selanjutnya disebut Tim Delegasi dengan susunan
keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Presiden
ini.
KEDUA : Tim Delegasi bertugas:
- Mempersiapkan bahan dan data berkenaan dengan penanganan
permasalahan antara Republik Indonesia dengan Timor Lorosae untuk
perspektif kerja sama masa depan;
- Melakukan dialog dengan Pihak Pemerintah Timor Lorosae untuk
berbagai prospek tersebut;
KETIGA : Tim Delegasi melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Presiden.
KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini
dibebankan kepada anggaran belanja Departemen Dalam Negeri.
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
KELIMA…
KELIMA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juni 2002
a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
HAMZAH HAZ
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 41 TAHUN 2002
TANGGAL : 18 JUNI 2002
SUSUNAN TIM DELEGASI PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
KE NEGARA TIMOR LOROSAE
KEDUDUKAN
NO. NAMA JABATAN
DALAM TIM
4 1 2 3
1. HARI SABARNO MENTERI DALAM NEGERI KETUA
2. PURNOMO MENTERI ENERGI DAN ANGGOTA
YUSGIANTORO SUMBERDAYA MINERAL
3. MALIK FAJAR MENTERI PENDIDIKAN ANGGOTA
NASIONAL
BACHTIAR CHAMSAH MENTERI SOSIAL ANGGOTA
5. RINI MS. SUWANDI MENTERI PERINDUSTRIAN ANGGOTA
DAN PERDAGANGAN
6. AGUM GUMELAR MENTERI PERHUBUNGAN ANGGOTA
7. SITI NURBAYA SEKJEN DEPDAGRI ANGGOTA
PROGO NURDJAMAN DIRJEN PEMERINTAHAN ANGGOTA
UMUM, DEPDAGRI
ANSARI RITONGA DIRJEN ANGGARAN, ANGGOTA
DEPKEU
10. MAKARIM WIBISONO DIRJEN ASIA PASIFIK DAN ANGGOTA
AFRIKA, DEPLU
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
1 2 3 4
11. WINFRED DIREKTUR ASIA, DEPLU ANGGOTA
HUTAHAEAN
12. AMIN RIANOM DEPUTI II/POLUGRI ANGGOTA
KANTOR MENKO POLKAM
13. SUBIYANTO DIREKTUR EKSPLORASI DAN ANGGOTA
EKSPLOITASI DITJEN MIGAS,
DEPARTEMEN ENERGI DAN
SUMBER DAYA MINERAL
14. H. SAFWAN DIRJEN PERLINDUNGAN ANGGOTA
SOSIAL, DEPSOS
15. SUMARYANA DIRJEN BANTUAN DAN ANGGOTA
JAMINAN SOSIAL DEPSOS
16. ANSARI BUKHARI SEKRETARIS DITJEN KIPI, ANGGOTA
DEPERINDAG
17. DJAMHARI SIRAT DIRJEN POSTEL, DEPHUB ANGGOTA
18. ZULKARNAIN STAF AHLI MENTERI BID ANGGOTA
OEYOEB SDM DAN KESELAMATAN
PERHUBUNGAN, DEPHUB
19. BRIGJEN TNI M. WAASTER KASUM TNI ANGGOTA
ANSYORI DEAS
20. BRIGJEN POL. D. STAF DEOPS KAPOLRI ANGGOTA
RIFAI SIREGAR
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
1 2 3 4
21. H. SOERJONO WIDYAISWARA UTAMA ANGGOTA
DEPUTI ADM
22. PIET A. TALO GUBERNUR NTT ANGGOTA
23. JACKY ULLI KAPOLDA NTT ANGGOTA
24. ZULKARNAEN S. KABAG PROTOKOL, ANGGOTA
DEPDAGRI
25. RIZKI ADC MENDAGRI ANGGOTA
26. SYAHRIL MACHMUD KARO KEUANGAN, ANGGOTA
DEPDAGRI
27. BASILIO D. ARAUJO KASUBAG KELEMBAGAAN ANGGOTA
KAB/KOTA, DEPDAGRI
28. SUSILO SEKDITJEN PUM, ANGGOTA
DEPDAGRI
29. RACHYOEL SIGAR KASUBDIT BATAS ANTAR ANGGOTA
NEGARA, DEPDAGRI
30. TOHARSO MANAJER PERTAMINA DI ANGGOTA
TIMOR LOROSAE
31. MARCHEL DERE BUPATI BELU, NTT ANGGOTA
a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
HAMZAH HAZ
Konsideran (Menimbang & Mengingat)
a. bahwa dengan telah terbentuknya negara Timor Lorosae dan
berakhirnya kewenangan transisional UNTAET, perlu dilakukan
reposisi penanganan permasalahan eks. Provinsi Timor-Timur secara
komprehensif;
- bahwa untuk melakukan penanganan tersebut, dipandang perlu
membentuk Tim Delegasi Pemerintah Republik Indonesia ke Negara
Timor Lorosae yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden;
- Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah
diubah dengan Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945;
- Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar
Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
156; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
- Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan
Satuan Tugas Pengamanan Perundingan Indonesia dengan United
Nations Transitional Administration in East Timor (UNTAET);
- Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil
Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada
Di Luar Negeri;
- Keputusan…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 2002 tentang Penugasan Wakil
Presiden Melaksanakan Tugas Presiden;