Pasal 5

(1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dalam bidang teknis

penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibentuk Tim Pelaksana dengan susunan keanggotaan terdiri atas: Ketua merangkap anggota : Menteri Pekerjaan Umum; Wakil Ketua I merangkap anggota : Deputi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Bidang Koordinasi Infrastruktur Perundang-undangan dan Pengembangan Wilayah, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; Peraturan Wakil KetuaditjenII merangkap anggota : Deputi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; Wakil Ketua III merangkap anggota : Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Departemen Dalam Negeri; Sekretaris merangkap anggota : Direktur Jenderal Penataan Ruang, Departemen Pekerjaan Umum; Anggota : 1. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum, Departemen Dalam Negeri;

1. Direktur Jenderal Strategi Pertahanan, Departemen Pertahanan;
2. Kepala Badan Geologi, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;
3. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri, Departemen Perindustrian;
4. Direktur Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air, Departemen Pertanian;
5. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan dan Konservasi Alam, Departemen Kehutanan;

www.djpp.depkumham.go.id

1. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan, Departemen Kehutanan;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Perhubungan;
3. Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil, Departemen Kelautan dan Perikanan;
4. Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, Departemen Luar Negeri;
5. Deputi Menteri Negara Lingkungan Hidup Bidang Tata Lingkungan, Kementerian Negara Lingkungan Hidup;
6. Deputi Kepala Badan Pertanahan Nasional Bidang Pengaturan dan Penataan, Badan Pertanahan Nasional;
7. Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum, Sekretariat Kabinet;
8. Deputi Kepala Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional Bidang Pemetaan Dasar, Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional;
9. Deputi Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Bidang Penginderaan Jauh, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional. Perundang-undangan

(2) Tugas dan tata kerja Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) diatur lebih lanjut oleh Ketua BKPRN. Peraturan

ditjen Bagian Kedua Kelompok Kerja