Pasal 3

1. Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan

pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas dan

administrasi Departemen.

1. Direktorat Jenderal Otonomi Daerah mempunyai tugas

merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan

standardisasi teknis di bidang otonomi daerah.

1. Direktorat Jenderal Umum Pemerintahan mempunyai tugas

merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan

standardisasi teknis di bidang umum pemerintahan.

1. Direktorat Jenderal Bina Kesatuan Bangsa mempunyai

tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan

standardisasi teknis di bidang kesatuan bangsa.

1. Direktorat …

---

PRESIDEN

1. Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah

mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan

kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pembangunan

daerah.

1. Direktorat Jenderal Bina Pemberdayaan Masyarakat

mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan

kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pemberdayaan

masyarakat.

1. Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan

pengawasan fungsional di lingkungan Departemen.

1. Badan Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas

melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang

urusan dalam negeri dan otonomi daerah.

1. Badan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas

melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang urusan

dalam negeri dan otonomi daerah.

1. Staf Ahli Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Wilayah I

mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah

urusan dalam negeri dan otonomi daerah di wilayah I.

1. Staf Ahli Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Wilayah II

mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah

urusan dalam negeri dan otonomi daerah di wilayah II.

1. Staf Ahli Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Wilayah III

mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah

urusan dalam negeri dan otonomi daerah di wilayah III.

1. Staf Ahli …

---

PRESIDEN

1. Staf Ahli Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Wilayah IV

mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah

urusan dalam negeri dan otonomi daerah di wilayah IV.

1. Staf Ahli Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Wilayah V

mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah

urusan dalam negeri dan otonomi daerah di wilayah V."

1. Ketentuan Pasal 26 dan Pasal 27 diubah, sehingga seluruhnya

berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 26

Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial terdiri dari :

• Menteri;

• Sekretariat Jenderal;

• Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat;

• Direktorat Jenderal Pelayanan Medik;

• Direktorat Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan

Penyehatan Lingkungan;

• Direktorat Jenderal Pelayanan Kefarmasian;

• Direktorat Jenderal Pelayanan Sosial;

• Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial;

• Direktorat Jenderal Penanggulangan Masalah Sosial dan

Kesehatan;

• Inspektorat Jenderal;

• Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan dan

Kesejahteraan Sosial;

• Badan …

---

PRESIDEN

• Badan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan

dan Kesejahteraan Sosial;

• Staf Ahli Bidang Teknologi Kesehatan dan Farmasi;

• Staf Ahli Bidang Penyehatan Lingkungan dan

Epidemiologi;

• Staf Ahli Bidang Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan

Desentralisasi;

• Staf Ahli Bidang Ekonomi Kesehatan dan Jaminan Sosial;

• Staf Ahli Bidang Kesejahteraan Sosial.