SATUAN TUGAS PEMBERANTASAN MAFIA HUKUM

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 37 TAHUN 2009

TENTANG

SATUAN TUGAS PEMBERANTASAN MAFIA HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk lebih mempercepat pemberantasan mafia hukum, dipandang perlu membentuk Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum;

• bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG SATUAN TUGAS

PEMBERANTASAN MAFIA HUKUM.

PERTAMA : Membentuk Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Satgas.

KEDUA : Satgas dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden ini berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, melalui Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP-PPP).

KETIGA : . . .

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

KETIGA : Satgas bertugas melakukan koordinasi, evaluasi, koreksi dan pemantauan agar upaya pemberantasan mafia hukum berjalan lebih efektif.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Satgas berwenang:

• bekerjasama dengan Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Ombudsman, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Kepolisian Nasional, Komisi Kejaksaan, Komisi Hukum Nasional, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Organisasi Profesi Advokat, Organisasi Profesi Notaris, Organisasi Profesi Pejabat Pembuat Akta Tanah, dan lembaga negara lainnya dalam upaya pemberantasan mafia hukum;

• melakukan penelaahan dan penelitian serta hal-hal lain yang dianggap perlu guna memperoleh segala informasi yang diperlukan dari semua instansi Pemerintah Pusat maupun instansi Pemerintah Daerah, BUMN/BUMD, serta pihak-pihak lain yang dianggap perlu.

KELIMA : Satgas terdiri dari :

• Ketua merangkap : Dr. Ir. Kuntoro Mangkusubroto; Anggota
• Sekretaris merangkap : Sdr. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D.; Anggota
• Anggota : 1. Sdr. Darmono, S.H., M.M.

1. Irjen Pol. Drs. Herman Effendi;
2. Sdr. Mas Achmad Santosa, S.H., LL.M.;
3. Dr. Yunus Husein, S.H., LL.M.

KEENAM : a. Dalam melaksanakan tugasnya, Satgas dapat membentuk tim asistensi yang berada di bawah koordinasi Sekretaris;

• Tim asistensi sebagaimana dimaksud pada huruf a, diangkat oleh Ketua Satgas.

KETUJUH : . . .

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

KETUJUH : Satgas melaporkan setiap perkembangan pelaksanaan tugasnya sewaktu- waktu kepada Presiden, di samping secara rutin melaporkan hasil kerjanya setiap 3 (tiga) bulan.

KEDELAPAN : Masa tugas Satgas adalah selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang apabila diperlukan.

KESEMBILAN : Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Satgas dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara mata anggaran Sekretariat Negara, yang dikelola dan dipertanggungjawabkan secara khusus oleh Satgas.

KESEPULUH : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2009

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Kepala Biro Aparatur Negara, Pemerintahan Daerah, dan Kesejahteraan Rakyat,

Faried Utomo, SH, MH