Pasal 7

(1) Penetapan kelas Pengadilan Negeri Kepanjen, tugas, fungsi, susunan

organisasi dan tata kerja Sekretariat Pengadilan Negeri Kepanjen ditetapkan oleh Menteri Hukum dan Perundang-undangan setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

(2) Tugas dan tanggungjawab serta tata kerja Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Kepanjen ditetapkan oleh Mahkamah Agung setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.