Pasal 5

Semua Menteri yang memimpin Departemen, Jaksa Agung, Panglima Angkatan Bersenjata, Pimpinan Lembaga Pemeritah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, dan Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II, meningkatkan pembinaan perkoperasian di lingkungan kerja masing-masing dengan bekerjasama dengan unit KOPRI yang bersangkutan.